Marves - Rancaekek, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah (Asdep IPW), Djoko Hartoyo, mendorong reaktivasi tiga jalur strategis di Jawa Barat. Jalur-jalur tersebut dinilai perlu diaktifkan kembali untuk menumbuhkembangkan kawasan ekonomi baru melalui peningkatan konektivitas yang menghubungkan jalur selatan dan utara Jawa Barat.

Tiga jalur rel Kerata Api (KA) yang dimaksud adalah rel KA Rancaekek-Tanjungsari; rel KA Cipatat-Tagog Apu-Padalarang; dan rel KA CIbatu-Cikajang. Reaktivasi ketiga jalur tersebut sudah ditetapkan sebagai program prioritas nasional karena merupakan bagian dari 14 program/kegiatan terkait Perkeretaapian yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 (Perpres 87/2021) tentang Percepatan Pengembangan Kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan (Jabarsel).

“Dalam Perpres 87/2021, reaktivasi rel KA Rancaekek-Tanjungsari ini tertulis dalam Rencana Induk Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur Perhubungan Kawasan Rebana. Sedangkan reaktivasi rel KA Cipatat-Padalarang dan CIbatu-Cikajang tertulis di Rencana Induk Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur Perhubungan Kawasan Jabarsel. Total indikasi anggaran dari tiga program ini mencapai Rp 5,59 triliun,” papar Asdep IPW, Djoko Hartoyo sesaat setelah meninjau lokasi reaktivasi rel KA Rancaekek-Tanjungsari di Stasiun Rancaekek, Selasa (23-01-2023).

Terkait reaktivasi rel KA Rancaekek-Tanjungsari, Asdep Djoko berpendapat hal tersebut tidak mudah. Pasalnya, hasil dari survei trase eksisting yang dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2018 ditemukan ada sekitar 972 bangunan permanen pada jalur eksisting Rancaekek-Jatinangor sepanjang 12,4 km. Di sisi lain, upaya penertiban dan pembebasan lahan juga terkendala habisnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kemenhub, PT KAI sebagai operator, dan Pemprov Jabar. 

Reaktivasi rel KA Rancaekek-Tanjungsari diproyeksikan melewati lima stasiun KA, yaitu Rancaekek, Bojongloa, Cikeruh, Cileses, dan Tanjungsari. Dari jumlah tersebut, saat ini hanya Stasiun Rancaekek yang aktif beroperasi, sedangkan empat lainnya terkendala alih fungsi lahan, baik untuk permukiman maupun komersil. Oleh sebab itu, Asdep Djoko mendorong Bappeda Provinsi maupun Kabupaten bisa mendukung agar para pihak terkait dapat bertemu dan menemukan solusi terbaik.

Pasca mengunjungi Stasiun Rancaekek, Asdep Djoko juga sempat meninjau lokasi eks Stasiun Tanjungsari di Kab Sumedang yang kini telah beralih fungsi menjadi gedung Pendidikan Anak Usia Dini alias PAUD. Di sisi kiri gedung PAUD itu, terlihat samar tulisan “Stasiun Tanjungsari” yang menjadi pertanda peruntukan awal mula gedung. Fasad bangunan juga terlihat mirip dengan gaya stasiun kuno era kolonial Belanda. Selain itu, area sekitar stasiun juga mayoritas bertransformasi menjadi permukiman padat warga.

Dalam kunjungan lapangan tersebut, Asdep Djoko turut didampingi oleh perwakilan Direktorat Prasarana Perkeretaapian-DJKA, Moh Fatawi; Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung, Chandrawan Ahiputranto; perwakilan dari Biro Perencanaan Kemenhub, Said Moammar Khadafi; Kepala Bappeda Kabupaten Sumedang, Agus Wahidin, Camat Tanjungsari, Deni Nurdani,  perwakilan Bappeda Jabar serta Dinas Perhubungan Jabar dan  Bappeda Kab. Bandung.

Menurut Camat Deni, warga sekitar eks Stasiun Tanjungsari seluruhnya sudah paham bahwa lahan yang mereka tempati merupakan lahan milik negara. Selama ini masyarakat Tanjungsari hanya membayar pajak bangunan karena dalam SPPT tertulis bahwa lahan tersebut dimiliki PT KAI. Sementara Kepala Bappeda Kab Sumedang, Agus menyebut bahwa rencana reaktivasi ini akan mendapat dukungan dari masyarakat selama ada kepastian pembangunannya.

Menanggapi hal tersebut, Asdep Djoko berharap semua pihak bisa bergerak cepat. Terutama terkait dengan pendataan terkini yang ke depannya akan menjadi acuan reaktivasi rel KA relasi Rancaekek-Tanjungsari, dan juga untuk PKS baru yang maksimal sudah bisa disepakati dan ditandatangani dalam dua bulan ke dapan, sehingga berbagai rencana aksi bisa segera dilakukan. Asdep Djoko menambahkan bahwa data terkini dan PKS juga dibutuhkan untuk reaktivasi rel KA Cipatat-Tagog Apu-Padalarang dan CIbatu-Cikajang.

“Karena tiga jalur ini menjadi bagian dari membangun konektivitas yang menyambungkan Jawa Barat, sehingga nantinya masyarakat bisa banyak pilihan, dan penduduk Jabar ini adalah yang terbanyak se-Indonesia. Dengan adanya koneksi yang saling terhubung, maka mobilitas warga akan meningkat, kawasan ekonomi baru akan berkembang. Dan ini yang kita harapkan, yaitu adanya outcome yang berdampak pada masyarakat luas,” pungkas Asdep Djoko.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
No.SP-10/HUM/ROKOM/SET.MARVES/I/2024