Marves - Cilacap, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah (Asdep IPW), Djoko Hartoyo mengkoordinasi percepatan pertumbuhan ekonomi di Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen, dan Purworejo (Barlingmascakebpur) yang termasuk dalam wilayah Jawa Tengah Selatan (Jasela). Koordinasi ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 (Perpres 79/2019) tentang percepatan ekonomi di Jawa Tengah. Rencananya Perpres ini akan diperbarui dalam waktu dekat.

“Bulan depan (Juni 2024) akan ada verifikasi dan validasi dari pemerintah pusat, sebelum kemudian diputuskan oleh Presiden pada Juli 2024. Tentunya ini menjadi peluang bagi pemerintah daerah di lingkup Barlingmascakebpur Jasela untuk meninjau kembali dan merevisi kegiatan/programnya,” ungkap Asdep Djoko saat menjadi narasumber dalam Focused Group Discussion (FGD) Percepatan Pengembangan Wilayah Barlingmascakebpur (Jasela) yang digelar di Museum Soesilo Soedarman, Gentasari, Cilacap, Rabu (30/05/2024).

Dalam FGD yang mengundang seluruh pemerintah kabupaten di lingkup Barlingmascakebpur itu, Asdep Djoko mengungkapkan bahwa Kemenko Marves memiliki tiga tugas utama yaitu koordinasi, sinergi, dan pengendalian. Sebab itu, Asdep IPW berharap semua pihak bisa menjalin komunikasi, koordinasi, dan sinergi yang baik agar program Barlingmascakebpur Jasela yang akan dilaksanakan ke depan bisa berjalan dengan lancar. Percepatan pertumbuhan ekonomi di Jasela juga menjadi bagian upaya untuk mengurangi isu ketimpangan antar wilayah Indonesia. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2023, Jawa Tengah (Jateng) menjadi provinsi paling miskin kedua di Pulau Jawa dengan persentase 10,77 persen. Tercatat, jumlah penduduk miskin di Jateng mencapai 3,9 juta orang. Di Jateng, garis kemiskinan per kapita per bulan mencapai Rp 477.580. Sementara garis kemiskinan per rumah tangga miskin di Jateng sebesar Rp 2.044.042, atau naik dari Rp 1.883.325 pada September 2022. Menurut Asdep Djoko, dengan kondisi demikian, Jawa Tengah harus berupaya agar minimal menjadi provinsi dengan rata-rata pendapatan kelas menengah ke atas.

Belajar dari pengalaman mengawal Perpres 87 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kawasan Rebana dan Jabar Bagian Selatan, Asdep Djoko mengingatkan agar pemerintah daerah di Barlingmascakebpur Jasela bisa memastikan kesiapan empat hal penting sebelum mengusulkan kegiatan untuk revisi Perpres 79/2019, yaitu kesiapan pembebasan lahan, kesiapan dokumen Readiness Criteria (RC), aspek pendanaan, dan dokumen perizinan. “Pengalaman dari Jawa Barat, empat hal itu penting sekali dalam percepatan pengembangan wilayah,” jelas Asdep Djoko. 

Dewan Kurator Museum Soesilo Soedarman, Indroyono Soesilo meminta agar pemerintah kabupaten/kota di Jasela bisa mengikuti arahan Asdep IPW Kemenko Marves. Menurut Menteri Koordinator Maritim 2014-2015 itu, Jasela memiliki potensi maritim-kelautan, pertanian, dan pariwisata. Jika ke depan kawasan Jasela ini dimonetisasi dan dikelola dengan baik, maka bukan tidak mungkin kawasan ini akan lebih dikenal publik, mendatangkan banyak investasi, dan pada akhirnya meningkatkan taraf hidup masyarakat Jasela. “Seperti Laboratorium Karangsambung di Kebumen yang akan semakin dikenal jika nanti ditetapkan sebagai UNESCO World Heritage,” jelasnya. 

Abdul Kholik, DPD RI Dapil Jateng yang turut hadir sebagai narasumber memaparkan hasil pengawasan DPD terkait problem pembangunan Jawa Tengah, diantaranya kelebihan populasi; kawasan pantura sebagai tumpuan; disparitas antar kawasan; populasi penduduk miskin masih besar; ketergantungan pada produk luar; produk unggulan daerah minim; kurangnya konektivitas infrastruktur; dan ancaman dan tekanan kerusakan ekologis. “Semua itu membuat Jateng menjadi tidak bisa bersaing,” jelas Abdul Kholik.

Abdul Kholik lantas mengusulkan pembentukan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di 3 Kawasan Jateng. Pertama, Jateng Utara dengan poros pertumbuhan di Kota Semarang dengan potensi utama industri, pertanian dan maritim-kelautan. Kedua, Jateng Timur dengan poros pertumbuhan di Kota Surakarta dengan potensi utama berupa industri, pertanian dan pariwisata. Dan Ketiga, Jateng Selatan (Jasela) dengan poros pertumbuhan di Purwokerto dengan potensi utama maritim-kelautan, pertanian dan pariwisata.

Menanggapi hal tersebut, Asdep Djoko menyarankan agar setiap pemerintah kabupaten di Jasela memvalidasi kembali setiap usulan. Program yang diusulkan sebaiknya yang bisa diselesaikan dalam 5 tahun ke depan. Selain itu, untuk mendukung ketahanan pangan, maka semua sektor perikanan dan pertanian dapat juga diusulkan dalam Perpres 79/2019 revisi. 

Dalam FGD Percepatan Pengembangan Wilayah Barlingmascakebpur (Jasela) di Museum Soesilo Soedarman ini, Asdep IPW Kemenko Marves menerima berbagai usulan terkait kebutuhan percepatan ekonomi dari setiap perwakilan pemerintah kabupaten, mulai dari Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen, dan Purworejo. Berbagai usulan dan masukan juga disampaikan oleh sejumlah perwakilan akademisi, diantaranya dari Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan universitas lainnya.

No.SP-152/HUM/ROKOM/SET.MARVES/V/2024
Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi