Marves - Jakarta, Dalam rangka pembahasan sinergi pengawasan tol laut guna mendukung perdagangan antarpulau, serta melaksanakan sinergi dengan rencana aksi Pelabuhan 2023-2024 Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan pembahasan “Sinergi Pengawasan Tol Laut dan Rencana Aksi Tim Stranas PK 2023-2024 Mendukung Perdagangan Antar-Pulau," pada Rabu (18-01-2023).

Rapat Koordinasi dipimpin oleh Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah, Djoko Hartoyo. Pada kesempatan tersebut Asdep Djoko mengatakan bahwa program Tol Laut merupakan salah satu bentuk kewajiban pelayanan publik angkutan barang sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP).

“Dalam Peraturan Presiden tersebut Kemenko Marves bertugas untuk melakukan dukungan koordinasi dan pengawasan percepatan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan, untuk itu Kemenko Marves telah menetapkan tim gugus tugas melalui Keputusan Menko Marves  No. 53 tahun 2022,” jelasnya.

Lebih lanjut Asdep Djoko juga memaparkan bahwa dalam menangani isu-isu strategis pelaksanaan program tol laut dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak, baik dari kementerian maupun lembaga terkait.

“Tahun ini aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan tol laut, seperti Sitolaut dan lainnya dapat diintegrasikan ke NLE, supaya kita sama-sama bisa memantau, mengawasi, dan juga memudahkan dalam menyeleraskan arus lalu lintas barang dan dokumen,” tambahnya.

Pembahasan dalam Rapat Koordinasi Rencana Aksi Pengawasan Tol Laut antara lain: penjelasan kolaborasi program tol laut dengan program Rumah Produksi Bersama Kemen KopUKM, Sosialisasi dan sinergi kegiatan pelaksanaan program tol laut tahun 2023 dengan rencana aksi Pelabuhan Tim Stranas PK 2023-2024, pembahasan dan validasi rencana aksi pengawasan dan pembahasan isu strategis lainnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Ali Alkatiri selaku Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok, Kemen KopUKM menyampaikan paparannya tentang penguatan ekosistem bisnis-kemitraan inklusif UMKM untuk mendukung muatan balik program tol laut. 

Asdep Ali mengatakan bahwa UMKM memiliki peran dalam mengatasi krisis global dan penyerapan tenaga kerja. Namun masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan tingginya biaya logistik di Indonesia salah satu di antaranya konektivitas antarwilayah belum terbangun secara merata. Dengan adanya tol laut ini, menjadi sebuah skema transportasi dan informasi yang efisien dan terintergrasi.

“Kementerian Koperasi dan UKM mendukung adanya program Tol Laut, karena banyak bahan baku ataupun produk unggulan yang bisa didistribusikan ke luar pulau asalnya,” ungkapnya.

Selain Asdep Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok UKM, hadir pula Febriantoro dari Stranas PK, Direktur Penyerasian Daerah Khusus, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi Dwi Rudi Hartoyo, Lembaga Nasional Single Window serta perwakilan dari Kementerian dan Lembaga terkait.

Febriantoro dalam paparannya mengatakan bahwa Stranas PK berfokus pada reformasi dan optimalisasi di sektor yang menyangkut transportasi laut, khususnya berkenaan dengan pelabuhan asal (muat) dan pelabuhan tujuan. Reformasi dan optimalisasi tersebut merupakan agenda AKSI periode 2023-2024. 

“Stranas PK akan memastikan proses pengangkutan barang mulai dari gudang pengirim sampai dengan gudang pembeli dapat berjalan dengan lancar dan optimal,” imbuh Febriantoro.

Sebagai penutup Rakor, Asdep Djoko mengatakan bahwa saat ini pelayanan pelabuhan semakin baik dan memiliki manfaat lebih bagi pelaku usaha. "Kementerian dan Lembaga pada hari ini memberikan tanggapan dan masukan yang positif, semoga ke depan sinergi antar-kementerian dan lembaga dapat meningkatkan kualitas pelayanan pelabuhan dan membawa manfaat bagi masyarakat di Indonesia,” pungkasnya.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi