Marves - Bandung, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah (Asdep IPW) menggelar rapat koordinasi persiapan pelaksanaan pelatihan  Bahasa Jepang di kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) pada Selasa, 20 Agustus 2024. Menurut Asdep IPW Djoko Hartoyo, rapat ini merupakan bagian dukungan implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 (Perpres 87/2021), utamanya dalam peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pertanian. 

“Kami melihat ada peluang dan potensi. Pada awal Juli 2024 lalu, kami berkesempatan mengunjungi beberapa lokasi pertanian di Jepang, melihat langsung perkembangan pertanian disana. Kami kemudian bertemu dengan asosiasi yang menampung tenaga kerja, National Chamber of Agriculture Japan, dan ada peluang anak-anak muda kita bisa belajar teknologi pertanian di Jepang. Setidaknya  ada 443 SMK Pertanian di Provinsi Jawa Barat. Tentunya ini peluang yang sangat bagus sekali,” papar Asdep Djoko. 

Lebih lanjut, Asdep menyorot SMK Pertanian Al-Ittifaq di Ciwidey Kab Bandung yang dinilai sebagai salah satu SMK potensial. Ekosistem pendidikannya sudah terhubung dengan sistem pertanian terpadu. Siswanya dilatih sedemikian rupa tidak hanya lewat teori, namun juga praktik. Al-Ittifaq bahkan menjadi rujukan dari banyak SMK Pertanian lain se-Indonesia dalam hal pendidikan generasi muda. Banyak pelajar dari luar pulau yang datang dan magang di sana. “Para pelajar ini punya kesempatan belajar dan bekerja di Jepang, dengan syarat mereka menguasai bahasa Jepang,” tegas Asdep Djoko.

Oleh sebab itu, Kemenko Marves menginisiasi program pelaksanaan pelatihan Bahasa Jepang bagi siswa SMK di Jabar. Koordinasi lintas sektor dilakukan, melibatkan Pemprov Jabar, Universitas Padjadjaran (Unpad), dan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Ittifaq untuk berkolaborasi melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Diharapkan nantinya akan terselenggara kegiatan peningkatan kemampuan Bahasa Jepang bagi siswa-siswa SMK Pertanian di lokasi pilot proyek.

“Sementara ini pilot proyek ada di Jabar. Tapi tidak menutup kemungkinan akan dibuka di provinsi lain. Untuk tahap awal, mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Unpad, khususnya Sastra Jepang akan menjadi tenaga pengajar. Mereka akan mendapat SKS kredit setara sampai dengan 20 SKS sebagai bagian dari implementasi MBKM. Bagi siswa SMK, yang diajarkan adalah Bahasa Jepang dasar, sebagai muatan ekstrakurikuler di luar jam sekolah. Nantinya ada juga rencana pengajar dari JICA untuk pendidikan bahasa di level yang lebih advance,” lanjut Asdep Djoko.  

Kepala Bappeda Jabar, Iendra Sofyan merespon positif upaya pengembangan SDM Pertanian di Jabar. Menurutnya, Jepang memiliki histori yang cukup baik dalam teknologi pertanian. Di sisi lain, Jabar memiliki banyak sekali lahan pertanian yang bisa dikembangkan untuk menjawab tantangan pangan dan pembangunan ekonomi di masa depan. Hingga Agustus 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jabar masih tergolong tinggi (6,69 persen). Ia berharap lulusan SMK Pertanian yang belajar di Jepang nantinya bisa membuka lapangan kerja sekembalinya mereka ke Indonesia. 

“Di masa lalu, sektor industri memang menjadi senjata mutakhir dalam hal menyerap tenaga kerja. Tapi apa yang terjadi sekarang, banyak industri yang tumbang. Ada pergeseran di dalam industri, bagaimana mereka berpikir menjadi lebih efisien dan efektif, memangkas ongkos produksi. Ada pula tantangan digitalisasi, pemangkasan tenaga kerja terjadi dimana-mana. Semoga sekembalinya mereka ke Indonesia, pertanian kita bisa berkembang, angka TPT berkurang, dan lapangan kerja terbuka lebar,” pungkas Iendra.

Selain dihadiri Kepala Bappeda Jabar, rapat koordinasi persiapan pelaksanaan pelatihan  bahasa Jepang juga mengundang Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad, Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Budaya Unpad, Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Ittifaq Ciwidey, Kepala SMK Pertanian Ponpes Al Ittifaq; dan perwakilan dinas pendidikan lingkup kab/kota di Jabar.

No.SP-245/HUM/ROKOM/SET.MARVES/VIII/2024
Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritimsn dan Investasi