Jakarta – Pasca diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Indian Ocean Rim Association (IORA) di Jakarta awal Maret tahun ini, pemerintah Indonesia melalui Kemenko Kemaritiman berupaya menindaklanjutinya dengan langkah yang lebih nyata.
“Kita ingin mempromosikan ke PBB tentang rencana aksi dari KTT IORA dengan menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri ke-2 negara-negara anggota IORA tentang konsep ekonomi biru (blue economy) di Jakarta pada bulan Mei mendatang,”ujar Deputi Koordinasi Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno di Jakarta, Selasa (4/4). Promosi tersebut, menurutnya dilakukan disela-sela perundingan persiapan pembentukan norma internasional terkait keanekaragaman hayati diluar area 200 mil laut di Markas Besar PBB New York pada tanggal 28-29 Maret 2017.
Menurutnya penting bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmen dan menggalang dukungan global dalam memanfaatkan potensi kelautan dengan pendekatan keberlanjutan sebagai inti dari konsep ekonomi biru. Sesuai hasil konferensi PBB untuk Pengembangan Berkelanjutan (United Nations Conference on Sustainable Development) di Rio de Janerio pada Juni 2012 lalu, bahwa banyak negara kepulauan dan negara pulau yang menggantungkan hidup mereka pada sumberdaya laut dan perikanan.
“Dan saat ini kita mengalami permasalahan yang sama yaitu kenaikan air laut karena pemanasan global, acidifikasi/peningkatan kadar asam air laut, dan sampah plastik laut,”bebernya. Permasalahan-permasalahan tersebut, lanjut Havas, harus ditangani secara bersama-sama. “Miliaran orang bergantung pada laut untuk mata pencaharian dan ketahanan pangan oleh karena itu pendekatan pemanfaatan yang berkelanjutan sangat dibutuhkan,”tegasnya. Memperkuat argumen Havas, berdasarkan briefing WWF tentang ekonomi biru pada tahun 2015, disebutkan bahwa laut yang sehat memiliki potensi ekonomi sebesar US$ 24 triliun.
Lebih jauh, selain menggalang dukungan untuk pengembangan ekonomi biru, Delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Deputi Kedaulatan Maritim Kemenkomaritim, Arif Havas Oegroseno dan Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di PBB juga memberikan briefing mengenai inisiatif Indonesia untuk menyelenggarakan Konferensi antar negara-negara pulau dan negara kepulauan untuk keberlanjutan laut.
Delegasi dan perwakilan tetap Negara anggota PBB yang hadir dalam kedua side event dimaksud menyambut baik dan memberikan appresiasi yang tinggi terhadap inisiatif Indonesia. Wakil Tonga dan Filipina di PBB mengharapkan inisiatif Indonesia terkait konferensi negara-negara pulau dan kepulauan dapat menjadi forum untuk bertukar informasi dan praktek baik serta tindakan yang konkrit untuk mengatasi persoalan-persoalan khas negara pulau dan kepulauan. Dalam kesempatan terpisah wakil Maroko dan Oman juga menyambut baik inisiatif Indonesia guna pengembangan ekonomi biru di kawasan Samudera Hindia.
“ Kedua kegiatan yang dilaksanakan delegasi Indonesia dan PTRI ini penting untuk menunjukan kepemimpinan Indonesia dalam penuntasan persoalan kelautan global. Kehadiran Indonesia di Markas PBB dengan inisiatif-inisiatif terobosan menunjukan Indonesia berada pada baris terdepan penuntasan isu-isu kelautan global, ini penting apabila Indonesia benar-benar hendak mewujdukan visi Poros Maritim Dunia” ujar Deputi Havas.
