Maritim – Jakarta, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menggelar rapat perihal Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-KL) di Hotel Morrisey pada Selasa (18/7).

Dalam rapat tersebut, hadir Bambang Herunadi selaku Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja Kemenko Maritim, serta beberapa pejabat Kemenko Maritim lainnya. Terkait RKA-KL, Bambang mengatakan bahwa permasalahan RKA-KL ini sudah disepakati bahwa belanja modal di deputi hanya diizinkan hanya untuk mengolah data saja. Ia juga mengatakan bahwa dalam menyusun RKA-KL sebaiknya sudah teridentifikasi apa sajakah kebutuhan yang nanti kontraktual.

“Saya kira kita mungkin menyusun RKA-KL berdasarkan paku anggaran belum pagu definitive. Tapi saya menyarankan RKA-KL kita sudah matang, jadi begitu nanti ada pagu definitif tidak perlu diubah lagi.” Ujarnya dalam rapat.

Selain itu, Bambang juga memaparkan bahwa setiap aktivitas, harus berujung pada kinerja. Jadi diusahakan dari awal, sudah harus mengetahui apa sajakah daftar kinerja yang akan dihasilkan.

“Termasuk tadi kalau memang ada yang bermuara ke regulasi harusnya kita sudah tahu. Apa yang kita rencanakan tadi sudah harus tahu. Kemudian sedapat mungki kita itu menjaga konsistensi perencanaan kita mulai dari awal kalau bisa sampai pelaksanaan..” Ujar Bambang

Sebelum mengakhiri rapat permasalahan RKA-KL, Bambang mengatakan bahwa setelah tiga tahun yang sudah dilalui, ia merasa perbaikan terhadap RKA-KL sudah luar biasa untuk perencanaan di tahun 2018 dibandingkan tahun lalu yang dimana ketika RKA-KL akan disusun, kinerjanya masih dicari-cari.

“Kita sudah ada krisna itu, kita sudah mantap, hanya barangkali ke depan kita susun jadwal perencanaan yang bagus sehingga nanti kita tahu kapan waktunya para deputi itu berkordinasi ke tingkat internal kapan, ketingkat kementerian. Jadi kita harus antisipatif, jangan sampai kita dikejar kejar oleh bapenas.” pungkas Bambang