Marves - Jakarta, Untuk keempat kalinya secara berturut-turut, sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di bawah kepemimpinan Menko Marves Luhut B. Pandjaitan, kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kami bersyukur atas predikat ini, yang menurut laporan hasil pemeriksaan, kami mendapatkan opini WTP. Hasil ini sejatinya menuntut kita harus bekerja keras lagi, dan kepada seluruh pegawai Kemenko Marves untuk melaksanakan tata kelola keuangan yang baik, dengan berdasarkan prinsip ; akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Saya minta kalian jangan main-main, saya mau kita semua betul-betul tertib,” ujar Menko Luhut dalam sambutannya, di hadapan Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan, Selaku Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara IV, Isma Yatun. Di Kantor Kemenko Marves Jakarta, Jumat (24-07-2020).

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Keuangan Negara, BPK dalam melaksanakan tugasnya memiliki standar yang sangat ketat dalam pemeriksaan keuangan negara terkait dengan opini atas laporan keuangan. Pemeriksaan menggunakan empat kriteria, yaitu ; pertama, laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, yang kedua kecukupan informasi laporan keuangan, ketiga efektivitas sistem, dan yang keempat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menko Luhut lalu menjelaskan, terkait dengan situasi dan kondisi pandemi covid 19, sesuai dengan kebijakan pemerintah maka pihaknya telah melakukan refocusing dan kegiatan relokasi anggaran untuk penanganan pandemi covid 19. Menurut Menko Luhut, berdasarkan laporan yang ia terima, anggaran yang telah dialokasikan oleh Kemenko Marves sebesar Rp 9,2 milyar, dan sampai dengan bulan Juni 2020 telah direalisasikan sebanyak Rp 2,6 milyar.

“Disini Saya ingin menekankan kepada seluruh jajaran saya untuk 5 bulan ke depan, akan sangat menentukan rebound nya ekonomi kita pada kwartal 3, dengan demikian seluruh anggaran belanja, baik di kami maupun kementerian dan lembaga dibawah koordinasi kami, kami dorong agar betul-betul bisa diturunkan dengan cepat. Ada yang mengkritik terkait perjalanan dinas sekarang, namun bila tidak dilakukan itu, pariwisata tidak akan jalan,” jelasnya.

Menko Luhut, berterimakasih dan akan menindaklanjuti masukan dan koreksi dari Ibu Isma Yatun, tentang tidak terintegrasinya sistem di Kemenko Marves.

“Kelemahan di Republik ini ya berpuluh-puluh tahun yaitu tidak adanya integrasi, bicara mudah tetapi sampai kepada eksekusi kita lemah. Kami menyadari bahwa di perjalanan masih ada kekurangan yang harus kami benahi, saya sudah perintahkan kepada Sesmenko, agar seluruh rekomendasi dari BPK itu dilaksanakan, dan konsultasi juga dengan BPK,”tegas Menko Luhut.

Anggota IV BPK, Isma Yatun dalam sambutannya memberikan sumbang saran dan kritik membangunnya, yakni tentang masih adanya 7 sistem informasi yang belum seluruhnya aktif dan terintegrasi, padahal menurutnya, era saat ini adalah era segala sesuatunya bisa dikerjakan dengan teknologi informasi. Namun, ia juga mengapresiasi capaian Kemenko Marves dalam hal tindak lanjut yang dianggap telah selesai, yaitu status 1 hingga status 4, dari 118 rekomendasi, dan yang sudah ditindaklanjuti oleh Kemenko Marves sebesar 110 rekomendasi.

“Menurut saya ini sungguh luar biasa, capaian dari rekomendasi yang di tindaklanjuti oleh Kemenko Marves, yaitu sebesar 93,22% , sementara rata-rata di Auditoriat Keuangan Negara IV, itu sekitar 70,76%,” ujarnya.

“Suatu kehormatan langsung melihat kantornya Pak Menko, ternyata kantornya biasa-biasa saja, saya awalnya membayangkan ada lukisan-lukisan ternyata yang ada hanya foto-foto rame-rame, dan itu adalah mencerminkan suasana kekeluargaan. Selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Menko Luhut dan seluruh jajarannya yang telah berhasil mempertahankan opini WTP ini,” tutup Isma Yatun.

Acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada Kemenko Maritim TA. 2019, turut dihadiri oleh Sesmenko Marves Agung Kuswandono, dan para Deputi serta para Staf Ahli dan seluruh pegawai lingkup Kemenko Marves.