Marves - Sukabumi, Dalam rangka mengawal perkembangan implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Djoko Hartoyo melakukan kunjungan kerja ke Sukabumi pada Rabu (28-12-2022).

"Sebagai pihak yang turut mengawal Perpres 87/2021, banyak hal perlu menjadi perhatian Kemenko Marves. Agar dapat terlaksana tepat waktu, proyek yang terdapat dalam kebijakan tersebut membutuhkan koordinasi juga bersama 7 Kementerian/Lembaga di bawah Kemenko Marves serta kementerian/lembaga yang berkaitan dengan kegiatan/proyek dalam Perpres 87," ujar Asdep Djoko.

Memulai hari, Asdep Djoko beserta jajaran bersama dengan Bappeda Provinsi Jabar, Bappedalitbang Kabupaten Sukabumi, Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, dan Kabuputen Sukabumi membahas progres pembangunan pelabuhan pengumpan regional Palabuhanratu. Lokasi ini akan dimanfaatkan sebagai pelabuhan wisata untuk mendukung geopark Ciletuh. Terlebih, Sukabumi diarahkan untuk menjadi kawasan berbasis pariwisata serta perikanan dan kelautan. Terkait persiapannya, diketahui telah dilakukan Survei Investigasi Desain (SID) oleh Kementerian Perhubungan dan pembuatan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, Palabuhanratu juga akan terkoneksi dengan rencana Pelabuhan Palangpang yang berstatus pelabuhan lokal. Mengingat _Detail Engineering Study_ (DED) telah melewati tenggat waktu dua tahun, maka Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sukabumi akan mereviu dokumen terkait. Sementara itu, ketersediaan lahan sudah dihibahkan oleh Provinsi Jawa Barat kepada kabupaten setempat.

Selanjutnya, Asdep Djoko menghadiri rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman. Dalam kegiatan yang diadakan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah tersebut, dibahas tentang beragam proyek prioritas dalam rencana induk selain pembangunan pelabuhan dan penyediaan jaringan internet untik wilayah _blind spot_. Hal-hal yang dipaparkan, antara lain dari pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, perhubungan, darat, dan sumber daya air.

"Kabupaten Sukabumi terdiri dari 47 kecamatan, 381 desa, dan 5 kelurahan. Kita bisa maju kalau kita siap dan pembangunan dilakukan secara kolaboratif," ujar Sekda Ade. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah tercapai, selain meningkatkan perekonomian wilayah, mengakomodasi kebutuhan pariwisata, meningkatkan fasilitas usaha perikanan dan pertanian, serta meningkatkan aksesibilitas.

Sepakat dengan Sekda Ade, Asdep Djoko menekankan tentang pentingnya kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemda untuk menghasilkan_output_ dan _outcome_ yang baik. Pihaknya pun siap untuk membantu dan mengawal prosesnya.
 
Mengambil contoh saat kunjungan kerja ke Desa Mekarjaya kemarin (27-12-2022), jaringan internet desa perlu dimatikan agar desa bisa mengadakan _video conference_. "Kebutuhan jaringan untuk pertemuan daring itu cukup besar, sedangkan bandwidth yang  tersedia hanya 50 mbps, sedangkan kebutuhan saat ini sudah mencapai 300 mbps. Di era sekarang, ini jadi kebutuhan tersebut yang harus kita dukung," sebut Asdep Djoko.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI