Maritim - Lebih dari lima ribu anggota Serikat Pekerja PT PLN (Persero) menggelar aksi damai menolak swastanisasi kelistrikan di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (21/4). Koordinator aksi Syafruddin PA menegaskan bahwa swastanisasi PLN tidak sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945 pasal 33 ayat 2. Terlebih, swastanisasi akan berdampak padah harga energi listrik yang semakin mahal. SP PLN pun mengancam akan melakukan mogok nasional jika tuntutannya itu tidak diindahkan. "Pekerja PLN dilindungi UU. Aksi menolak swastanisasi juga untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia ke depan. Kami tidak ingin permasalahan pemadaman listrik akan terjadi di Indonesia ke depannya disaat semua pembangkit listrik sudah dikuasai oleh swasta," seru Syafruddin di depan Istana Negara. Selain itu, SP PLN ini juga menuntut pemerintah agar pengelolaan lapangan Migas dikelola oleh negara atau BUMN. Mereka juga menuntut pemerintah tidak mengekspor gas alam Indonesia lagi, termasuk di Blok Mahakam, Blok IDD Selat Makasar, dan Blok Masela. Sementara itu, Ketua Umum SP PLN, Jumadis Abda menjabarkan bahwa swastanisasi program 35.000 MW dengan 86 persen pembangkit dibangun oleh swasta akan membebani PLN dengan take or pay-nya. Dengan reserve margin 80 persen, maka PLN harus membayar pembangkit listrik swasta yang tidak beroperasi Rp 140 triliun per tahun. Usai berorasi di Istana Negara, SP PLN kemudian menyambangi Kantor Kementerian Maritim dan Sumber Daya untuk menyampaikan keluh kesahnya itu. Di Kantor Kementerian Maritim dan Sumber Daya, perwakilan SP PLN diterima oleh Tim Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya. Dalam hal ini Tim Kemenko Maritim dan Sumber Daya yang diwakili Sekretaris Menko Maritim dan SD Asep D.Muhammad, Kepala Biro Informasi dan Hukum Djoko Hartoyo, Kepala Biro Umum Sehat Sujarwo, Tenaga Ahli Bidang Energi Kemenko Maritim dan Sumber Daya, Dr. Haposan Napitupulu, dan Staf Ahli Kemenko Maritim dan Sumber Daya Rahidin Anang. Mereka berjanji akan menyampaikan keluhan SP PLN ke Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. "Kami akan sampaikan ke pak Menko kunjungan dari  teman-teman SP PLN," kata Asep D Muhammad di hadapan perwakilan SP PLN. (Odd/Prw)   ‎