Maritim - Ada beberapa rencana pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya, DR. Ir Ridwan Djamaluddin Msc. Di antaranya adalah pembangkit listrik. Meski demikian, tetap saja program tersebut tidak mudah diimplementasikan di lapangan. Sebut saja saat pembangunan PLTU Batang 2×1000 MW. "Sudah hampir putus, sudah dicanangkan oleh Presiden (Jokowi), namun sampai sekarang belum 100 persen siap untuk dibangun," kata dia saat ditemui Redaksi, tempo waktu. Adapun hal-hal yang menghambat di antaranya terkait dengan koordinasi pengadaan tanah, urusan sosial kemasyarakatan, dan lain-lain. "Namun hal itu sedang kita tangani. Intinya, kita tetap bersemangat untuk membangun pembangkit listrik dengan cara yang lebih sehat, lebih ramah lingkungan, dan juga lebih efisien," sambung dia. Hal lain yang juga dilakukan adalah mendorong program efisiensi, diversifikasi dan desentralisasi pembangunan pembangkit listrik. "Jadi kalau pembangunan pembangkit listrik yang kecil-kecil misalnya, apakah perlu harus sama prosedur dan penangannya dengan pembangkit listrik yang besar-besar. Itu sedang kita usahakan supaya ada efisiensi," kata dia. "Jangan sampai prosedur penerapan yang besar, kita terapkan juga untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak besar, sehingga efisiensinya baik," sambung dia lagi. (Maritim/Dims/Arp)