Maritim - Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal mengatakan, tonggak perubahan paradigma pengelolaan sumber daya alam adalah keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pembangunan kilang LNG Masela. Dalam keputusannya, Jokowi menetapkan bahwa pembangunan kilang Masela harus di darat. Kilang LNG diputuskan harus dibangun di darat karena Jokowi tak mau gas dari Masela hanya disedot saja lalu diekspor mentah-mentah. Jika dibangun di darat, gas bisa dipakai untuk industri petrokimia, pupuk, dan sebagainya, multiplier effect yang diperoleh jauh lebih besar. Menurut hitungannya, ekspor gas mentah dari Masela hanya menghasilkan US$ 2,5 miliar per tahun untuk negara. Tapi kalau gas Masela diolah menjadi produk petrokimia, pupuk, dan sebagainya, negara bisa mendapat US$ 6,5 miliar per tahun. Belum lagi lapangan pekerjaan yang tercipta untuk rakyat Maluku. "Kalau pakai paradigma lama sedot-ekspor, dapatnya hanya US$ 2,5 miliar setiap tahun. Tapi kalau kita bangun industri pupuk, industri petrokimia maka dapet US$ 6,5 miliar (per tahun) yang langsung. Ditambah lagi rakyat buka hotel, jadi supir taksi, itu bisa dapat US$ 8 miliar (per tahun)," kata Menko Rizal di Kantornya, Gedung BPPT, Jakarta, Rabu (11/4). Itulah alasan dirinya ngotot kilang LNG Masela harus dibangun di darat, bukan sekedar berdebat lebih baik kilang dibangun di darat atau di laut. Tujuannya ialah memaksimalkan kekayaan alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. "Inilah arah ke mana kita ingin pergi. Kalau jalan cepat, sedot-ekspor. Jalan agak ribet sedikit, kita bangun 'integrated industry'. Kita ingin maju ke depan, bangsa kita harus lebih hebat lagi lewat pembangunan infrastruktur dan transformasi pengelolaan sumber daya alam," tutupnya. (Glh/Arp)