Indonesia Tegaskan Inisiatif Kepemimpinan dalam Isu Kelautan di Our Ocean Conference
Maritim—Malta, Pemerintah Indonesia terus tunjukkan keseriusan dalam menangani beragam permasalahan di sektor kelautan. Salah satu yang dilakukan adalah keterlibatan dalam Our Ocean Conference yang diselenggarakan oleh Uni Eropa di Malta pada tanggal 5-6 Oktober 2017. Konferensi yang diselenggarakan sejak tahun 2014 itu ditujukan untuk mengundang para pemimpin dunia. Tujuannya, untuk merespon dan mendorong komitmen para pejabat tinggi negara agar bekerjasama membuat inovasi di sektor kelautan.
Pada konferensi tahun ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastusi dan Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno hadir dan bebicara pada hari ke-2. Pada kesempatan tersebut, Menteri KP Susi Pudjiastuti memberikan ucapan selamat datang kepada peserta konferensi sebagai tuan rumah Our Ocean Conference tahun 2018. “Dengan bangga kami meyambut anda semua untuk hadir dalam konferensi berikutnya di Pulau Dewata Bali,” ujarnya kepada hadirin setelah sebelumnya memutarkan video pendek tentang upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani IUUF (_Illegal, Unreported, Unregulated Fishing _), sampah laut, serta dampak pemanasan global terhadap laut.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Arif Havas Oegroseno meenyampaikan pidato dalam diskusi panel tingkat tinggi bersama empat panelis lainnya dan dimoderatori oleh Mantan Menlu Amerika Serikat John Kerry sekaligus inisiator Our Ocean Conference. Dalam pidatonya, Havas menegaskan komitmen dan inisiatif kepemimpinan Indonesia untuk menangani permasalahan kelautan. “Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kami juga mengalami masalah yang sama dengan negara pulau lain akibat dari perubahan iklim,” tuturnya dalam konferensi.
Indonesia, lanjutnya, kehilangan hampir 30 ribu hektar dataran pesisir karena naiknya permukaan laut. Oleh Karena itu, dalam forum tersebut Havas menawarkan kerjasama dalam bentuk tukar menukar informasi dan pengalaman dengan negara pulau lainnya baik besar maupun kecil untuk menangani efek perubahan iklim. “Dalam konteks ini, Pemerintah Indonesia berkeinginan untuk membentuk sebuah forum negara kepulauan dan negara pulau yang bertemu secara rutin untuk bekerjasama dalam praktik penanganan dampak perubahan iklim, deteksi dini tsunami dan penanganan pasca bencana,” tegas mantan Dubes RI untuk Belgia itu.
Sebelum berbicara dalam diskusi panel, Havas mengatakan telah bertemu dengan Presiden Palau Tommy Remengsau tentang gagasan pembentukan forum negara kepulauan dan negara pulau. “Beliau setuju dengan ide pembentukan forum itu (negara kepulauan dan negara pulau, red.) dan kita akan mengadakan pertemuan persiapan pada tanggal 21-22 November tahun ini,” jelasnya. (*)