Bandung--Dalam rangka mendorong penguatan sinergi dan percepatan revitalisasi sekolah vokasi bidang kemaritiman, Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK, dan Budaya Maritim melaksanakan Focused Group Discussion (FGD) di Bandung, Jumat (10/3/2017). Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu dan permasalahan dalam pengembangan sekolah vokasi bidang kemaritiman. Dalam sambutannya Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK, dan Budaya Maritim diwakili oleh Asisten Deputi Pendidikan dan Pelatihan Maritim Tb. Haeru Rahayu menyampaikan bahwa Kemenko Maritim berupaya untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, khususnya untuk sekolah vokasi (SMK) di bawah koordinasi Kemenko Bidang Kemaritiman dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. “Visi pemerintah Jokowi menjadikan Indonesia sabagai Poros Maritim Dunia perlu didukung dengan ketersediaan SDM yang handal,” tambahnya. Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Kebijakan Nasional terkait pendidikan vokasi dengan terbitnya INPRES tersebut. INPRES ini menginstruksikan kepada 12 Menteri, 1 Lembaga, dan 34 Gubernur untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia. Dengan terbitnya INPRES semua pihak terkait dituntut untuk dapat merumuskan strategi holistik  meningkatkan kompetensi SDM SMK di Indonesia. Untuk itu melalui FGD inidirumuskan solusi dan rekomendasi terhadap isu vokasi kemaritiman dan masalah yang dihadapi khususnya terkait dengan relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri serta peluang dan tantangan pengembangan sekolah vokasi khususnya sekolah vokasi (SMK) di bawah koordinasi Kemenko Bidang Kemaritiman. FGD ini diikuti oleh Bappenas, Kemenko PMK, Kemendikbud, KADIN, Kemnehub, Pemda Jabar, SMK, dan Kemenko Bidang Kemaritiman. Materi diskusi yang disampaikan oleh narasumber adalah kebijakan Nasional terkait pengembangan pendidikan vokasi, kebijakan dan implementasi INPRES No 9 Tahun 2016, strategi holistik terkait citra SMK Kemaritiman secara nasional, relevansi kurikulum dengan kebutuhan di dunia usaha dan dunia industri, dukungan pemerintah pusat atas sertifikasi kompetensi untuk SMK, serta peluang dan tantangan pengembangan pendidikan vokasi di daerah. FGD  berhasil mengidentifikasi isu-isu penting terkait revitalisasi SMK bidang kemaritiman. Menutup acara FGD ini, TB Haeru meminta agar hasil identifikasi isu tersebut dapat segera ditindaklanjuti. “Kita mengharapkan ada tindak lanjut konkrit buat anak bangsa, terutama dalam percepatan revitalisasi SMK bidang kemaritiman,” pungkasnya. ***