Marves - Labuan Bajo, Dalam rangka menindaklanjuti KTT Pertama Forum Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (Archipelagic and Island States Forum/AIS Forum) yang telah diselenggarakan di Bali pada 11 Oktober 2023, dilakukan rapat koordinasi nasional yang berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, yang dihadiri oleh sejumlah Kementerian / Lembaga terkait, Pemerintah Daerah Bali dan Nusa Tenggara Timur, serta PT. Pertamina dan UNDP (6/12/2023). 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Jodi Mahardi, menyampaikan bahwa pentingnya menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada COP-28, di Dubai, yang menegaskan pentingnya kolaborasi inklusif dan kerja sama konkrit antar negara untuk mengatasi tantangan perubahan iklim dan mencapai pembangunan berkelanjutan.

“Saya meyakini bahwa Indonesia harus memimpin kolaborasi untuk mengatasi perubahan iklim dan menciptakan kesejahteraan. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan emerging economies harus menjalankan peran ini pada level global dengan merangkul the first, the most vulnerable, and the most affected states, yakni negara pulau dan kepulauan,” ungkap Deputi Jodi. 

Sementara itu, Deputi Jodi juga mengucapkan selamat atas kerja keras Kemenko Marves, Kementerian Luar Negeri, Kementerian dan Lembaga terkait, UNDP Indonesia, Pertamina, Mitra kolaborasi AIS Forum, dan tentunya Sekretariat AIS Forum atas keberhasilan menggalang kerja sama konkrit antar 51 negara pulau dan kepulauan dari seluruh belahan samudera di dunia melalui Archipelagic and Island States Forum (AIS Forum). 

Sejak diinisiasi Indonesia pada 2017 hingga pelaksanaan KTT AIS Forum di Bali pada 11 Oktober 2023, AIS Forum telah melahirkan berbagai kolaborasi yang berdampak pada ketahanan dan komitmen Indonesia serta berbagai negara pulau kepulauan dalam memimpin aksi nyata.

“Saya percaya, kerja nyata yang telah kita laksanakan memiliki pengaruh timbal balik dan akan memperkuat kesejahteraan masyarakat Indonesia maupun masyarakat negara pulau dan kepulauan di seluruh dunia. Melalui AIS Forum, Indonesia telah mengamplifikasi pentingnya memposisikan peran dan kesejahteraan masyarakat negara pulau dan kepulauan dalam upaya menjaga kesehatan laut serta mencegah dan mengatasi perubahan iklim,” tutur Deputi Jodi. 

Sebagai informasi, terdapat empat komitmen tindak lanjut pasca KTT AIS yang perlu dilakukan yakni:

1. Mengawal penyusunan bersama roadmap peningkatan kerja sama dan framework AIS Forum menjadi suatu organisasi internasional.
2. Menetapkan regulasi nasional yang bertujuan memastikan peran aktif seluruh pemangku kepentingan dalam kolaborasi di AIS Forum maupun dalam penyusunan roadmap elevasi / transformasi AIS Forum.
3. Komitmen bantuan Indonesia kepada Negra pulau dan kepulauan.
4. Menjaga dan meningkatkan komitmen kontribusi Indonesia di AIS Forum secara terukur dan efektif untuk memastikan implementasi program AIS Forum. 

Sebagai penutup Rapat Koordinasi Panitia Nasional KTT AIS Forum di Labuan Bajo, Deputi Jodi memberikan pesan bahwa Indonesia berkewajiban memastikan tercerminnya kepentingan nasional maupun kepentingan negara-negara pulau dan kepulauan dalam tata kelola kebijakan global. Oleh karena itu, diimbau seluruh Kementerian dan Lembaga terkait terlibat aktif membangun peluang kerja sama yang strategis dan konkret pada tataran kawasan dan global melalui AIS Forum. 

No.SP-308/HUM/ROKOM/SET.MARVES/XII/2023 

Biro Komunikasi 
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi