Marves - Jawa Tengah, Dalam rangka mensinergikan serta merumuskan strategi akselerasi pengembangan 5 DPSP (Destinasi Pariwisata Super Prioritas) yang harus diselesaikan pada 2024, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melaksanakan Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) Percepatan Pengembangan 5 DPSP Semester 1 Tahun 2023 di Plataran, Borobudur, Jawa Tengah, Jumat (21-07-2023).

Bertemakan “Pariwisata Berkualitas Sebagai Pilar Pembangunan Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan”, acara ini dipimpin oleh Menko Marves Luhut B. Pandjaitan.

Menko Luhut mengatakan bahwa dalam Rakornas ini banyak hal yang dibahas dan terdapat kemajuan yang signifikan. Karena itu perlu dukungan dari kementerian lembaga (K/L) dan instansi terkait untuk mendorong kemajuan 5 DPSP.

Tidak hanya itu, Menko Luhut juga mengungkapkan semua DPSP yang saat ini dilakukan pengembangan untuk kemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia dalam proses pembangunannya harus memperhatikan semua aspek, termasuk keindahannya. Ia mencontohkan kabel untuk kepentingan jaringan internet atau jaringan telekomunikasi harus ditanaman di bawah tanah sehingga lebih rapi. 

"Selain menjadi rapih, kita harus perhatikan juga terkait infrastruktur-infrastruktur (yang dibangun) di tourist destination, di mana harus dengan kearifan lokal. Saya ulangi harus kearifan lokal," tegasnya.

Menko Marves menambahkan bahwa aspek atau  kebutuhan yang belum terpenuhi atau terwujud secara bertahap akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Di samping itu, Menurutnya, dari 5 DPSP yang ada saat ini, salah satu yang cukup menarik wisawatan ialah Candi Borobudur. Sehingga harus dikembangkan dan dikemas sedemikian rupa. 

"Borobudur ini menjadi salah satu yang menarik (banyak turis). Borobudur ini akan menjadi salah satu penerimaan negara yang besar, pemasukan negara dengan dua juta turis yang bisa kita dapat dari situ," tuturnya menambahkan.

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno menyampaikan bahwa semua progres pengerjaan konten terus dilakukan. Harapannya tentu dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. "Ini akan menjadi sebuah terobosan untuk membuka peluang besar," kata Menparekraf Sandi.

Dikatakan Menparekraf bahwa ada beberapa aspek yang perlu diwujudkan dan ditingkatkan dalam menunjang pengembangan pariwisata di Indonesia, termasuk penyediaan fasilitas kesehatan yang baik. Ia bersyukur terkait ini sudah disinggung atau sudah diakomodir dalam undang-undang kesehatan untuk penyediaannya kedepannya.

Sejalan dengan itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa pihaknya bertanggung jawab dengan tata ruang termasuk dalam pengembangan 5 DPSP yang saat ini terus dikembangkan. Karena itu, ia berharap dalam pengembangan yang saat ini dilakukan tentu diperlukan kerja sama yang baik dalam mewujudkannya.

"Dimana tanah adalah aset negara, sehingga kita perlu kolaborasi, kita lakukan koordinasi sehingga aset ini bisa kita kelola untuk kepentingan pariwisata," kata Hadi.

Menteri Hadi memandang dalam pengelolaan tata ruang, pihaknya juga bekerja sama dengan pemerintah daerah guna menentukan tata ruang yang baik. Terkait dengan penyediaan internet atau jaringan telekomunikasi harus ditanam.

"Seluruh kabel bagian atas itu akan kita tanam sesuai dengan tata ruang dan kami akan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menata tata ruang, sehingga tidak berserakan kabel kabel di atas," terangnya. 

Selain itu, pihaknya juga akan membatasi pembangunan gedung yang berpotensi mengurangi keindahan lokasi-lokasi wisata yang menjadi prioritas dan menjadi atensi pemerintah selama ini. "Dalam tata ruang kami batasi tidak banyak gedung-gedung diatas bukit yang akan menghilangkan keindahan wisata," bebernya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono setuju dengan apa yang disampaikan Menko Marves maupun Menparekraf terkait penyediaan fasilitas  kesehatan, terutama di wilayah 5 DPSP.

Faktanya adalah banyak masyarakat yang melakukan perjalanan keluar negeri untuk berobat, sehingga banyak dana dari masyarakat digunakan di luar negeri. Hal ini menjadi kerugian bagi Indonesia karena tidak bisa menyediakan sarana fasilitasi kesehatan yang tidak mumpuni dengan maraknya pengobatan di luar negeri. 

Kerena itu, sambung Wamenkes, pemerintah akan membangun rumah sakit-rumah sakit yang bertaraf internasional sehingga tidak perlu berobat ke luar negeri. Padahal, jika ada penyediaan fasiliatas kesehatan yang baik itu maka pemerintah akan mampu melakukan penerimaan negara dari kegiatan kesehatan tersebut. 

"Tentu ini akan kita buat secara serius dengan bekerja sama dengan beberapa rumah sakit di luar negeri," pungkasnya.

Dalam Rakornas Percepatan Pengembangan 5 DPSP ini membahas beberapa aspek yang menjadi poin utama, di antaranya memastikan pencapaian target kunjungan wisman, wisnus, dan integrasi BBI/PDN dengan BBWI, mengakselerasi penyelesaian pembangunan 5 DPSP; mengakselerasi implementasi prinsip biru, hijau dan sirkular; mendorong investasi yang tepat sasaran dan pendanaan yang berkelanjutan, dan mengakselerasi peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pariwisata.

Keseluruhan upaya pengembangan 5 DPSP menjadi destinasi pariwisata berkualitas harus dipastikan dapat diselesaikan pada 2024. Pencapaian target wisman dan wisnus tahun 2023 dapat menjadi indikator utama yang mencerminkan kesiapan 5 DPSP menjadi destinasi pilihan utama menyambut momentum pemulihan pariwisata global pada 2024. Oleh karena itu, perlu kolaborasi strategi dan tujuan, serta evaluasi progres rencana aksi antar K/L, pemerintah daerah dan industri pendukung, untuk memastikan tercapainya target wisman, wisnus, dan pengembangan pariwisata berkualitas.

Sebagai informasi, Rakornas ini diselenggarakan Kemenko Marves bekerja sama dengan Badan Otorita Borobudur (BOB). Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah menteri yakni Menparekraf Sandiaga Uno, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Menteri PAN-RB Azwar Anas, Menag Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut), serta Wamen Kesehatan Dante Saksono. Selain para menteri, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo juga turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Biro Komunikasi 
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
No.SP-149/HUM/ROKOM/SET.MARVES/VII/2023