Marves - Belitung, Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) RI melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menyelenggarakan Regional Workshop: Scoping the next World Ocean Assesment berkolaborasi dengan UNDOALOS (United Nations On Division For Ocean Affairs and the Law of The Sea) dan Archipelagic and Island States Forum (AIS Forum) Lokakarya Regional WOA dihadiri delegasi peneliti dari 19 negara, perwakilan organisasi internasional, badan PBB dan perwakilan Kementerian/Lembaga selama tiga hari di Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (13-15/12/2022).

Lokakarya ini bertujuan melakukan identifikasi dan membahas secara mendalam cakupan penilaian global terkait keadaan lingkungan laut, termasuk dalam aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Para delegasi disambut oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin dan Bupati Belitung Sahani Saleh di Museum Maritim, bertepatan dengan peringatan Hari Nusantara pada 13 Desember 2022. Dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur menyampaikan komitmen dan dukungannya terhadap pelaksanaan WOA sebagai upaya untuk mejaga kesehatan laut dan lingkungan global.

“Sebagai negara kepulauan terbesar yang terletak di antara dua samudera, Indonesia berkomitmen untuk menjadi yang terdepan dalam upaya regional dan global untuk memulihkan dan mempertahankan kesehatan laut,” kata Asdep Hukum dan Perjanjian Maritim pada Kedeputian Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Radian Nurcahyo.

“Di tingkat nasional, komitmen Indonesia untuk menjaga, memulihkan, dan berkontribusi pada kesehatan laut dan tata kelola laut yang berkelanjutan diimplementasikan melalui Kebijakan Kelautan Indonesia dan rencana aksinya. Kita punya komitmen kuat untuk jaga lautan kita tetap sehat dan berkelanjutan," jelas Radian.

Radian mengatakan implementasi nyata memulihkan dan mempertahankan kesehatan laut sejatinya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk tindak lanjut beberapa komitmen yang disepakati pada pertemuan KTT G20 lalu.

Sebagai contoh, Indonesia telah menandatangani kerja sama NBAAP (National Blue Agenda Actions Partnership) yang berkolaborasi dengan 8 organisasi internasional di bawah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sebagai upaya pencapaian SDG 14 (Life Below Water) melalui 4 pillar NBAAP yaitu Blue Health, Blue Food, Blue Innovation, and Blue Finance.

Selain itu, Indonesia telah mengambil sebuah langkah yang besar di tingkat internasional dengan menjadi inisiator forum kerjasama antar negara pulau kepulauan. AIS Forum yang dideklarasikan pada tahun 2018 mempertegas komitmen Indonesia untuk mewujudkan pembangunan lingkungan laut yang berkelanjutan dan lestari.

Forum dengan partisipan 47 negara pulau dan kepulauan ini telah melakukan berbagai aktivitas kongkret di empat area kerjasama yakni: mitigasi dan adaptasi perubahan Iklim; ekonomi biru; penanganan sampah plastik di laut; dan tata kelola kelautan dan kemaritiman. Sebagai langkah meneguhkan komitmen kerja sama antar negara pulau dan kepulauan, pada tahun 2023, Indonesia mendapat mandat menjadi tuan rumah pertemuan pertama tingkat kepala negara/pemerintahan AIS Forum (1st High Level Meeting of the Archipelagic and Island States Forum – 1st HLM).

Regional Workshop: Scoping the next World Ocean Assesment merupakan bentuk kolaborasi Kemenko Marves bersama dengan AIS Forum dan UN-DOALOS untuk mendorong pengelolaan laut yang berkelanjutan. Kegiatan ini juga merupakan rangkaian kegiatan pertemuan Menteri ke 4 forum negara pulau dan kepulauan (4th Ministerial Meeting of the Archipelagic and Island States Forum). Karena itu output workshop diharapkan menjadi salah satu bahan rekomendasi pada pertemuan tingkat Menteri maupun 1st HLM AIS Forum yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

“Ini akan jadi kekuatan regional baru untuk terus berkontribusi pada lingkungan laut global," tambahnya.

UNDOALOS menilai pentingnya peran dan kontribusi Indonesia dalam membangun penilaian kelautan terintegrasi. Program manager officer UNDOALOS, Marco Boccia menyampaikan bahwa World Ocean Assessment merupakan penilaian kelautan terintegrasi global dalam membangun sains, data, dan pengetahuan yang lebih baik untuk mendukung pembuatan kebijakan menuju laut yang sehat dan berkelanjutan. 

"Tujuan dari proses reguler ini adalah untuk menyediakan data terbaik yang tersedia dan membangun jaringan kolaborasi antara pakar kelautan regional," ungkap Marco.

Sementara itu, Joint Coordinator of the Group of Experts of the Regular Process UN-DOALOS, Karen Evans, menegaskan bahwa Regional Workshop yang diselenggarakan Indonesia ini bertujuan untuk mendorong kemitraan dan kolaborasi, serta untuk mengumpulkan masukan dari masing-masing negara mengenai topik, format, konten data dan informasi yang paling relevan untuk disampaikan pada siklus ketiga untuk digunakan oleh pembuat kebijakan di seluruh negara untuk membuat keputusan kebijakan yang lebih baik menuju kesehatan laut dan keberlanjutan.

Regional Workshop: Scoping the next WOA siklus ke-3 ini ditutup pada tanggal 15 Desember 2022 oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Jodi Mahardi. Ke depannya, hasil Workshop akan jadi acuan berbasis sains untuk pengembangan platform penilaian lingkungan laut nasional NOA (National Ocean Assessment).

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Jodi Mahardi, menggaris bawahi pentingnya kerjasama peningkatan kapasitas, untuk mendorong kolaborasi nyata, tata kelautan yang lebih baik, dan kelestarian laut. "Indonesia akan mendorong Sekretariat AIS Forum untuk meningkatkan kerjasama dengan Divisi Samudra dan Hukum Laut, Sekretariat Jenderal PBB (UN DOALOS) guna mewujudkan tata kelola kelautan yang berkelanjutan dan laut yang lestari," kata Jodi dalam penutupan Regional WOA.

Selain peningkatan Kapasitas, Jodi juga menekankan pentingnya akselerasi program ekonomi biru. Indonesia berkomitmen untuk terus melakukan akselerasi kelautannya dengan Blue Economy sebagai tuas ungkit. Beberapa inisiatif yang sedang digalakan antara lain pengembangan kerangka pembiayaan strategis ekonomi biru dan penerapan mekanisme evaluasi dengan Blue Economy Development Index.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
No. SP-406/HUM/ROKOM/SET.MARVES/XII/2022