Marves - Jakarta, Tim Nasional Indonesia yang terdiri dari berbagai perwakilan Kementerian/Lembaga berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dalam Sidang IGC-BBNJ (Intergovernmental Conference on the Establishment of International Legally Binding Instrument Under UNCLOS on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction) yang berlangsung pada tanggal 20 Februari hingga 4 Maret 2023 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat.

Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh delegasi dari Kemenko Marves, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, serta dikawal oleh Diplomat dari Perutusan Tetap Indonesia kepada PBB, berhasil memastikan mayoritas kepentingan Indonesia dan negara berkembang lainnya terakomodasi dalam naskah perjanjian. 

IGC-BBNJ adalah konferensi antar negara guna membentuk instrumen hukum internasional baru di bawah UNCLOS untuk mengatur konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati di laut internasional. Adapun pilar negosiasi utama dalam IGC-BBNJ yakni (a) Marine Genetic Resources and Fair and equitable sharing of benefit, (b) Area Based Management Tools including Marine Protected Area, (c) Environmental Impact Assessment, (d) Capacity Building and Transfer of Technology, dan (e) Cross Cutting Issues, termasuk di dalamnya pengaturan institusional implementasi perjanjian ini di masa depan.

Kiprah Tim Nasional BBNJ Indonesia

Dalam negosiasi perundingan ini, Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan kaya keanekaragaman hayati di laut, secara konsisten menekankan pentingnya pendekatan yang seimbang atas hak dan kewajiban setiap negara terhadap perairan internasional (high seas) yang merupakan warisan bersama umat manusia. 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, mengapresiasi gigihnya perjuangan tim nasional BBNJ Indonesia. Menko Luhut berpesan agar ilmuwan dan pelaku bisnis bio-farmasi Indonesia harus dapat mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari disepakatinya perjanjian BBNJ.

“Bioteknologi dari sumber daya laut ini bernilai miliaran dolar di masa depan, jangan sampai Indonesia ketinggalan, kita harus mempersiapkan diri kita sebaik mungkin,” ungkap Menko Luhut melalui keterangan resmi, Rabu (8/3/2023)

Ketua Pengarah Tim Nasional BBNJ, Jodi Mahardi, turut memberikan selamat atas kiprah timnas BBNJ Indonesia. Deputi Jodi menyampaikan, bahwa seluruh Kementerian dan Lembaga yang tergabung dalam Tim Nasional BBNJ telah melakukan upaya terbaik dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia pada tiap pilar negosiasi. “Keberhasilan Tim (Nasional BBNJ) ini menunjukkan solidnya argumen Pemri sekaligus bentuk nyata sinergitas. Ini adalah sesuatu yang positif dan perlu dipertahankan.”

Dalam sesi negosiasi, para negosiator Indonesia berhasil memastikan ikan tidak dikecualikan dari pengaturan terkait bioprospeksi. Ikan maupun sumber daya hayati lain yang tertangkap dalam aktivitas perikanan di laut bebas dan kemudian dimanfaatkan dalam proses bioteknologi tidak terkecualikan dari kerangka perjanjian ini, dan dengan demikian rezim pembagian manfaatnya dapat dinikmati semua negara-negara, terutama negara berkembang.

Indonesia juga mendorong secara gigih agar bioteknologi menjadi cakupan dari definisi marine technology, sehingga pelaksanaan dari ketentuan alih teknologi oleh negara maju wajib menyertakan aspek teknologi paling utama dari pemanfaatan sumber daya genetik di laut yakni bioteknologi.

Sebagai pemangku kepentingan kunci di Kawasan Asia Tenggara, konsistensi Indonesia terhadap rule of law dan netralitas Indonesia juga turut menjembatani lahirnya kesepakatan antara RRT, Filipina, dan Vietnam serta pemangku kepentingan internasional lainnya (EU, US, Rusia) terhadap usulan pengecualian disputed area dari mekanisme pembentukan ABMT pada BAB perjanjian BBNJ terkait perlindungan lingkungan laut.

Selain itu, dalam posisi sebagai inisiator Archipelagic and Island States (AIS) Forum, Indonesia turut memastikan agar negara kepulauan dan negara berkembang berciri pulau kecil (small island developing states) dipertimbangkan kekhususannya dalam implementasi perjanjian ini, terutama terkait keterwakilan para pakar negara pulau dan kepulauan pada badan-badan pelaksana (subsidiary bodies) perjanjian ini, misalnya dewan teknis dan kepakaran ilmiah (scientific and technical body) maupun komite pelaksanaan peningkatan kapasitas dan alih teknologi (capacity building and transfer of marine technology committee).

What’s Next?

Disepakatinya naskah Perjanjian BBNJ oleh berbagai negara adalah langkah raksasa dalam upaya dunia mendorong tata kelola keanekaragaman hayati laut yang lebih baik di laut internasional, demi kemaslahatan seluruh umat manusia. 

Duta Besar Rena Lee, Presiden IGC BBNJ pada 4 Maret lalu mengumumkan bahwa "the ship has reached the shore”. Naskah perjanjian BBNJ memang telah disepakati secara konsensus, namun pekerjaan jauh dari selesai. Sejalan dengan hal tersebut, Menko Marves juga mengingatkan pentingnya melakukan langkah konkret. “Today is the time for action!” ujar Menko Luhut. “Ini merupakan awalan yang baik, namun jangan terlena, segera siapkan apa yang diperlukan, mulai dari regulasi sampai SDM, saya ingatkan agar Indonesia jangan sampai terlambat dari negara lain.”

Indonesia telah berhasil mempertahankan kepentingan nasional dan memajukan kepentingan negara berkembang secara signifikan dalam perjanjian ini.  Menurut Ketua Tim Nasional BBNJ, Plt. Asdep Sora Lokita, keberhasilan ini ditopang oleh diskusi rutin dan koordinasi apik yang dibangun selama 4 tahun terakhir. Pertemuan koordinasi Indonesia tidak  hanya melibatkan Kementerian dan Lembaga saja, namun juga menyertakan para pakar dan akademisi. 

Menurut Asdep Lokita “argumentasi yang disampaikan Indonesia dalam negosiasi berhasil meyakinkan negara-negara pihak, karena fondasi argumennya komprehensif, bersumber dari berbagai bidang keilmuan. Ini adalah sinergi apik antara negosiator handal dan peneliti berpengalaman.”
 
Indonesia akan terus memainkan peran krusial dalam berbagai diskusi multilateral di forum lain dan mempersiapkan diri untuk mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari disepakatinya perjanjian BBNJ. Indonesia berharap bahwa perjanjian ini akan menjadi langkah awal bagi tata kelola keanekaragaman hayati laut yang lebih baik dan lebih berkelanjutan di masa depan.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
No.SP-48/HUM/ROKOM/SET.MARVES/III/2023