Marves - Halmahera Selatan, Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL/CSR) merupakan salah satu sarana pemenuhan SDG pada sektor pendidikan, ekonomi/UMKM, dan lingkungan. Program ini diharapkan dapat memicu peningkatan ekonomi masyarakat sekitar perusahaan pada khususnya. Program CSR menjadi trigger mendorong masyarakat sekitar untuk berkembang dan mandiri. Program ini juga mendukung pemenuhan kriteria ESG dalam pengelolaan bisnis yang berkelanjutan. 

Di samping itu, Environmental, Social, dan Governance (ESG) merupakan konsep yang mengedepankan kegiatan pembangunan, investasi, atau bisnis yang berkelanjutan dengan tiga faktor atau kriteria utama, yaitu environmental (lingkungan), social (sosial), dan governance (tata kelola). Perusahaan yang menerapkan prinsip ESG dalam praktik bisnis dan investasinya akan mengintegrasikan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik. Kesadaran atas pentingnya bisnis yang berkelanjutan mendorong perusahaan untuk menempatkan ESG sebagai bagian penting dari keputusan finansial jangka panjang.

Kegiatan TJSL yang telah dilakukan PT TBP dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang mendukung  program ESG perusahaan. Kegiatan ini meliputi kegiatan lingkungan, diantaranya program pemeliharaan ekosistem mangrove dan transplantasi coral, kegiatan sosial meliputi pemberdayaan UKM, penguatan sektor pertanian dan pemasaran, serta pendidikan . 

Salah satu yang menarik adalah pengembangan UKM desa berupa pelatihan pembuatan tahu dan tempe oleh warga Desa Soligi dan Desa Kawasi. Tahu dan tempe merupakan makanan yang disukai oleh ribuan pegawai Harita. Karena jarak yang jauh, tempe dan tahu yang bagus susah diperoleh. Oleh karena itu, adanya pelatihan warga dapat memanfaatkan kedelai yang ditanam di ladang desa, diolah menjadi tahu dan tempe yang dapat dibeli oleh perusahaan untuk konsumsi pegawai. Implementasi konsep ini membuka peluang peningkatan manfaat yang dapat diterima masyarakat dengan membuka pasar bagi produk pertanian serta peningkatan nilai tambah dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Kegiatan CSR sektor pendidikan yang telah dilakukan meliputi perbaikan infrastruktur sekolah dan bantuan tunjangan untuk guru sekolah. 

Saat Kemenko Marves melakukan kunjungan, diketahui bahwa sekolah dasar di sana masih membutuhkan perpustakaan, buku-buku, serta jumlah guru yang tidak memadai karena hanya ada 6 guru (1 guru PNS dan 5 guru honorer) di satu sekolah dasar. Faktanya masih banyak sekolah di kawasan 3T yang masih minim fasilitas dan kekurangan guru. 

Koordinator Bidang Pengendalian Pemanfaatan dan Pelestarian Hutan Kemenko Marves Agustinah, menyampaikan bahwa Kemenko Marves akan berkoordinasi dengan Kementerian Desa untuk mendukung pengembangan produk pedesaan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perihal penambahan buku bacaan untuk pelajar di perpustakaan.

“Kami berupaya untuk berkoordinasi dengan instansi terkait agar desa ini mendapatkan bantuan, berupa buku-buku sebagai penunjang pendidikan anak-anak sekolah di sini,” kata Koordinator Agustinah. 

Perihal pengelolaan lingkungan sekitar site, Komitmen PT TBP dalam menjalankan bisnis berwawasan lingkungan ditegaskan dengan penandatangan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama dengan Kemenko Marves, KLHK, dan KKP dalam mendorong tercapainya target rehabilitasi mangrove nasional.

Sejak tahun 2021 telah diinisiasi Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) rehabilitasi mangrove dan pemberdayaan masyarakat dengan skema tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) bersama Pelindo, APHI, GAPKI, APROBI. Selanjutnya Kespahaman Bersama dan PKS ini diperbarui pada tahun 2022 dengan menambahkan komitmen dari PT Trimegah Bangun Persada (TBP), Harita Group, dan PT Bukit Asam, tbk.

Sebelum PT TBP melakukan penandatanganan Kesepahaman Bersama dan PKS dengan Kemenko Marves, PT TBP telah bermitra dengan Universitas Khairun sejak tahun 2021 untuk melakukan rangkaian kegiatan, seperti penanaman, rehabilitasi, social awareness masyarakat perihal manfaat mangrove sebagai perlindungan pesisir dan pulau pulau dari abrasi.

Guna memastikan Kesepahaman Bersama dan PKS, program mangrove nasional berjalan lancar dan tepat sasaran sesuai target yang ditetapkan. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves bersama perwakilan KKP dan KLHK memulai rangkaian monev TJSL lingkungan mangrove dan pemberdayaan masyarakat PT Trimegah Bangun Persada di pulau Obi dan pulau Bacan, Halmahera Selatan pada Senin (22-05-2023).
Kemenko Marves bertugas untuk menjalankan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan yang dilaksanakan secara periodik. Monev ini juga akan menjadi salah satu instrumen pemberian sertifikat rekognisi/penghargaan atas kontribusi lembaga terhadap pemeliharaan ekosistem mangrove dan pemberdayaan masyarakat.

Koordinator Bidang Pengendalian Pemanfaatan dan Pelestarian Hutan Kemenko Marves Fatma Puspitasari, menegaskan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi kegiatan pemeliharaan ekosistem mangrove dan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan PT TBP. Kegiatan monev pemeliharaan ekosistem mangrove dilakukan di Desa Soligi, Kecamatan Obi Selatan (Pulau Obi) seluas 12 ha dan Desa Belang-Belang, Kecamatan Bacan (Pulau Bacan) seluas 3 ha. 

“Berdasarkan pemantauan, penanaman mangrove di Desa Soligi memerlukan dukungan sipil teknis karena telah terjadi kerusakan terumbu karang yang dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dan peningkatan penyadartahuan masyarakat setempat atas manfaat mangrove sebagai benteng alami perindungan dari abrasi. Tanpa benteng alami ini ombak menghanyutkan mangrove muda meskipun telah dilakukan penyulaman berulang kali,” jelas Koordinator Fatma.

Sementara pada area penanaman di Desa Belang-Belang tingkat keberhasilannya mencapai 90%, karena berada pada area berlumpur. Jenis mangrove yang ditanam adalah Rhizopora Sp. Lokasi kedua ini dipandang lebih cocok.Koordinator  Fatma mengingatkan bahwa tiap site perlu dipasang papan informasi kegiatan CSR yang sedang berlangsung serta informasi terkait rencana teknis penanaman (Rantek).  

“Pemasangan papan informasi tersebut akan menjelaskan program yang sedang dijalankan PT TBP bekerja sama dengan universitas, komunitas, dan K/L terkait,” tambahnya. 

Selanjutnya, Koordinator P4K KKP Herry Gunawan Daulay dan Perwakilan BPDAS KLHK Ake Alamo mengingatkan pentingnya rancangan teknis dalam pelaksanaan program mangrove, karena kegiatan yang sudah dilakukan PT TBP dapat berkontribusi dalam target rehabilitasi mangrove nasional. 

Biro Komunikasi
Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi

No.SP-100/HUM/ROKOM/SET.MARVES/V/2023