Marves - Jakarta, Dalam rangka menindaklanjuti diskusi bilateral antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan dan Utusan Khusus Presiden Amerika Serikat untuk Urusan Iklim, John Kerry yang telah menyepakati kerangka kerja bagi Indonesia untuk mempercepat penyebaran energi terbarukan secara signifikan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyelenggarakan High Level in Person Meeting on Just Energy Transition Partnership (JETP) bersama perwakilan dari Amerika Serikat dan Jepang di Jakarta pada 13 September 2022. 

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nani Hendiarti menyampaikan diskusi terkait urgensi sistem energi dekarbonisasi dengan mempercepat peralihan dari pembangkit listrik batu bara ke energi terbarukan. Ia menjelaskan bahwa pendanaan untuk transisi energi akan menjadi alat utama untuk mendukung transisi energi Indonesia. 

"Amerika Serikat menyatakan komitmennya untuk memobilisasi keuangan serta keuangan publik dan swasta yang signifikan dalam mendukung dan mengejar transisi energi. Oleh karena itu, penting untuk mewujudkan kolaborasi kita dalam transisi energi termasuk pensiun dini dan pengembangan energi terbarukan melalui Kemitraan Transisi Energi Indonesia (JETP)," ungkap Deputi Nani. 

Lebih lanjut, Deputi Nanti menyampaikan jika memperhatikan ketentuan Pasal 9 Paris Agreement dan Glasgow Climate Pact 4 Des/CMA.3, Negara-negara maju berkomitmen untuk menyediakan 100 miliar dolar per tahun hingga tahun 2025 untuk mendukung negara-negara berkembang dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

"Seperti yang kita ketahui bahwa transisi yang adil adalah tindakan mitigasi untuk mengurangi emisi CO2 sehingga Indonesia layak mendapatkan dukungan dari Internasional untuk meningkatkan target NDC menjadi lebih ambisius. Indonesia telah memperbarui NDC-nya untuk meningkatkan adaptasi dan ketahanan iklim dan sebagai bagian dari komitmen kami untuk mengurangi emisi GRK hingga 41% secara bersyarat dengan kerja sama internasional. Saya yakin melalui program JETP, Indonesia bisa mencapai Nationally determined contributions (NDC) yang lebih ambisius," jelas Deputi Nani. 

Oleh karena itu, diharapkan Program JETP mampu mendukung Indonesia dengan nilai nyata dalam bentuk hibah, pinjaman lunak, atau investasi pasar untuk mengejar transisi energi berkeadilan yang dipercepat dan ambisius. Sehingga, pada pertemuan kali ini komitmen dari International Partners Group (IPG) dapat diperoleh. 

"Selain itu, dengan senang hati kami informasikan bahwa Peraturan Presiden tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan telah ditandatangani. Kami siap untuk melakukan penurunan emisi gas rumah kaca melalui energi transisi termasuk penghentian dini pembangkit listrik tenaga batu bara dan pengembangan energi terbarukan," tambah Deputi Nani.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Rachmat Kaimuddin menyampaikan untuk membuka jalan menuju pertumbuhan nol emisi, transisi energi membutuhkan dekarbonisasi sektor pembangkit listrik dan penggunaan akhir.

"Dekarbonisasi baik di sektor kelistrikan maupun penggunaan akhir membutuhkan energi transisi. Oleh karena itu, negara seharusnya menyiapkan prioritas biaya untuk transisi energi yang efektif," ungkap Deputi Rachmat. 

Di samping itu, 65% pekerjaan di bidang energi sektor berbasis bahan bakar fosil dan mempekerjakan 855.000 orang Indonesia. Sehingga, jalur dekarbonisasi perlu menciptakan industri yang menyediakan kualitas tinggi lowongan kerja di Indonesia. Selain itu, dengan menggerakkan sektor pengguna akhir akan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan menciptakan permintaan listrik dan kita perlu menyediakan lebih banyak ruang untuk menambahkan (Rasio Elektrifikasi) RE dalam bauran energi.

"Kendala saat ini kami membutuhkan jalur dekarbonisasi untuk sektor energi tanpa menimbulkan beban keuangan tambahan bagi Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Indonesia. Oleh karena itu kerjasama yang komprehensif dengan masyarakat internasional akan mempercepat jalan Indonesia menuju dekarbonisasi.  Kemitraan yang berhasil harus menyediakan teknologi dan pembiayaan dengan harga global di seluruh area pengembangan," tambah Deputi Rachmat.

Dalam pertemuan kali ini, akan menyampaikan beberapa hal penting terkait Evolving Financing Package yang berisi modal publik dan swasta, Rencana Komprehensif Transisi Energi Indonesia yang Berkeadilan dengan penjelasan investasi pada pengembangan industri bertenaga dan energi terbarukan, dan dilanjutkan dengan pembahasan Counter Draft Joint Pernyataan Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan dari IPG.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

No.SP-299/HUM/ROKOM/SET.MARVES/IX/2022