Marves-Pekalongan, Kemenko Marves bersama Pemerintah daerah Tegal, Pemalang, dan Pekalongan melaksanakan pengawalan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo—Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang. Kemenko Marves melalui Asisten Deputi (Asdep) Bidang Dasar, Perkotaan dan SDA Rahman Hidayat,  berharap dengan Implementasi Perpres 79 tahun 2019 dapat memacu percepatan ekonomi pantura Jawa Tengah. Tim Kemenko Marves bergerak cepat dengan kembali melaksanakan kunjungan lapangan dan identifikasi detail pekerjaan Infrastruktur bangunan pantai bersama tim KKP dan pemeritah daerah Jawa Tengah mulai tanggal 15 September 2020 hingga akhir pekan. Perkembangan implementasi PerPres 79/2019 tersebut, belum lama ini dilaporkan oleh Tim Kemenko Marves , pasca melakukan kunjungan lapangan dan identifikasi lapangan di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

“Bersinergi bersama dengan dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Comal untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat sesuai dengan isi lampiran Perpres 79/2019,” ujar Asdep Rahman, dalam laporan resminya, ditulis pada Selasa (9-22-2020).

Ground check tersebut dilaksanakan di beberapa titik, antara lain ; pada infrastruktur pengendalian banjir dan normalisasi sungai yaitu pada infrastruktur pengaman pantai diantaranya growin di pesisir Pantai Pulau Kodok, kolam retensi pengendali banjir dan rob di Kelurahan Mintaragen Kabupaten Tegal, sabuk pantai pada obyek wisata Pantai Alam Indah (PAI) Kota Tegal, jetty muara Sungai Kemiri di Kelurahan Muarareja Kota Tegal, pembangunan growin di pesisir Pantai Kelurahan Muarareja dan jetty muara Sungai Kaligangsa Kelurahan Muarareja.

Tidak berhenti sampai di situ, ground check berlanjut di Kabupaten Pemalang. Program difokuskan pada pembangunan jaringan air baku, Kab. Pemalang; Pembangunan Bendungan Karanganyar, Kab. Pemalang; Penanganan kerusakan pantai, Kab. Pemalang dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Asem Doyong, Kab. Pemalang.

Sebelum melaksanakan agenda dimaksud tim melakukan koordinasi dengan Pemda setempat yaitu Kantor Korpokla Sumber Daya Air dan Tata Ruang (UPT Balai SDA dan Tata Ruang Pemali-Comal Provinsi Jawa Tengah). Pasca melakukan koordinasi dan menjelaskan maksud tujuan. Tim Kemenko Marves langsung melaksanakan ground check pada beberapa titik yang telah diketahui. Titik pertama yang ditinjau adalah Pelabuhan Perikanan Pantai Asem Doyong, pada lampiran perpres lokasi ini direncanakan pengembangannya dengan estimasi nilai investasi sebesar 100 Milyar APBN.

“Infrastruktur pendukung di PPP Asem Doyong terbilang lengkap dengan adanya tempat pelelangan ikan, gudang penyimpanan ikan (cold storage), dermaga pendaratan ikan dan SPBU untuk melengkapi kebutuhan BBM Kapal Ikan. Perlu koordinasi antar stakeholder di Pemda dan Pemerintah Pusat agar pengembangan pelabuhan ini terlaksana dengan baik, sinergitas antar stakeholder sangat dibutuhkan,” jelas Asdep Rahman di lokasi ground check.

Selanjutnya Tim Kemenko Marves, bergerak untuk meninjau lokasi Penanganan kerusakan pantai di Pantai Widuri yang terdapat di Desa Widuri, Kabupaten Pemalang. Bangunan pengamanan pantai ini dinamakan krib atau groin. Krib atau groin adalah bangunan pengaman pantai yang berfungsi untuk menangkap transport sedimen sepanjang pantai sehingga melindungi pantai dari erosi atau mencegah transpor sedimen sepanjang pantai.

“Pembangunan krib ini dilakukan oleh BBWS Pemali-Juana pada tahun 2005 kurang lebih 16 bangunan pelindung pantai menjorok ke laut, jarak antar struktur krib kurang lebih 70 meter. Estimasi nilai pembangunan krib kurang lebih 25jt pada masing-masing struktur krib. Saat ini, pembangunan krib berhasil mencegah pesisir Pantai Widuri dari abrasi. Titik terakhir yang dikunjungi tim adalah muara Sungai Comal,” pungkas Asdep Rahman. Ground Check Kota Pekalongan Pada hari berikutnya, atau pada tanggal 17 September 2020, Tim Kemenko Marves dan KKP melanjutkan tinjauan langsung di Kota Pekalongan. Tim melaksanakan koordinasi dengan pemda setempat di Kantor Technopark Perikanan Kota Pekalongan. Setelah melaksanakan koordinasi tim melakukan tinjauan pada lokasi pembangunan tanggul penahan banjir rob di badan Sungai Loji Kota Pekalongan.

Adapun, menurut Asdep Rahman, Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh BBWS Pemali-Juana selaku pihak yang berwenang dalam membangun tanggul tersebut, adalah merelokasi kapal-kapal yang parkir sepanjang sungai tersebut termasuk galangan kapal agar dapat dilakukan pembangunan.

“Dihimbau segera lakukan inventaris secara detail terhadap kapal-kapal yang ada disepanjang Sungai Loji, komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk membantu proses relokasi kapal-kapal tersebut termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pol Air Polda Jawa Tengah, PPN Pekalongan dan stakeholder terkait. Komunikasi dan sinergi segera dilakukan agar tidak berlarut-larut penyelesaiannya,” jelasnya.

Biro Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi