Marves - Medan, Kemenko Marves mendorong seluruh stakeholder Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau untuk terus bersinergi dan berkomunikasi agar proses pembebasan lahan maupun konstruksi dapat berjalan dengan baik dan ditargetkan semua ruas dapat beroperasi paling lambat pada Semester I 2024. 

Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi, Ferry Akbar Pasaribu menyampaikan bahwa dengan dukungan penuh pemerintah provinsi, diharapkan permasalahan di lapangan dapat segera diatasi. Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau memiliki peranan strategis di wilayah Sumatera karena memiliki potensi perekonomian yang kuat. Pengembangan keempat provinsi ini melalui proyek JTTS dinilai akan memberikan Multiplier Effect yang signifikan pada sektor ekonomi di Pulau Sumatera. 

“Untuk itu kita berharap kepada pemerintah provinsi untuk ikut mengawal agar koordinasi dan komunikasi di lapangan dapat lebih ditingkatkan lagi,” tuturnya pada rapat koordinasi yang dilaksanakan pada Rabu, 30-8-2023. 

Selain itu Asdep Ferry juga menyampaikan bahwa perlu dilakukan mekanisme kontrol untuk memastikan target yang telah ditetapkan bisa terealisasi. “Saya juga mendorong agar Ditjen Bina Marga dapat membentuk semacam Project Management yang diketuai oleh Pejabat Senior Kementerian PUPR untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin per minggunya dengan mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan jalan tol,” ungkapnya. 

Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar) menyampaikan dukungan percepatan khususnya pada proses penetapan lokasi (penlok) exit tol Lubuk Alung dan Tarok City. “Pembebasan lahan perlu upaya besar untuk mengejar progres konstruksi  mengingat terdapat lokasi tanah lunak yang menjadi tantangan dalam pembangunan JTTS Ruas Padang-Sicincin,” ungkapnya. 

Wakil Gubernur Riau juga menyambut baik proses pembangunan JTTS dan siap mendukung serta mendorong seluruh stakeholder untuk terus bersinergi dalam mengatasi setiap permasalahan yang terjadi di lapangan agar proses pembebasan lahan maupun konstruksi dapat segera diselesaikan. 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara juga menyampaikan telah terdapat rencana peresmian untuk ruas Indrapura-Kisaran dan Kuala Tanjung-Indrapura-Siantar secara bersamaan mengingat progres konstruksi sudah memasuki tahap akhir dan diprediksi pada November 2023 sudah dapat beroperasi. Selain itu terdapat juga harapan agar pembangunan JTTS dapat dilanjutkan sampai Kota Sibolga sehingga pantai barat dan timur dapat terkoneksi.  

Sementara itu, turut hadir pula Pelaksana Harian Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi  Aceh yang menyampaikan dukungan dari Pemerintah Provinsi Aceh khususnya terkait percepatan penerbitan penetapan lokasi (penlok) dalam hal konsultasi publik dan perizinan tanah kas desa. 

Lebih lanjut, Rapat Koordinasi ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Kab/Kota terkait, PT Hutama Karya, dan PT Hutama Marga Waskita, dan instansi lain yang hadir secara langsung maupun melalui sambungan video conference. 

No.SP-188/HUM/ROKOM/SET.MARVES/IX/2023 

Biro Komunikasi 
Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi