Marves -  Jakarta, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama Sekretariat Archipelagic and Island States (AIS) Forum dan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Strategi Penyiapan Kerangka AIS Forum menjadi Organisasi Internasional berbasis Traktat”. Digelar di Jakarta, Indonesia, pada Jum’at (2/8), FGD ini bertujuan untuk memperkuat posisi AIS Forum sebagai inisiatif bentukan Indonesia untuk menjadi sebuah organisasi internasional berbasis traktat.

Dalam diskusi ini, para pembicara membahas berbagai bidang dan pengalaman yang relevan, diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi pengembangan kerangka dan modalitas AIS Forum. Hasil dari FGD ini diharapkan dapat menjadi pijakan yang kokoh bagi AIS Forum sebelum melangkah ke tahap pengembangan strategis lebih lanjut.

Jodi Mahardi, Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves membuka acara ini dengan menyoroti peran Indonesia sebagai pelopor sekaligus natural-leader dari AIS Forum. “Sebagai inisiator penggagas AIS Forum, komitmen Indonesia harus semakin kuat dalam mengembangkan dan menegaskan posisi AIS Forum di kancah global. Terlebih, manfaat dari AIS Forum juga harus dirasakan oleh negara-negaranya dengan selalu mengutamakan inklusivitas, demi mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang bersama untuk mencapai masa depan berkelanjutan,” tegas Jodi.

FGD ini merupakan tindak lanjut dari diadopsinya Leaders’ Declaration on the Solidarity of the Archipelagic and Island States pada Konferensi Tingkat Tinggi AIS Forum 2023 yang digelar Oktober lalu di Bali. Deklarasi ini menyepakati penguatan kerangka kerja AIS Forum melalui penyusunan peta jalan strategis terkait pembentukan organisasi berbasis traktat, yang didasarkan pada prinsip solidaritas, kesetaraan, dan inklusivitas.

Acara ini dibagi menjadi dua sesi utama. Sesi pertama dimoderatori oleh Dr. Arie Afriansyah, Direktur Center for Sustainable Ocean Policy di Universitas Indonesia. Sesi ini berfokus pada pemahaman tentang kerangka legal dan institusional yang dibutuhkan oleh AIS Forum untuk bertransisi menjadi sebuah organisasi internasional serta menyoroti peran Indonesia sebagai pelopor AIS Forum.

Sesi ini juga menekankan tentang pentingnya memiliki kerangka hukum yang jelas dan desain kelembagaan yang efektif, serta komitmen politik dan kerja sama yang kuat dari negara anggota.

“Substansi agreement untuk menjadikan AIS Forum sebagai organisasi internasional merupakan hal krusial yang harus dikaji secara tepat, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan negara-negara AIS. Di samping itu, legal personality menjadi hal penting yang diperlukan sebagai landasan pengaturan terkait hak suatu organisasi”, ujar Hikmahanto Juwana, Professor Hukum Internasional, Universitas Indonesia.

Sesi kedua dimoderatori oleh Sora Lokita, Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Kemenko Marves. Sesi ini membahas tindakan strategis yang diperlukan untuk meningkatkan kehadiran dan pengaruh global AIS Forum.

Diskusi ini juga menyoroti praktik baik dari organisasi internasional lain yang dapat diterapkan pada AIS Forum sebagai strategi untuk memperkuat kehadiran diplomatik dan menciptakan mekanisme pendanaan yang berkelanjutan.

“Transisi AIS Forum menuju organisasi internasional membutuhkan kesabaran dan ketahanan yang konsisten. Belajar dari pengalaman CTI-CFF, proses pembentukan organisasi internasional bisa memakan waktu lama, namun dengan komitmen bersama, cita-cita ini akan terwujud”, ujar Dr. Hendra Yusran Siry, Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut KKP.

FGD ini diharapkan dapat menjadi langkah penting dalam perjalanan AIS Forum menuju pembentukan sebagai organisasi internasional berbasis traktat. Melalui diskusi mendalam ini, para pemangku kepentingan berkomitmen mendukung peta jalan strategis AIS Forum seiring perkembangannya.

Dengan komitmen dan kolaborasi yang kuat, AIS Forum diharapkan dapat terus berkembang menjadi platform internasional yang signifikan, mampu mendorong pembangunan berkelanjutan di negara-negara pulau dan kepulauan seluruh dunia.

Hadir sebagai narasumber dalam FGD ini yaitu Duta Besar Tri Tharyat, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri RI; Duta Besar Dr. Arief Havas Oegroseno, Dubes RI untuk Jerman; Duta Besar Andreano Erwin, Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri RI; Prof. Eddy Pratomo, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Prof. Dewi Fortuna Anwar, Peneliti Senior BRIN; Prof. Hikmahanto Juwana, Rektor Universitas Ahmad Yani sekaligus Guru Besar Universitas Indonesia;Dr. Hendra Yusran Siry, Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut KKP; dan Agustin Arry Yanna, Direktur Pendanaan Multilateral Kementerian PPN/Bappenas.

Dihadiri oleh para ahli, praktisioner, perwakilan dari berbagai Kementerian/Lembaga, serta akademisi dari berbagai pusat studi dan perguruan tinggi. FGD ini bertujuan untuk mendiskusikan strategi penting yang diperlukan dalam proses transisi AIS Forum menjadi

sebuah organisasi internasional.

No.SP-216/HUM/ROKOM/SET.MARVES/VIII/2024
Biro Komunikasi
Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi