Marves - Kabupaten Pemalang, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) berkomitmen kuat dalam rangka pengembangan mangrove yang berkelanjutan sesuai dengan Peta Mangrove Nasional yang telah dicanangkan pemerintah. 

Sebagai wujud konkritnya, Kemenko Marves melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan (PLK) melaksanakan kunjungan lapangan monitoring dan evaluasi implementasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)/Corporate Social Responsibility (CSR) pemberdayaan masyarakay oleh Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI) ke Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, Senin (12-06-2023).

Analis Kebijakan Ahli Madya Deputi Bidang Koordinasi PLK Kemenko Marves, Fatma Puspitasari, mengatakan dalam kegiatan ini pihaknya ingin melihat langsung lokasi yang menjadi tempat pelaksanaan TJSL atau CSR Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI). TJSL atau CSR ini sendiri diimplementasikan di dua desa di Kebaputen Pemalang, Jawa Tengah yakni Desa Mojo dan Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami.

"Dari komunitasnya bisa memberikan masukan dan apa kendalanya kepada kita, dan kita upayakan support," kata Fatma dalam sambutan singkatnya.

Fatma menjelaskan bahwa TJSL atau CSR Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI) ini diharapkan tidak hanya sekadar penanaman secara fisik saja, namun memberikan manfaat yang lebih besar lagi bagi seluruh masyarakat. Selain itu, tanaman Mangrove yang ditanam juga harus dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak hanya untuk kepentingan lingkungan yaitu menghambat abrasi dan lainnya.

"Tentunya kita ingin penanaman ini bukan sekadar penanaman, tapi juga memberikan nilai tambah (ekonomi)," ujarnya. 

Lebih lanjut Fatma berharap adanya kerja sama dan sinergitas terkait implementasi TJSL atau CSR Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI) bisa memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat di Desa Mojo dan Ketapang. 

Di samping itu, Analis Kebijakan Ahli Madya Deputi Bidang Koordinasi PLK Kemenko Marves juga berterima kasih atas dukungan diberikan semua pihak, baik APROBI, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemende PDTT), serta pemerintah desa di Desa Mojo dan Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. 

"Terima kasih semuannya. Semoga kerja sama kita semua memberikan manfaat untuk masyarakat di sini," pungkasnya.

Semenatara itu Ketua Bidang Sustainability Aprobi, Rapolo Hutabarat mengatakan bahwa kegiatan hari ini merupakan tindak lanjut dan sekaligus monitoring dan evaluasi dari kegiatan sebelumnya telah dilaksanakan. APROBI menyampaikan terima kasih kepada Kemenko Marves, KLHK, Kemende PDTT, KKP, Pelindo, dan segenap perangkat desa Mojo dan Ketapang, Ulujami, Pemalang.

“Bahwa kami dari APROBI sengat men-support kegiatan ini, mudah-mudahan penanaman (tanaman mangrove) yang kita lakukan sebelumnya tumbuh 100 persen. Sehingga populasi mangrove bisa tumbuh seperti yang kita harapkan,” kata Rapolo.

Rapolo menjelaskan dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan di dua desa ini, yakni Desa Mojo dan Desa Ketapang, bisa digulirkan atau diterapkan di desa-desa lain berbagai wilayah di Indonesia. Sehingga lingkungan dari penanaman mangrove ini dapat dirasakan secara ekonomi bagi masyarakat. 

“Ini tentu meningkatkan ekonomi mereka. Tentu program-program lanjutan, program kreatif lain sekiranya dapat didiskusikan di masa mendatang,” terangnya.

Adanya kegiatan penanaman mangrove dan pemberdayaan masyarakat ini nyatanya disambut baik oleh perangkat atau pemerintah desa. Kepala Desa Ketapang, Sutopo berharap banyak dan berharap kegiatan tersebut memberikan dampak positif terhadap desa dan masyarakatnya, khususnya kegiatan penanaman mangrove yang sudah dilakukan.

“Desa pesisir dan sawah sudah banyak yang terkena bajir rob, mata pencaharian kami sudah banyak yang berkurang, bagi pembudidaya tambak, ikan, udang vaname, dan padi,” ungkap Sutopo.

Menurut Sutopo keberadaan tanaman mangrove memiliki banyak fungsi untuk masyarakat dan lingkungan. Mangrove dikenal mempu mencegah abrasi dan saat ini pemukiman warga kerap dilanda banjir rob. “Perlu dilakukan penanaman supaya tambak tidak habis terkena rob. Mangrove juga dapat dimanfaatkan untuk pewarna pakaian/batik mangrove, yang diambil dari getahnya, untuk makanan dan minuman juga,” terangnya.

“Semoga dapat meningkatkan perekonomian warga kami, dan memberikan solusi,” tambahnya berharap memperoleh solusi atas persoalan yang dihadapi selama ini.

Workshop Produk Unggulan Bagi Masyarakat

Selain melakukan kunjungan lapangan evaluasi implementasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan APROBI ini, Kemenko Marves bersama kementerian lembaga (K/L) terkait serta Aprobi dalam kesempatan ini juga diselanggarakan workshop produk unggulan bagi masyarakat Desa Mojo dan Desa Ketapang, Ulujami, Pemalang, Jawa Tengah. 

Pada workshop produk unggalan ini masyarakat dari dua desa ini diajarkan bagaimana memanfaatkan tanaman mangrove menjadi produk yang bernilai tambah. Misalnya memanfaatkan dan mengolah mangrove menjadi pewarna batik, produk makanan, hingga minuman, makanan berbahan dasar tanaman mangrove.

Workshop yang diikuti puluhan warga Desa Mojo dan Desa Ketapang ini diisi langsung oleh Ranimpen, pengurus Kelompok Perajin Batik Mangrove Pandansari, Desa Kaliwlingi, Kabupaten Brebes. Ranimpen memberikan materi bagaimana cara memanfaatkan tanaman mangrove menjadi produk-produk yang memberikan nilai tambah bagi warga.

Kemenko Marves Inisiasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Sebagai informasi, Kemenko Marves bersama K/L dan pihak terkait telah melaksanakan Penandatanganan Kesepahaman Bersama Rehabilitasi Mangrove sebagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)/ Corporate Social Responsibility (CSR) ini di Bali, Kamis (17/11/2022). Ini merupakan bagian dari pengembangan Mangrove yang berkelanjutan sesuai dengan Peta Mangrove Nasional (PMN) 2021 diluncurkan. One map mangrove ini merupakan langkah tepat untuk terus maju bekerja merehabilitasi mangrove sesuai agenda presiden. 

Kerja sama ini diinisiasi oleh Kemenko Marves, KKP, KLHK, bersama PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)/Pelindo, PT.Bukit Asam, Tbk /PTBA , PT. Trimegah Bangun Persada (TBP), dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). 

Pemerintah bersama K/L terkait dan pihak swasta bersama-sama menyepakati dan mendukung kerja sama dalam meningkatkan luasan, kualitas rehabilitasi mangrove dan pemberdayaan masyarakat mendukung pemenuhan target nasional 600.000ha sesuai Perpres 120/2020.

Diketahui capaian Rehabilitasi Mangrove di 32 Provinsi pada Tahun 2021 adalah 34.912 ha dan target luasan rehabilitasi mangrove 2022 adalah 181.500 ha (Laporan Pelaksanaan Tugas BRGM Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2022. 

Dalam pelestarian tanaman mangrove dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia, selain Kemenko Marves, KLHK juga ada sejumlah K/L terkait yang terlibat dan berperan aktif seperti KKP. KKP telah menyatakan bahwa penanaman kawasan mangrove yang lebih luas di berbagai daerah juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di lokasi tersebut karena dapat menjaga potensi ekosistem perairan yang nilainya berkelanjutan.

Selain upaya rehabilitasi kawasan mangrove melalui kegiatan penanaman, KKP juga melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan produk olahan turunan mangrove. Dalam dua tahun terakhir, KKP telah melakukan rehabilitasi kawasan mangrove melalui mekanisme Padat Karya Penanaman Mangrove. 

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
No.SP-118/HUM/ROKOM/SET.MARVES/VI/2023