Marves - Yogyakarta, Sebagai komitmen bersama untuk memulihkan lahan yang rusak atau terdegradasi, melestarikan lingkungan, menciptakan kemandirian ekonomi dan mengembangkan kehidupan berkelanjutan bagi generasi mendatang, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Deputi Bidang Koordinasi Pengeloalaan Lingkungan dan Kehutanan menyelenggarakan Forum Diskusi Terfokus Pengembangan Ekonomi Sirkuler melalui Revitalisasi Lahan Kritis. Acara ini merupakan hasil kerja sama dengan PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI) dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang digelar pada Kamis (21/3) di Yogyakarta.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Nani Hendiarti mendukung pemanfaatan biomassa berbasis kayu dalam transisi energi. Dia mengatakan, Kemenko Marves menjalankan  fungsi sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian dalam mewujudkan target biomassa berbasis kayu nasional.

"Sehingga perlu dilaksanakan rangkaian kegiatan pemberdayaan, diseminasi dan advokasi kebijakan serta mewujudkan standar produk biomassa kayu berasal dari sumber yang lestari dan berkelanjutan," ungkapnya.

Di samping itu, Kemenko Marves turut aktif dalam mendorong terbitnya Peraturan Menteri ESDM No 12 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Biomassa sebagai Campuran Bahan Bakar pada PLTU. Peraturan Menteri ini telah disampaikan pada saat COP 28 di Dubai pada Desember lalu. Peraturan Menteri tersebut segera ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU antara PT PLN EPI dengan salah satu pemasok bahan biomassa. 

“Hal ini menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa pemerintah Indonesia sangat serius dalam upaya untuk mengalihkan industri yang berbasiskan batu bara ke energi terbarukan,” jelas Nani.

Pemanfaatan biomassa kayu bersumber dari pemulihan lahan kritis, terdegradasi, hingga multi usaha kehutanan. Oleh sebab itu, kata dia, diperlukan kerja bersama pemerintah, BUMN, dan asosiasi terkait untuk mengembangkan sirkuler ekonomi. Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara mengungkapkan, pemanfaatan biomassa merupakan wujud nyata komitmen PLN dalam meningkatkan bauran EBT di tanah air sebesar 23% di tahun 2025.

“Kebijakan substitusi Co-firing Biomassa intensif dilakukan di Indonesia sebagai langkah konkret dalam mereduksi emisi karbon guna mencapai target NZE di tahun 2060 atau lebih cepat," kata Iwan.

Menurut Iwan, co-firing Biomassa juga memiliki peran yang vital dalam akselerasi transisi energi, di mana energi bersih ini akan berkontribusi sebesar 3,6% dari total target bauran EBT 23% di tahun 2025. Iwan melanjutkan, Co-firing Biomassa memiliki keunggulan Levelized Cost of Electricity (LCOE) terendah dibanding akselerasi ke EBT lainnya. Tak hanya itu, masyarakat lokal juga akan memainkan peran penting dalam menyediakan bahan baku biomassa.

Kemudian, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X  mewakili Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, mendukung penuh inisiatif diversifikasi sumber energi melalui pemanfaatan bahan bakar biomassa berbasis kayu hutan produksi/hutan tanaman energi.

"Inisiatif yang digagas oleh Kemenko Marves dan PT. PLN Energi Primer Indonesia ini sangatlah penting dan strategis. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi krisis energi ini. Kemitraan yang kuat antara sektor publik dan swasta dapat mendorong inovasi, investasi, dan pengembangan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memperkuat sistem energi kita," ungkap Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Mewakili Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, Ketua Bebadan Pangreksa Loka Kraton Ngayogyakarta, Raden Mas Guntilantika Marrel Suryokusumo menyampaikan bahwa filosofi Hamemayu Hayuning Bawana, yang artinya adalah upaya untuk memperindah keindahan dunia dan masih sangat relevan dengan masalah lingkungan yang tengah dihadapi saat ini.

"Sustainable development memiliki filososi yang sama dengan Kraton yakni hamemayu hayuning bawana. Ini masih selaras dengan kondisi saat ini dan pemenuhan dan mengedepankan green dan clean energy di dunia. Inisiasi program pertama yakni di Gunung Kidul, lahan kritis ini menjadi pilot project awal di mana masyarakat dapat memetik daun yg ditanam untuk pakan ternak di Kalurahan Gombang dan Karangasem. Diharapkan dengan adanya program ini mampu menyelesaikan masalah secara lokal tapi juga berkontribusi secara nasional," Jelas  Raden Mas Guntilantika Marrel Suryokusumo.

Forum Diskusi Terfokus Pengembangan Ekonomi Sirkuler melalui Revitalisasi Lahan Kritis*

Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan, Mohamad Siradj Parwito menyampaikan apresiasi terhadap dukungan dari Pemprov DIY terkait pemulihan lahan kritis.

"Biomassa kayu Indonesia tidak bersumber dari deforestasi melainkan dari pemulihan lahan terdegradasi. Ini terus dikembangkan agar terwujud ekosistem ekonomi sirkuler rendah karbon dan zero waste. Salah satu contohnya adalah Green Economy Village yang dikembangkan bersama-sama dengan PT PLN EPI," ungkap Asdep Siradj dalam sambutannya.

Ia menjelaskan banyak sekali keistimewaan dari ekonomi sirkuler, gambaran kasarnya suatu model lahan kritis minim unsur hara dipulihkan dengan pupuk organik dan non organik, pemanfaatan tanaman yang memiliki kalor tinggi seperti kaliandra dan gamal, daunnya dijadikan pakan ternak, batangnya menjadi biomass. Ternaknya menghasilkan susu, daging dan kompos, kompos kembali ke tanah, menyuburkan tanah.

"Kami juga mengajak bapak dan ibu untuk mengunjungi Green Economy Village yang ada di Gunung Kidul. Harapan kami diskusi ini dapat menginspirasi dan menjadi role model daerah-daerah lain di Indonesia," tutup Asdep Siradj.

No.SP-66/HUM/ROKOM/SET.MARVES/III/2024
Biro Komunikasi
Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi