Kerja Sama Listrik dan Hilirisasi antara Indonesia dan Papua Nugini

Kerja Sama Listrik dan Hilirisasi antara Indonesia dan Papua Nugini

Marves - Bali, Dalam pertemuan Bilateral Meeting di sela perhelatan World Water Forum ke-10 pada Selasa (21/5/2024), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan menyampaikan sambutan hangat kepada Deputy Prime Minister Papua Nugini H.E. John Rosso, serta kolega dari berbagai lembaga pemerintahan dan bisnis di Papua Nugini. Pertemuan ini dilaksanakan di BNDCC Nusa Dua, Bali, untuk membahas beberapa potensi dan realisasi kerja sama antara kedua negara dalam bidang kelistrikan dan hilirisasi.

Sebagai tindak lanjut dari kunjungan bilateral Presiden Jokowi pada Juni 2023 lalu, PLN siap menjalankan arahan Presiden untuk meningkatkan hubungan bilateral melalui kerja sama penyediaan listrik antar negara. PLN telah memenuhi instruksi Presiden Jokowi untuk menyediakan listrik ke Papua Nugini sebelum 17 Agustus 2023 dengan membangun 88 tiang listrik di sepanjang Desa Wutung, perbatasan RI-PNG.

“Selain pemenuhan instruksi tersebut, kita juga perlu memikirkan rencana tindak lanjut untuk pasokan listrik antara kedua negara,” ujar Menko Luhut.

Senada dengan pernyataan tersebut, DPM Papua Nugini Hon. John Rosso menyampaikan bahwa hubungan yang erat antara Papua Nugini dan Indonesia semakin mendorong mereka untuk belajar hilirisasi dari Indonesia. “Kami memandang Indonesia sukses dalam menjalankan program hilirisasi, oleh karena itu kami semakin termotivasi dan ingin belajar langsung dari para ahli di Indonesia,” singkatnya.

Sebagai informasi bahwa Indonesia dan Papua Nugini secara konkret telah membentuk Joint Task Force untuk berkolaborasi pada aspek teknis dan non-teknis guna memastikan kerja sama berjalan efektif.

"Saya percaya bahwa kerja sama ini akan mampu memperkuat perekonomian kedua negara," tutup Menko Luhut.

Bilateral meeting ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, DPM Hon. John Rosso, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Jodi Mahardi, Staf Khusus Menko Bidang Infrastruktur dan Teknologi, serta Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim.

No.SP-136/HUM/ROKOM/SET.MARVES/V/2024  
BIRO KOMUNIKASI  
KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI