Maritim - Jakarta, Untuk membangun konsep bersama arah, kebijakan dan strategi pembangunan Kemaritiman dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Biro Perencanaan dan Informasi mengadakan Workshop Nasional RPJMN Tahun 2020 – 2024 yang bertema Menuju Visi Indonesia Sebagai Pusat Peradaban Maritim Dunia.

“Kita sudah menyusun rencana aksi sampai dengan tahun 2019, kita memiliki buku berisikan 5 cluster yang di dalamnya ada matriks Rencana Aksi (Renaksi) 2019, dan sebenarnya itu kita himpun dari renaksi tahun 2014 – 2019, berisikan perikanan, keluatan dan sebagainya dalam buku tersebut,” ujar Staf Ahli Bidang Sosio - Antropologi Tukul Rameyo di Jakarta, Kamis (18-7-2019).

Dalam paparannya dia menjelaskan bahwa Maritim memiliki satu – satunya instrument dari tahun 2017 yaitu Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) dengan tujuh pilar dan hal ini disusun dalam rangka menyiapkan peta jalan Indonesia dari poros maritim dunia. Namun demikian, masih diperlukan penyusunan konsepsi yang menjadi penghubung dari renstra sampai dengan RPJMN.

Pada Bulan Oktober tahun lalu, lanjutnya, Kemenko Bidang Kemaritiman telah membahas rancangan pembangunan 5 tahun mendatang. Dan, setelah usai periode lima tahun tersebut, Kemenko Bidang Kemaritiman harus sudah membuat LPJP. “Setahun yang lalu kita juga sudah mendengar bahwa Bappenas sudah memformulasikan visi 2045 tadi. Tetapi kita masih belum punya narasi yang cukup untuk gagasan GMF atau poros maritim dunia” Jelas Staf Ahli Bidang Sosio - Antropologi, Tukul Rameyo.

Di dalam naskah sementara atau visi Indonesia Emas 2045 yang dikomandoi oleh Bappenas, di dalamnya ada visi poros maritim dunia sudah mulai diterjemahkan dalam tiga aspek, berdaulat, berdaulat di ekonomi, berdaulat di kebudayaan dan kedaulatan maritim.

Turut hadir dalam kesempatan itu, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era Kabinet Gotong Royong Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri. Dia menjelaskan bahwa workshop ini betujuan untuk menampung masukan dan saran yang konstruktif dalam rangka menyusun RPJMN 2020 – 2024 di bidang kemaritiman. Tindak lanjutnya, menurut dia, sampai RPJMN final.

“Buat saya unsur kejelasan dan aspek yang kita ukur harus lebih ditonjolkan, karena apabila sifatnya hanya kualitatif maka susah bagi instansi-instansi terkait dan sektoral untuk menerjemahkannya dalam kebijakan pembangunan," jelas Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Gotong Royong, Rokhmin Dahuri.

Selain itu, Rokhmin juga menjelaskan unsur tersebut harus komprehensif karena kemaritiman bukan hanya aspek kedaulatan dan keamanan saja tetapi juga ada aspek ekonomi, aspek berkelanjutan dan aspek budaya.

Pakar Hukum Internasional, Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana turut hadir juga dalam acara ini menyampaikan Indonesia juga harus menegakkan hak berdaulat dan kedaulatan kita, Indonesia harus explotasi dan mengeksploitasi daerah-daerah yang dianggap sebagai wilayah kedaulatan kita dan hak berdaulat.

Acara ini diharapkan untuk ditindaklanjuti dengan Trilateral Meeting bersama Tim RPJMN kementerian / PPN Bappenas agar RPJMN Bidang Kemaritiman Tahun 2020 – 2024 diharapkan dapat memberi warna pembangunan kemaritiman yang kental dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020 – 2024 yang disusun oleh Bappenas.