Marves - Jakarta, Pemerintah Indonesia melalui Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyelenggarakan pertemuan Joint Committee atau Komisi Bersama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Korea, menyusul kesuksesan pelaksaan proyek percontohan Rig-to-Reef di Anjungan Attaka-EB milik Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT). 

"Joint committee ini diberi tanggung jawab untuk merencanakan dan mengawasi pelaksanaan program kerja sama serta mengidentifikasi potensi proyek yang ada. Kerja sama government-to-government telah berhasil menyelesaikan proyek percontohan decommissioning dan pemanfaatan kembali Rig-to-Reef Lepas Pantai di Perairan Indonesia. Ini merupakan hasil kerja keras dan koordinasi yang berkesinambungan antara pemerintah dan sektor swasta dari kedua negara," jelas Deputi Jodi Mahardi saat membuka pertemuan kedua negara pada Selasa (14-03-2023).

Proyek percontohan telah dilakukan di anjungan Attaka-EB yang terletak di Lapangan Minyak dan Gas Attaka, Kalimantan Timur. Proyek percontohan ini merupakan terobosan industri hulu migas Indonesia yang nantinya dapat menjadi acuan proyek dekomisioning masa depan, baik dari segi perencanaan, perizinan, engineering, hingga implementasi.

Lebih lanjut, Deputi Jodi menjelaskan kesepakatan kerja sama dalam pengembangan teknologi industri jasa anjungan lepas pantai akan meningkatkan hubungan dan kerja sama para pelaku usaha.

"Proyek percontohan ini merupakan kontribusi kami untuk meningkatkan keselamatan navigasi dan kelestarian lingkungan. Saya juga yakin bahwa proyek ini dapat menghasilkan penelitian bersama yang bermanfaat antara kedua negara untuk masa depan yang lebih baik bagi kelestarian dan keselamatan laut kita. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu kegiatan pengembangan kemampuan sumber daya manusia (Indonesia), sehingga pelaksanaan proyek serupa di masa mendatang akan jauh lebih baik," tambah Deputi Jodi. 

Perwakilan dari Pemerintah Republik Korea, Deputi Kebijakan Kelautan, Kementerian Samudera dan Perikanan, Song Myeong-Dal menyampaikan proyek percontohan yang telah diselesaikan pada tahun lalu merupakan proyek pertama Indonesia yang seluruh platform Attaka menggunakan teknologi asal Korea. 

"Ini adalah tantangan besar bagi kedua negara dan rencananya akan berpusat pada kegiatan pasca eksploitasi minyak dan gas bumi. Saat ini kita juga tengah melakukan transisi ke manajemen industri minyak dan gas yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, saya percaya bahwa keberhasilan proyek percontohan ini adalah hasil dari hubungan kerja sama yang kuat antara kedua negara. Saya sangat menghargai kerja keras dari perusahaan yang berpartisipasi di kedua negara," jelas Song Myeong-Dal. 

Acara dilanjutkan dengan presentasi dari Joint Project Team dan Direktur KHAN, Park Jin-Woo menyampaikan laporan terkait proyek percontohan Rig-to-Reef. Ia melaporkan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan proyek percontohan Rig-to-Reef di Indonesia. Proyek percontohan ini berhasil dilaksanakan dengan sukses dan aman. 

"Selanjutnya, KHAN berharap dapat berpartisipasi dalam proyek decommissioning dengan perusahaan lokal Indonesia, serta menjalin dan memelihara hubungan dengan para pemangku kepentingan (khususnya SKK Migas), dan mengembangkan metode decommissioning yang lebih baik,” ujar Park Jin-Woo.

Dari pihak Indonesia, Direktur Jasa Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Miftahul Huda menyampaikan Rencana Pemantauan dan Evaluasi Rig-to-Reef. Attaka-EB telah ditempatkan di lokasi yang ditentukan sesuai dengan hasil studi kelayakan KKP pada tahun 2017.

"KKP telah berkomitmen untuk mendukung proyek percontohan seperti melaksanakan studi kelayakan untuk kegiatan penyebaran (2017). Selanjutnya setelah proses penenggelaman anjungan, KKP akan memantau perkembangan biodata dua tahun sekali sampai 2025. KKP sudah menyiapkan prosedur dan metodologi teknis terkait rencana pemantauan Rig-to-Reef yang pelaksanaannya akan melibatkan Instansi lokal yakni PHKT, Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan Universitas Mulawarman," jelas Huda. 

Pertemuan Komite Bersama dilanjutkan dengan pemaparan Potensi Proyek Decommissiong di Masa Depan oleh Gede Aryana, Spesialis Pratama Operasi SKK Migas. Ia menyampaikan saat ini yang menjadi tantangan dalam melaksanakan decommissiong platform adalah ketersediaan dana Abandonment and Site Restoration (ASR), mengingat anjungan yang dibangun sebelum tahun 1994 tidak memiliki dana tersebut. Selain itu diperlukan penyederhanaan dalam proses pemenuhan dokumen administrasi sehingga pelaksanaan decommissioning dapat lebih efektif dan efisien. Juga diperlukan inovasi baru untuk melakukan alternatif decommissioning anjungan yang tersisa.

Pembukaan Acara 3rd Korea - Indonesia Offshore Congress

Pada hari yang sama, diselenggarakan Korea - Indonesia Offshore Congress yang ke-3. Kongres ini merupakan kegiatan tahunan yang bertujuan untuk mempromosikan kerjasama G2G dan B2B Indonesia-Korea di sektor kemaritiman khususnya industri jasa anjungan lepas pantai.

Dalam pembukaan kongres tersebut, mewakili Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Asisten Deputi (Asdep) Bidang Navigasi dan Keselamatan Maritim, Nanang Widiyatmojo menyampaikan tahun 2023 menandai peringatan 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Republik Korea. 

"Indonesia dan Republik Korea telah bekerja sama sebagai mitra selama 50 tahun terakhir. Hari ini, saya senang sekali dapat membawa hubungan baik ini ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah ini kita akan melangkah maju dengan menyaksikan penandatanganan MoU antara Business-to-Businesss untuk memperluas kerja sama ekonomi antara sektor swasta. Diharapkan event ini dapat membuka peluang baru bagi pelaku bisnis kedua negara, mendorong pertumbuhan ekonomi hijau, serta menempatkan industri jasa anjungan lepas pantai untuk berkembang diskala domestik, regional, dan global," papar Asdep Nanang.

Selanjutnya Song Myeong-Dal, Deputi Kebijakan Kelautan, Kementerian Samudera dan Perikanan Republik Korea menyampaikan sambutan sekaligus membuka 3rd Korea - Indonesia Offshore Congress. Kegiatan ini juga menandakan bahwa kedua negara siap untuk terus mendukung industri jasa anjungan lepas pantai yang ramah lingkungan.

"Korea saat ini memiliki teknologi kelas dunia dalam pembuatan kapal atau konstruksi pabrik. Namun, teknologi yang kami miliki saat ini masih dapat kami kembangkan lagi. Harapan kami Indonesia dapat menjadi mitra terbaik Korea dalam pengembangan teknologi industri minyak dan gas. Kerja sama yang kuat antara kedua pemerintah telah berlangsung selama 50 tahun. Pondasi kuat bagi kedua negara dan pelaku bisnis untuk unggul di pasar dunia," pungkas Song Myeong-Dal.

Sesi pertama kongress mengangkat tema “Navigating the Offshore Industry in Indonesia: Insight into Energy Transition Policy Making”. Wakil Kepala SKK Migas, Nanang Abdul Manaf, Direktur Pembinaan Program Migas, Kementerian ESDM, Mustafid Gunawan, dan Direktur Jasa Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan hadir sebagai pembicara. Panel kedua mengusung tema “Offshore Decommissioning and Reutilization”, dan sesi ketiga “Development of Energy Transition Infrastructure."

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

No.SP-57/HUM/ROKOM/SET.MARVES/III/2023