Berlin, Jerman - Jerman menawarkan pendidikan vokasional untuk menutupi defisit angkatan kerjanya yang semakin menurun, demikian diungkapkan Menko Maritim Luhut Pandjaitan seusai mengadakan pertemuan dengan Menteri Ekonomi dan Energi Jerman, Peter Almaier, di kantornya di Berlin hari Kamis (26/4).  “Menteri Altmaier tadi menyampaikan ide untuk membangun pendidikan vokasional di Indonesia yang sesuai dengan standar negara tersebut dan juga mengajarkan bahasa Jerman, sehingga tamatannya bisa langsung bekerja di Jerman,” kata Menko Luhut.

Walaupun menurut Menko Luhut masih menjadi inisiatif pribadi dari Menteri Altmaier, Menteri Ekonomi tersebut berjanji untuk membicarakannya dengan rekan-rekan di kabinetnya yang menangani isu ini.  “Kami harap hal ini bisa dilaksanakan. Selain itu membangun dan memperkuat pendidikan vokasional memang menjadi target pemerintah tahun depan,” kata Menko Luhut. Menteri Altmaier, kata Menko Luhut, mengatakan ia mulai khawatir Jerman tidak memiliki jumlah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya. Terutama karena pertumbuhan usaha kecil dan menengah yang cukup pesat di negara tersebut.

“Menteri Altmaier sering bertemu dengan para pemuda dari Indonesia dan ia sangat terkesan dengan mereka,” jelas Menko Luhut. Menteri ekonomi itu bercerita kepada Menko Luhut bagaimana negaranya berusaha memberi perlindungan bagi tenaga kerja.  “Untuk melindungi mereka, pemerintah Jerman memberikan asuransi, pensiun, jaminan kesehatan dan sebagainya,” jelas Menko Luhut seperti yang diungkapkan Altmaier.  Kedua menteri sepakat untuk melanjutkan pembicaraan tentang ini saat Menteri Altmaier datang ke Jakarta dalam rangka  Asia Pacific Conference of German Business yang akan diadakan di Jakarta.

Menko Luhut dalam pertemuan itu juga menyampaikan kedatangannya ke Eropa dalam rangka memberikan penjelasan tentang situasi bisnis kelapa sawit di Indonesia. “Saya memberikan gambaran kepadanya betapa banyak orang, khususnya petani rakyat yang terkena dampak bila Uni Eropa menerapkan penghentian pembelian biodiesel berbahan sawit. Akan makin banyak orang yang tidak sejahtera. Saya terangkan bahwa pendekatan kesejahteraan selama ini mampu meredam radikalisme di Indonesia,” kata Menko Luhut. Menurut Menko Luhut, Altmaier mengatakan walaupun ini bukan bidangnya, tetapi apa yang  disampaikan Menko Luhut diminta untuk terus digaungkan agar pihak-pihak yang mendebat tentang keberlangsungan kelapa sawit, yang sudah berlangsung selama enam tahun ini, bisa agak melunak dan mempunyai pandangan yang berbeda karena penjelasan tersebut dilengkapi data.

Di hari yang sama Menko Luhut juga menemui Menteri Lingkungan Hidup, Konservasi Alam dan Keamanan Nuklir Svenja Schulze. Pada pertemuan itu Menko Luhut memberikan paparan tentang kelapa sawit di Indonesia dan dampaknya pada kehidupan masyarakat. Menurut Menko Luhut Menteri Schulze mengatakan ia senang mendengar penjelasan tersebut tetapi kembali menekankan penting nya keberlangsungan dalam pertanian sawit. “Saya sampaikan jika ia khawatir tentang pembabatan hutan, hal itu sudah tidak ada lagi karena kami sudah menerapkan moratorium ekspansi lahan sawit. Menteri Schulze  meminta ini dijelaskan juga di forum EU,” ujar Menko Luhut.

Menteri Schulze, kata Menko Luhut, mengatakan keputusan tentang penerapan penghentian pembelian biodiesel berbahan sawit ini belum akan diputuskan hingga akhir tahun ini.***