Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral, Energi dan Non Konvensional Kemenko bidang Kemaritiman, Amalyos melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan Gudang Garam Nasional (GGN) di Cirebon dan Indramayu, Jawa Barat, Kamis (16/2/2017). GGN itu merupakan bagian dari Rencana Aksi Program Swasembada Garam Nasional. yang bertujuan agar Indonesia mampu mencapai Swasembada Garam pada tahun 2019. “Kami dari Kemenko Bidang Kemaritiman juga disertai teman dari K/L terkait lainnya antara lain dari KKP, Setkab RI, Bappenas, PT. Garam (Persero) dan juga Dinas Kelautan dan Perikanan setempat melakukan peninjauan lapangan ke lokasi pembangunan GGN yang ada di Kab Cirebon serta di Kab Indramayu. Kita ingin melihat sudah sejauh mana realisai atau capaian dari kegiatan pembangunan GGN yang telah dilaksanakan oleh teman2 dari KKP melalui tugas perbantuan (TP) di kedua Kabupaten tersebut sekaligus melihat kesiapan operasionalisasi GGN tersebut oleh calon operator yaitu Koperasi yg akan ditunjuk melalui penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) dalam rangka mendukung terwujudnya Swasembada Garam Nasional” kata Amalyos di sela-sela kunjungannya ke Cirebon. Ikut dalam kunjungan ke Cirebon dan Indramayu tersebut beberapa pejabat kementerian dan lembaga terkait, antara lain Direktur Utama PT. Garam Ahmad Budiono, Direktur Jasa Kelautan KKP Abduh Nuhidayat, Kadis KP Kabupaten Cirebon Muhidin, Ketua Koperasi Garam Cirebon Kusnadi, dan beberapa instansi lainnya. Mereka melakukan kunjungan mulai dari Gudang Garam di Cirebon dan berakhir di Gudang Garam Indramayu. Dalam peninjauan itu pembangunan gudang garam terlihat sudah rampung dan siap digunakan untuk menampung garam yang di produksi dari tambak garam rakyat disekitar lokasi GGN baik yang ada di Kab Cirebon maupun di Kab Indramayu "Pada kesempatan ini kami bermaksud untuk melihat kondisi dari GGN yg sudah dibangun tsb secara langsung karena memang kami diminta untuk mengkoordinasikan dengan K/L terkait dalam upaya mendukung pencapaian Swasembada Garam Nasional. Hal-hal yang sudah dicapai serta bagaimana rencana aksi kedepannya. Pada akhir tahun 2016 lalu kami juga sudah laporkan ke Pak Menko Pak dan juga sudah dilaporkan juga oleh Pak Menko ke Bapak Presiden. Berkaitan dengan pergaraman nasional ini Bapak Menko jg begitu antusias dan sangat concern atas program-program yg saat ini sudah ataupun sedang xan akan dilakukan terkait dengan upaya dalam rangka pencapaian Swasembada Garam Nasional,” jelasnya. Selain pembangunan GGN, Amalyos memaparkan, pihaknya juga tengah berkoordinasi dengan K/L terkait meliputi KKP, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Bappenas, Kementarian ATR/BPN, Kemendagri, Kementerian PUPR, PT. Garam, K/L terkait lainnya serta jg Pihak Pemda untuk membahas Rencana Aksi Swasembada Garam Nasional. Dia berharap dengan koordinasi tersebut dapat diterbitkan Perpres atau Inpres yg dapat menjadi payung hukum bagi Rencana Aksi Swasembada Garam Nasional sehingga kedepan akan lebih clear nantinya K/L apa dan bertugas apa nantinya. Pembangunan GGN ini adalah bagian dari Renaksi tersebut, artinya kita coba kerja secara paralel, payung hukum renaksi tersebut terus kita dorong diselesaikan dan dapat segera diterbitkan. Di sisi lain program/kegiatan yg sudah diimplementasikan dari apa yg ada pada draft renaksi tersebut yang di lapangan sudah berjalan dengan baik dapat tetap dilanjutkan. Terkait Gudang Garam Nasional ini, lanjut Amalyos, Pemda melaui badan usaha daerah, atau bahkan badan usaha lainnya, bisa koperasi ataupun perseorangan diharapkan dapat berpartisipasi secara bersama-sama mendukung operasionalisasinya melalui mekanisme penerapan Sistem Resi Gudang (SRG), karena potensi garam rakyat utamanya pada saat musim panen raya sangatlah besar, dan hal ini juga ditopang oleh kebutuhan akan garam secara nasional jg yang sangat besar dan setiap tahunnya terus menunjukkan peningkatan. Sementara hingga saat ini kapasitas satu GGN yang sudah dibangun oleh KKP ini mampu menampung 2.000 hingga 2.500 ton garam. Kita akan dorong KKP membangun GGN lg di daerah-daerah yg memang merupakan sentra garam dengan menerapkan SRG bekerjasama dengan BAPPEBTI-Kementerian Perdagangan. "Gudang garam yang sudah dibangun ini pengelolaannya nanti akan kita dorong dilakukan oleh koperasi setempat dan tahap awal pendampingannya akan kita upayakan melalui PT Garam (persero) yang sudah punya pengalamam yang cukup dalam pengelolaan Gudang Garam," jelasnya. Kita juga akan lihat kemungkinan lain yang lebih luas atas peran PT. Garam sebagai buyer, menampung garam rakyat dari kelompok-kelompok petambak garam yang tergabung dalam wadah koperasi dengan aturan main yang akan disepakati kemudian antara koperasi dan PT. Garam, melalui mekanisme penerapan SRG" tutupnya.**