Marves - Jakarta, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Agence Française de Développement (AFD) terkait implementasi studi transisi rendah karbon di Gedung Kemenko Marves, Jakarta, Jumat (09-09-2022).

Deputi Bidang Koordinasi Kehutanan dan Pengelolaan Lingkungan Nani Hendiarti, menyambut baik dan berterima kasih kerena akhirnya dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Indonesia dan AFD.

"Pakta Iklim Glasgow COP26 (Climate Change Conference Of The Parties) menghasilkan, antara lain, komitmen untuk mempertahankan kenaikan suhu global 1,50 celsius dengan Updated Nationally Determined Contribution (NDC) yang lebih ambisius pada tahun 2022 dan pengurangan pembangkit listrik tenaga batubara secara bertahap," kata Deputi Nani dalam sambutannya.

Deputi Nani menjelaskan bahwa Indonesia telah berkomitmen melalui NDC untuk menurunkan emisi sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional. Selain itu, Indonesia juga telah menyampaikan NDC terbarunya yang menunjukkan kemajuan di luar NDC yang ada, terutama dalam meningkatkan ambisi adaptasi. 

"Seiring dengan NDC yang diperbarui pada tahun 2021, kami telah mengajukan Strategi Jangka Panjang-Ketahanan Iklim Rendah Karbon (LTS-LCCR) dan berusaha untuk meningkatkan lebih ambisius sebelum COP27," ujarnya.

Deputi Nani juga menambahkan bahwa komitmen tersebut diperkuat dari ambisi adaptasi yang ditingkatkan.

"Komitmen tersebut diperkuat dalam update NDC di mana ambisi adaptasi ditingkatkan melalui program, strategi dan tindakan yang bertujuan untuk mencapai ketahanan ekonomi, sosial dan mata pencaharian, serta ekosistem dan lanskap," tambahnya.

Deputi Nani juga menyampaikan pihaknya berterima kasih atas terjalinnya atas kerjasama antara Kemenko Marves dengan AFD dalam pelaksanaan studi transisi rendah karbon untuk Indonesia. Apalagi studi ini akan mencakup efek transisi yang adil bagi ekonomi dan sosial, termasuk sektor ketenagakerjaan. 

Di samping itu, kajian ini juga akan didukung oleh kementerian dan lembaga lain di Indonesia sebagai lembaga pelaksana dan dipimpin oleh Kemenko Marves sebagai koordinator. Aspek ini sangat penting karena akan digunakan untuk perundingan isu response measures yang dilead Kemenko Marves pada United Nations Framework on Climate Change Conference (UNFCCC) selama COP 27 tahun ini di Sharm El Sheikh, Mesir.

"Kami berharap hasil kajian ini dapat bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan dan masukan bagi Indonesia untuk mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2060. Kita perlu mempercepat implementasi MoU sehingga dapat diakui dalam Presidensi G20 dan COP 27," tandasnya.

Sementara itu, pihak AFD mengatakan bahwa kemitraan ini mencerminkan komitmen untuk terus mendukung Indonesia menuju pembangunan rendah karbon. Hal ini juga bertujuan untuk melampaui pembiayaan dengan memperkuat kerjasama antara Kemenko Marves, AFD; dan lembaga pelaksana yang mendukung proyek.

"Dengan mendukung pembuat kebijakan dan regulator Indonesia untuk proaktif dalam mengintegrasikan risiko transisi iklim ke dalam pembuatan kebijakan, proyek ini akan secara langsung berkontribusi pada pengurangan biaya pencapaian target nol bersih Indonesia,” kata Menteri Luar Negeri Prancis untuk Pembangunan, Francophonie dan Kemitraan Internasional, Ms. Chrysoula Zacharopoulou dalam sambutannya yang dibacakan Mr. Jean-Pierre Marcelli selaku AFD Regional Director for South-East Asia.

Sekadar informasi, AFD menerapkan kebijakan Prancis tentang pembangunan dan solidaritas internasional. Melalui pembiayaan LSM dan sektor publik, serta penelitian dan publikasinya, AFD mendukung dan mempercepat transisi menuju dunia yang lebih adil dan lebih tangguh. 

Selain pembiayaan, AFD juga memberikan pelatihan dalam pembangunan berkelanjutan (di Kampus AFD) dan kegiatan peningkatan kesadaran isu-isu perubahan iklim lainnya di Prancis.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI

No.SP-296/HUM/ROKOM/SET.MARVES/IX/2022