Marves - Jakarta, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melaksanakan verifikasi dan validasi pelaporan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) periode B06 Tahun 2024, Senin (12/08/2024). Kegiatan yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Jodi Mahardika ini merupakan bukti komitmennya dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi KKI yang tertuang pada Perpres Nomor 34 Tahun 2022.

Deputi Jodi menyampaikan bahwa KKI dan Implementasi Rencana Aksi yang tengah disusun oleh Kementerian/Lembaga (K/L) akan menjadi dasar pengukuran pembangunan kemaritiman menuju visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia hingga tahun 2045, di mana sejalan dengan Rencana Jangka Panjang Nasional 2025-2045.

“Pembentukan laporan implementasi final Renaksi B06 tahun 2024 menjadi monev terakhir di bawah kepemimpinan Presiden (Joko Widodo). Laporan yang akan disampaikan oleh Menko Marves (Luhut B. Pandjaitan) kepada Presiden akan menjadi laporan yang dirasa paripurna mengenai pembangunan di sektor kelautan dan kemaritiman,” kata Deputi Jodi.

Diketahui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025, mengamanatkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan pengendalian pada program dan kegiatan Renaksi KKI Tahun 2021-2025.

Menambahkan Deputi Jodi, Asisten Deputi (Asdep) Hukum dan Perjanjian Maritim Kemenko Marves Radian Nurcahyo menyampaikan adapun beberapa target utama yang ingin dicapai dalam Rencana Aksi KKI, yakni yang mencakup pembangunan infrastruktur fisik serta pengembangan regulasi, seperti RUU, RPP, Peraturan Menteri, dan regulasi pendukung lainnya. Target utama ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam sektor kemaritiman. 

Arah KKI, yang merupakan bagian dari visi poros maritim dunia yang diinisiasi oleh Presiden, diharapkan menjadi landasan untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional di bidang kelautan dan kemaritiman menuju Indonesia Emas 2045. Selain itu, tim teknis pelaksana dan validator diundang untuk berperan sebagai katalisator suksesnya implementasi KKI hingga tahun 2025.

Dalam kegiatan yang dihadiri perwakilan dari 40 K/L ini, setiap Kelompok Kerja sudah merampungkan pelaporan dan validasi melalui aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev) Kantor Staf Presiden. Sesuai dengan perencanaan awal dengan penetapan 10 IKU, diharapkan seluruh program kegiatan yang dilaksanakan oleh 40 K/L di lapangan dapat terukur dengan baik yang beririsan dengan Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia. Dengan finalisasi pelaporan dan validasi B06 Tahun 2024 dirasakan manfaatnya sekaligus dijadikan sebagai tolak ukur capaian visi Indonesia sebagai negara Poros Maritim Dunia.

No.SP-236/HUM/ROKOM/SET.MARVES/VIII/2024
Biro Komunikasi 
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi