Maritim -  Jakarta, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mencari solusi dari masalah Garam Nasional. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Agung Kuswandono memimpin Rapat Koordinasi Permasalahan Garam, Jum'at (8/9/2017). Deputi Agung menjelaskan Menko Maritim Luhut Pandjaitan dalam rapat koordinasi sebelumnya (22/8) telah menegaskan target pemerintah mencanangkan swasembada garam pada tahun 2019. "Rakor ini untuk mencari solusi terbaik dari opsi-opsi yang sudah ada terkait masalah garam nasional" Ujar Deputi Agung.

Deputi Agung menerangkan bahwa sedikitnya sudah ada 2 opsi untuk mencapai target swasembada garam 2019, "Yang pertama yaitu dengan intensifikasi teknologi dan cara kedua dengan ekstensifikasi lahan. Intensifikasi itu dengan memanfaatkan teknologi yang telah dikembangkan BPPT, satu lagi yang paling  cepat dilaksanakan adalah ekstensifikasi lahan, lahan ini sudah ada untuk tahun ini yang wajib untuk dikembangkan."

Deputi Agung mencontohkan lahan di Bipolo, Nusa Tenggara Timur (NTT),  "Masyarakat di sana bisa bekerja sama sebagai pemegang saham, Lahan di Bipolo seluas 400 Ha sudah ditinjau. Lahan ini  dimiliki rakyat tetapi dikelola oleh PT. Garam. kalau dijadikan pertanian, karena tadah hujan, tidak produktif . Maka dari itu PT. Garam mengajak  masyarakat  bekerja sama dalam mengelola lahan tersebut sebagai penghasil garam. Di sana juga akan di jadikan tempat budidaya ikan".  Pemerintah memastikan masyarakat di sana jangan sampai tertinggal, maka dari itu pembahasan bagi hasil akan dirapatkan di NTT. Tahun  2017 sudah  harus ada kepastian untuk proses pengarapan tahan tersebut.

Apabila Indonesia berhasil swasembada garam setelah itu Indonesia bisa mengekspor garam, hal ini akan banyak menguntungkan masyarakat.

"Saya optimis NTT menjadi provinsi Garam, tanah yang sudah siap segera di garap. Kita adakan sosialisasi, diberi tempat lebih baik. Apabila bisa mudah kenapa di susah-susahkan ? harus ada komitmen!" Pungkas Deputi Agung. ***