Marves - Jakarta, Pada rangkaian Bulan Literasi Maritim menuju peringatan Hari Maritim Nasional 2022 pada 23 September mendatang, Kemenko Marves bersama Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) menggelar Webinar Blue Infrastructure Network Initiative (BIN-I) terkait integrasi infrastruktur sumber daya air dan pantai di Pantura Cirebon. Kemenko Marves yang diwakili oleh Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Lukijanto menyampaikan bahwa webinar ini diharapkan dapat menjawab berbagai isu mengenai sumber daya air dan pantai, khususnya di kawasan Pantura.

Isu-isu yang menjadi perhatian dalam webinar ini terkait hasil kajian terkait ancaman krisis air 2045, kebutuhan air baku, dan pemanfaatan bangunan air berupa bendungan-bendungan, dan berbagai infrastruktur biru di kawasan pesisir yang dapat diintegrasikan secara efektif untuk menumbuhkan ekonomi kelautan.

“Webinar kali ini dilatarbelakangi semakin masifnya pembangunan infrastruktur di Pantura Jawa yang sesungguhnya telah terbebani dengan kejadian abrasi, banjir rob, dan resiko penurunan muka tanah (land subsidence),” tutur Sesdep Luki pada Sabtu (3-9-2022).

Upaya pengintegrasian infrastruktur pengaman pantai dengan PSN di kawasan Cirebon Raya, di antaranya adalah integrasi pengaman pantai dan produksi garam rakyat (Bendung air tua–garam). Di antaranya di kawasan Krangkeng, Bungko Lor (Indramayu-Cirebon). 

Diketahui sampai dengan tahun 2024, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki program prioritas pengembangan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR). Program tersebut bertujuan untuk membangun kemandirian dan meningkatkan daya ekonomi dan daya saing daerah, serta mengangkat kesejahteraan petambak garam.

Sesdep Luki menyampaikan bahwa webinar ini sebagai bentuk dukungan Kemenko Marves dalam rangka koordinasi di bidang infrastruktur dan transportasi, khususnya di bidang sumber daya air dan rekayasa pantai.

“Bidang sumber daya air dan rekayasa pantai ini merupakan bagian dari tugas fungsi koordinasi infrastruktur dasar, perkotaan, dan sumber daya air. Dalam hal ini Asisten Deputi Dr. Rahman Hidayat, M. Eng sebagai Ketua Komisi VII - Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) yang membidangi kelautan dan pesisir, bendungan, pelabuhan, dan bangunan air,” katanya.

Konsep infrastruktur biru dalam perencanaan pembangunan infrastruktur terpadu, khususnya dalam bidang kelautan dan pesisir, bendungan, pelabuhan, dan bangunan air merupakan sebuah jejaring inisiatif yang cukup dinamis untuk dibahas. Dalam sebuah literatur menyatakan bahwa, pengembangan infrastruktur sumber daya air tidak terlepas dari tahapan dan proses pembelajaran yang meliputi: Education, Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, Construction, Operation, Maintenance (E-SIDLaCOM). Melalui tahapan ini pendekatan proyek akan lebih holistik, memposisikan masyarakat adalah stakeholder dan masyarakat harus mendapatkan manfaat langsung. 

Pada kesempatan yang sama hadir sebagai narasumber Dede M. Sulaiman dari Balai Hidrolik dan Geoteknik Keairan Direktorat Bina Teknik SDA Kementerian PUPR menyampaikan teknologi PEGAR untuk penanganan erosi dan perlebaran pantai. Menurutnya, fungsi PEGAR (Pemecah Gelombang Ambang Rendah) ini sebagai struktur pelindung pantai yang dibangun.

“Fungsinya ini salah satunya sebagai pemecah gelombang dan peredam energi gelombang sebelum mencapai pantai yang menyebabkan tinggi gelombang di pantai tereduksi,” jelasnya.

Pada dasarnya, teknologi PEGAR ini untuk penanganan erosi pantai. Teknologi ini juga telah diterapkan di beberapa pantai, seperti di pantai Kuta Bali, pantai Sigandu Batang, pantai Pekalongan, dan sebagainya.

Kemudian, hadir juga sebagai narasumber Direktur Jasa Kelautan KKP Miftahul Huda. Direktur Huda menjelaskan soal Bendungan Air Tua Dukungan Infrastruktur Percepatan Produksi Garam Rakyat.

Total impor garam tahun 2021 adalah 3.077.901 ton yang terdiri dari garam untuk CAP, aneka pangan, farmasi, dan pengeboran minyak. Menurut Direktur Huda, Indonesia masih mengimpor garam dikarenakan jumlah garam nasional masih terbatas. Di samping itu, dirinya juga menyampaikan bahwa garam rakyat secara industri sudah memenuhi syarat.

“Kenapa ini masih impor? Karena memang kalau melihat garam nasional dll, memang terbatas dan yang krusial bukan masalah rakyat bisa menunggu atau tidak. Secara kualitas kita bisa dorong ke sana. Volume yang besar dan ini kalau kita bagi tiap bulan itu butuh 200 ribu ton. Makanya pada saat inilah kami KKP dan Kemenko Marves sedang menyusun Perpres kita pada tahun 2024 bisa menyelesaikan garam dan industri lain. Kalau garam-garam impor ini bisa diselesaikan dengan garam lokal, harga itu pasti naik," jelasnya.

Di samping itu, BRIN yang diwakili oleh Eniya Lestari juga menyampaikan terkait Kebijakan dan Strategi Kemapanan Produksi Garam Rakyat. Eniya menjelaskan perlunya kita menyuarakan swasembada garam karena hal ini sangat penting, “Saya pikir harus step by step untuk mewujudkan masalah swasembada atau substitusi tadi,” tambahnya.

Selanjutnya, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung Kementerian PUPR Ismail Widadi juga menyampaikan materi pada webinar ini tentang Program Pengamanan Pantau Utara Jawa (Indramayu-Cirebon). Dalam pemaparannya, permasalahan pantai Utara Jawa sebagian telah teratasi ialah persoalan abrasi pada beberapa titik kritis. BBWS CImanuk Cisanggarung hingga 2021 telah membangun jetty 4,58km, breakwater 14,15 km, revetment 0,03km , dan seawall 0,35 km dengan total 19,11 km.

“Tampilan citra 2022 menunjukkan tombolo yang telah terbentuk akibat adanya bangunan breakwater, breakwater menahan arus dan membentuk sendimen," jelasnya.

PT Jaya Wadah Lestari yang diwakili oleh Daniel Hartono Sutanto juga menyampaikan terkait Alternatif Bangunan Air untuk Pengamanan Pantai: SUPW (Sistem Urug dengan Perkuatan Wadah). SUPW ini juga telah diaplikasikan di BBWS Cimanuk-Cisanggarung pada 2018. Aplikasi ini juga bisa ditanami beberapa tanaman. Selain itu, SUPW ini juga telah diaplikasikan di beberapa lokasi, seperti di Pontianak dan tanggul lepas pantai Jakarta.

Menurutnya, konstruksi SUPW perlu digunakan untuk pengamanan pantai, karena memiliki fungsi ganda perkuatan tebing sungai dan jalan lingkungan maupun jalan transportasi, “Manfaatnya untuk pengendali banjir, pengendali sendimen, pengatur alur sungai, dan juga merupakan bangunan pantai,” jelasnya.

Infrastruktur biru pada dasarnya tentang infrastruktur perkotaan yang berkaitan dengan air dan masuk dalam program prioritas strategis (major project) serta Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. 

Diinformasikan, bahwa webinar ini juga dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR Iriandi Azwartika dan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Lukijanto.

Selanjutnya, akan diagendakan webinar yang kedua dengan tema Waduk Lepas Pantai: Infrastruktur Biru untuk Air Baku Pulau Jawa tanggal 10 September 2022.

Biro Komunikasi

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

No.SP-285/HUM/ROKOM/SET.MARVES/VIII/2022