Marves - Pangandaran, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), melalui Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah (Asdep IPW), melakukan koordinasi dan survei lokasi untuk pengembangan pertanian terpadu di Kabupaten Pangandaran pada Kamis dan Jumat, 19-20 September 2024. Seluruh lokasi yang disurvei merupakan usulan dari Pemerintah Kabupatan Pangandaran untuk revisi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 (Perpres 87/2021) tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan (Jabarsel).

“Ada beberapa lokasi komoditas pertanian potensial di Kabupaten Pangandaran yang kita datangi dan koordinasikan untuk pengembangannya. Kemarin kita melihat komoditas sapi pasundan, tanaman pangan jagung dan singkong, lalu manggis, durian, dan juga kapulaga. Hari ini kita datangi peternak kambing etawa, juga petani kopi dan petani padi. Kesemuanya sangat potensial untuk dikembangkan sebagai pertanian terpadu yang saling menopang. Beberapa komoditas bahkan ada yang sudah ekspor sehingga bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya di Indonesia,” jelas Asdep IPW Kemenko Marves, Djoko Hartoyo.

Terkait pertanian terpadu yang saling menopang, Asdep Djoko memberikan contoh, seperti di lokasi sapi pasundan di Desa Ciakar Kecamatan Cijulang, terdapat isu pakan hijauan yang nantinya bisa memanfaatkan limbah jagung ataupun daun singkong yang ditanam di Desa Cimerak Kecamatan Cimerak yang dikelola oleh Kostrad TNI-AD Wilayah Cimerak. Contoh lainnya adalah budidaya komoditas ekspor kapolaga sebagai tanaman tumpang sari untuk perkebunan durian maupun manggis. Dengan begitu petani durian maupun manggis bisa memiliki pendapatan lainnya dari budidaya kapolaga.

“Di Dusun Sidahurip, Desa Cintakarya, Kec Parigi, ada komoditas kapolaga varietas merah besar asli Pangandaran yang memang kualitasnya sudah ekspor. Harga rata-rata mencapai Rp 85 ribu per kilogram untuk pasar China. Bahkan di masa Covid, pernah mencapai Rp 360 ribu. Permintaan untuk pangsa ekspor dan juga dalam negeri relatif masih sangat tinggi, terutama untuk farmasi, sehingga akan kita dorong budidaya kapolaga ini agar bisa lebih masif lagi di Pangandaran. Misalnya dengan mendorong agar petani durian dan manggis mau ikut menanam (kapolaga),” jelas Asdep Djoko.

Lebih lanjut, Asdep Djoko menyebut bahwa koordinasi lapangan selama dua hari ini berjalan dengan baik. Semua kebutuhan maupun usulan dari para petani dan peternak telah dicatat, yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh kementerian teknis maupun dinas terkait, juga Bappeda di tingkat kabupaten dan provinsi. Adapun Kemenko Marves sebagai kementerian koordinator memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. “Kami berkomitmen untuk mengawal agar usulan-usulan ini bisa terlaksana dengan baik,” tegasnya.

Sebagai informasi, revisi Perpres 87/2021 tentang Percepatan Pengembangan Kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan (Jabarsel) saat ini terus berpogres. Kegiatan di sektor pertanian mulai didorong dan dikoordinasikan oleh Asdep IPW Kemenko Marves agar tercantum dalam Perpres terbaru. Adapun Kabupaten Pangandaran menjadi salah satu daerah yang didorong untuk mengembangkan sektor pertanian terpadu tersebut. Dalam koordinasi lapangan selama dua hari ini, turut hadir para perwakilan dari Biro Perencanaan Kementerian Pertanian (Kementan); Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) – Kementan; Direktorat Jenderal Tanaman Pangan – Kementan; Direktorat Jenderal Perkebunan – Kementan; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat; Bappeda Kabupaten Pangandaran; serta dinas-dinas terkait.

No. SP-300/HUM/ROKOM/SET.MARVES/IX/2024
Biro Komunikasi
Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi