Marves – Jakarta, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves melakukan Rapat Koordinasi Virtual terkait Harmonisasi Program Flagship Prioritas Riset Nasional Teknologi Garam Terintegrasi dan Sentra Ekonomi Garam Rakyat untuk Tata Kelola Pergaraman Nasional yang Baik, Selasa (09-06-2020).

Dalam rakor virtual tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Safri Burhanuddin mengungkapkan kebutuhan garam nasional diperkirakan mencapai 4,5 juta ton, sedangkan produksi garam sampai tahun 2024 ditargetkan 3,4 juta ton. Ini artinya kebutuhan impor garam masih sekitar 1,1 juta ton.

Terkait dengan Flagship Prioritas Riset Nasional Teknologi Garam Terintegrasi Deputi Safri melalui arahannya menghimbau untuk memutuskan sistem atau metode pergaraman yang akan dipakai untuk menghasilkan garam dengan kualitas di atas 96 persen.

“Kalau itu memang sistemnya PT Garam, kita harus berani mengatakan bahwa sistemnya harus memiliki standar yang lebih baik, dia tidak boleh lagi pakai teknologi yang dia pakai sekarang yang hasilnya cuma 50-60 ton, harusnya bisa menghasilkan 100-150 ton garam”, kata Deputi Safri.

Jika produksi garam yang dihasilkan bisa lebih banyak, hal ini menurut Deputi Safri dapat menekan impor garam dan guna mencapai swasembada garam.

Untuk itulah menurut Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim, Amalyos perlunya dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi program-program Kementerian/Lembaga terkait. “Ada banyak hal yang telah dilakukan untuk mendorong bagaimana memproduksi garam industri, dan hal itulah yang akan kita terus dorong dan fasilitasi sinkronisasinya”, kata Asdep Amalyos.

Mendukung hal tersebut dalam paparannya Direktur Jasa Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Miftahul Huda mengatakan bahwa KKP telah mencoba merancang Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. “Sehingga itu menjadi dasar hukum bagi flagship, bagi kami dan kementerian terkait lainnya untuk bergerak bersama-sama mencapai swasembada garam”, papar Huda.

Perpres ini tambahnya, disusun karena ada arahan Presiden pada rapat terbatas Februari lalu yaitu untuk membuat industri garam terintegrasi.

Huda juga mengatakan, di dalam Perpres tersebut, terdapat Rencana Aksi yang menjadi program Kementerian/Lembaga terkait pada tahun 2020 hingga 2024 melalui pengembangan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR).

“Isi pokok dari RAN Perpres ini mecoba mensinkronkan program-program dari setiap Kementerian/Lembaga terkait yang terlibat dalam urusan pergaraman ini. Dan KKP terlibat dalam membuat Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR). SEGAR Ini mencoba mengintegrasikan urusan hulu dari proses produksi sampai proses pemasaran pada level lokal”, jelas Huda

Lebih lanjut Huda menjelaskan SEGAR ini disusun dalam level provinsi dengan ilustrasi konsep yaitu Integrasi lahan, Institusionalisasi Petambak, dan Integrasinya dengan Industrialisasi Garam Rakyat.

Sehingga menurut Huda, dampak yang diharapkan adalah peningkatan mutu garam lokal, peningkatan pendapatan petambak, peningkatan pendapatan negara, tumbuhnya bisnis turunannya, dan tumbuhnya ekonomi lokal di sentra garam.

Disamping itu, Hens Saputra Direktur Pusat Teknologi Sumber Daya Energi dan Industri Kimia BPPT juga memaparkan program flagship garam BPPT sebagai upaya mengejar pemenuhan kebutuhan garam nasional. Menurut Hens dasarnya adalah mensubsitusi impor yang ada saat ini.

“Tidak semua diimpor, untuk garam konsumsi sebagian sudah bisa dipenuhi dengan garam lokal. Tentunya ini yang sudah melalui proses pengolahan”, kata Hens.

Dalam rangka meningkatkan daya saing produk lokal garam menuju kemandirian, Hens mengungkapkan BPPT telah menyiapkan teknologinya. Untuk garam CAP kebutuhan impornya 2,300.450 ton, secara teknologi ada 2 solusi yang bisa dilakukan yaitu Implementasi teknologi garam tanpa lahan atau biasa disebut dengan garam dari PLTU dan pembenahan lahan pegaraman terintegrasi serta ekstensifikasi lahan. Kemudian garam aneka pangan dan pertambangan dengan kebutuhan impor sebanyak 623.285 ton, dukungan teknologinya yaitu mulai dari pabrik pemurnian garam rakyat menjadi garam industri. Sedangakan garam farmasi dan pro analisa dengan kebutuhan impor 7.564 ton.

“Kami sudah membuat design-nya dan ada pabriknya yaitu PT Kimia Farma, rencana membangun 2.000 ton pertahun , dan PT. KDS pabrik garam pro-analisis dengan rencana produksi 1 ton perhari”, kata Hens.

Adapun dengan masukan-masukan tersebut, Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim, Amalyos mengungkapkan Kemenko Marves prinsipnya akan mendukung setiap program yang telah dipaparkan tersebut. Namun tentunya program-program tersebut perlu disinergikan satu sama lain dan lebih didetailkan lagi. “Tentunya kita akan memfasilitasi pembahasannya dan selanjutnya akan kita integrasikan program-program tersebut dengan Kementerian/Lembaga dan para pihak terkait lainnya”, ungkap Asdep Amalyos.