Maritim – Madiun, Kemenko Bidang Kemaritiman menggelar Rapat koordinasi (rakor) pembahasan pembangunan Jakarta Light Rail Transit (LRT) Jabodebek di Madiun, Jawa Timur (4/1). Rakor ini dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Bidang Kemaritiman, Ridwan Djamaluddin, dan dihadiri oleh (Plt.) Direktur Utama PT. INKA, Mohamad Nur Sodiq dan jajaran kepala Divisi di PT Inka, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, PT.  Kereta Api Indonesia, PT. Adhi Karya,  dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Rakor ini digelar guna mempercepat keputusan pengadaan rolling stock untuk kereta api ringan atau light rail transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek). “Ini untuk memastikan dan mempercepat keputusan kita baik pemerintah maupun badan usaha dalam menyelesaikan proyek LRT jabodebek ini. ”, jelas Deputi Ridwan saat membuka Rakor. Menurut Ridwan tanggal 8 Januari nanti akan ada rapat berikutnya  dengan perusahaan Korea Selatan Hyundai. Kemudian tanggal 15 Februari harus bisa segera diputuskan siapa pelaksananya, dan bagaimana kemitraan antara PT. Industri Kereta Api (INKA) dengan Hyundai. Ridwan menjelaskan, hal ini dilakukan agar Proyek LRT Jabodebek yang ditargetkan selesai Maret 2019 ini bisa diselesaikan dengan jangka waktu sesuai target. Meski Tahun 2019 disebut tahun politik bagi sebagian besar orang, namun jangan sampai itu menjadi beban. “Saya hanya ingin mengajak kita semua sebagai bagian dari pelaksana mandat kita masing-masing dalam menjalankan republik ini untuk mencapai sebanyak mungkin komitmen kita kepada masyarakat. Nah dalam hal infrastruktur  LRT Jabodebek ini harus kita selesaikan jangan sampai itu menjadi beban, artinya bukan soal politik siapa yang memetik kemanfaatan tapi ini soal tanggung jawab profesional kita masing-masing. Program sudah dibuat, dana sudah dikucurkan maka barang harus jadi”, ajak Ridwan. Ridwan juga berharap agar rakor ini bisa memberikan masukan kepada pimpinan. Supaya pada level pimpinan tidak harus berpikir keras lagi untuk memutuskan. “Tinggal justifikasi kebijakan, pandangan politik, atau pandangan tentang apapun terserah beliau. Pokoknya dari sisi kita sudah hitam putih, jangan sampai pimpinan kita suruh mikir lagi mau yang mananya”, pungkas Ridwan. **