Marves-Jakarta, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi terus menyinergikan Kementerian/Lembaga terkait guna menyukseskan program Tol Laut. Sebagai tindak lanjut dari rakor sebelumnya yang dipimpin oleh Menko Marves Luhut B. Pandjaitan belum lama ini, maka pada Jumat, 2 Oktober 2020, Plt Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Ayodhia GL Kalake, kembali menginisiasi sekaligus memimpin rakor virtual “Sinergi - Kolaborasi Program Tol Laut dan Integrasinya dengan Ekosistem Logistik Nasional”, dihadiri oleh seluruh pejabat eselon I dan eselon II k/l terkait.

“Ini adalah tindak lanjut dari rakor yang dipimpin Menko Marves pada 28 September silam. Ada hal yang menurutnya wajib mendapatkan perhatian lebih, antara lain, masalah jadwal, muatan balik kapal yang timpang antara mauatan berangkat dan muatan balik, serta maslah subsidi bagi moda transportasi darat,” ujar Plt Deputi Ayodhia dalam pembukaannya.

Plt Deputi Ayodhia lalu menjelaskan, diakuinya memang masih terdapat kendala dalam muatan balik. Kendala besar dimaksud adalah tidak terpenuhinya atau kosongnya muatan balik kapal Tol laut. Data Terbaru yang dirilis Kemenhub 15 September 2020 menyebutkan Total Muatan Berangkat 8708 TEUS sedangkan Total muatan Balik 2552 TEUS atau sekitar 34% total muatan balik terhadap total muatan berangkat.

“Perlu diperhatikan juga untuk segi muatan yang timpang antar muatan balik dan muatan berangkat. Sebagai tindak lanjut, kami akan adakan rapat teknis di tingkat eselon II, baik itu infrastruktur, sarana angkutan, apliikasi dan lainnya yang perlu,” jelasnya.

Kementerian Perhubungan, yang diwakili oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Agus Purnomo memaparkan, bahwa pihaknya sudah melaksanakan pengembangan program Tol laut secara terus menerus.

“Jadwal kapal sudah kami terapkan secara online. Secara esensi kami sudah siapkan angkutannya. kami menyiapkan sarana angkutannya, jadi yang isi ini diharap dari kementerian/lembaga lain. karena ada subsidi, dipastikan angkutan kami lebih murah. intinya kami siap sediakan sarana dan sistem, monggo nanti dari institusi lain yang bertugas mengisinya,” ujarnya.

Perwakilan dari Direktorat Lalulintas Laut Kemenhub, Antoni pun menerangkan, pihaknya juga akan siap memberikan presentasi dan juga kendala di dalam perkembangan program Tol Laut di Rapat Pimpinan Daerah yang diinisiasi oleh Kemendagri.

“Kami akan siap di rapat pimpinan daerah oleh Kemendagri di bulan November. Satu hal yang kita usulkan, kami usulkan dari 100 pelabuhan akan kami kirimkan petanya pada k/l, dengan harapan k/l terkait akan mengetahui apa sebenarnya yang menjadi potensi di tiap pelabuhan tersebut, dengan harapan muatan balik akan terisi dengan logistik yang menjadi andalan di wilayah tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, Samsul Widodo memberikan sumbang saran terkait harus adanya konsolidasi di tingkat petani, nelayan atau produsen di level bawah.

“Kami terus mencoba fokus di muatan balik, belum ada konsolidasi komoditas di grass root. Kami bisa mendorong di level bawah produsen, kita juga harus kerja sama dengan offtracker sampai ke level bawah. Sepertinya kita harus bantu konsolidasi di level bawah mengenai komoditas apa yang paling potensial sebagai muatan balik,” jelasnya. Kemudian demi menyukseskan program Tol Laut dan mendukung kelancaran penerapan aplikasi platform digital LCS/Logistic Communication System, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo, Ismail menyatakan, akan siap memperkuat sinyal di daerah-daerah yang dilalui rute Tol Laut. “Kami juga minta dukungan data lebih detail tentang daerah mana yang perlu perkuatan,” tegasnya.

Adapun, nantinya ada beberapa pasal dalam Perpres no 70 Tahun 2017 rencananya akan direvisi. Dalam draft revisi disampaikan penugasan kepada kementerian/lembaga pemerintah, meliputi antara lain :

Dukungan Maksimalisasi Muatan Balik, K/L yang ditugaskan ; Kemendag berkoordinasi dengan pemerintah daerah, bertugas mengkonsolidasi perdagangan produk unggulan daerah 3TP ke daerah lain. Kementerian Kelautan dan Perikanan ; konsolidasi dan peningkatan muatan hasil perikanan dan kelautan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ; peningkatan hasil produksi UMKM untuk muatan balik. Kementerian Pertanian ; Konsolidasi dan peningkatan muatan hasil tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan. Kementerian Perindustrian ; Konsolidasi dan peningkatan muatan hasil industri. Kementerian BUMN ; Mendorong BUMN melakukan perdagangan untuk muatan balik. Kementerian Dalam Negeri ; meningkatkan peran serta pemda untuk memaksimalkan muatan balik. Dan, Pemerintah Daerah ; mendorong pengusaha daerah untuk meningkatkan perdagangan daerah melalui muatan balik.

Sebagai informasi, disampaikan oleh Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, pada tahun 2021 mendatang, direncanakan akan ada rute baru, yaitu akan ada tambahan rute perintis kargo, Surabaya-Merauke, dan dengan pesawat udara akan dibawa ke Oksibil, berkoordinasi dengan Dirjen Hubla dan Dirjen Hubud Kemenhub.

Biro Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi