Jakarta- Kemenko Maritim melalui Biro Perencanaan menginisiasi dan mengadakan rapat pembahasan rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada Area Penataan Akuntabilitas Kinerja, Jumat (31/03). Rapat ini diketahui sebagai tindak lanjut terkait hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB). Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB), Area Penataan Akuntabilitas Kinerja mendapatkan nilai capaian 65,36%. “Kita optimis dalam perbaikan area penataan akuntailitas kinerja, karena nilai capaian area akuntabilitas kinerja adalah yang tertinggi diantara area lainnya” kata Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja, Bambang Herunadi, selaku Wakil Ketua Kelompok Kerja Penataan Akuntabilitas Kinerja. Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja Biro Perencanaan, Kepala Bagian Program Sekertariat Deputi Bidang SDM, IPTEK, dan Budaya Maritim, Kepala Bagian Program Sekertariat Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Bagian Ketatausahaan dan Laporan, Sekretariat Deputi Bidang SDA dan Jasa. Diketahui Pokja ini merupakan bagian dari SK Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan  Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 5.2 Tahun 2016 tentang Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2016 di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.