Marves - Jogjakarta, Percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kamijoro akan di angkat keranah pengambilan kebijakan. Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pada Rapat Koordinasi (Rakor) mengenai SPAM Kamijoro di Jogja (13-01-2023).

“Sebelum kita angkat ke level Pak Menko (Menko Marves), kita perlu mendalami dulu lewat rakor ini. Karena kenyataannya, benckmarking ke SPAM Regional KPBU yang sudah kita  lakukan itu ternyata tidak seindah yang dibayangkan,” ungkap Asdep Rahman.

Menurutnya, Rakor SPAM Regional Kamijoro tersebut sengaja mengundang secara khusus Kementerian/Lembaga terkait terutama pemerintah daerah yang wilayahnya akan menjadi penerima manfaat SPAM Kamijoro tersebut yaitu Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo.

“Kita disini mendengarkan perkembangan dari PJPK (Penanggung Jawab Proyek Kerjasama), saya juga minta bantuan dari sisi sumber daya air sekaligus diceritakan sudah berapa investasi yang sudah negara keluarkan dari hulu ke hilir,” pinta Asdep Rahman.

Ketua PMU TP5 DIY, Rani Sjamsinarsi sebagai perwakilan PJPK kemudian menjelaskan bahwa saat ini untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta akses air minum hanya 92%,  tapi akses ke pipa 41%.  Dari angka tersebut yang disalurkan dari PDAM adalah sekitar 26%, sisanya 15% dari PAMSIMAS, SPAM Desa, dan lain-lain.

Menurut Rani, kendala utama yang dihadapi adalah skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) Take or Pay.  Dirinya mengatakan pihaknya mengajukan skema cicil kepada pihak PDAM.

“Kami sudah diskusi dengan pihak PDAM namun belum ditemukan skema yang pas. Dari evaluasi fiskal, Kabupaten Bantul belum bisa mengeluarkan untuk apron fee,  sementara dari Kabupaten Kulon Progo bupatinya statusnya masih Penjabat (Pj) Bupati, sehingga tidak bisa mengambil keputusan untuk itu,” terang Rani.

Terkait hal tersebut, Asdep. Rahman menuturkan bahwa Jogja memiliki daya beli yang relatif rendah, sehingga perlakukan yang diterapkan harus berbeda dan memperhatikan willingness to pay  masyarakat. Asdep Rahman menegaskan agar proyek ini tetap fokus dan meninggikan keberpihakan kepada masyarakat.

“Tapi jangan sampai karena kekhawatiran itu proyek ini jadi tidak jalan. Coba kita buka paradigma kita, kita ingin selesaikan ini, jangan sampai infrastruktur yang sudah dibangun, dan bahkan sudah diresmikan Presiden pada tahun 2019 lalu,  tidak membawa manfaat ke masyarakat,” tuturnya.

Mengenai perkembangan dari pembangunan proyek SPAM Regional Kamijoro tersebut, Perwakilan dari Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa pihaknya masih memfinalisasi sruktur pendanaan proyek tersebut.

“Sejauh ini dari komunikasi kami dengan PJPK sudah ada kesepahaman lingkup proyek Kamijoro ini akan kami dorong secara terintegrasi karena kita tidak ingin mengulang isu-isu yang ada di projek SPAM terdahulu,” ucapnya.

Menyambung pernyataan tersebut, Asdep Rahman menyampaikan bahwa ini adalah bentuk tanggung jawab terhadap capaian SDG’s terkait air bersih dan lingkungan yang layak. Untuk itu, pihaknya akan menyusun daftar permasalahan dan melaporkan kepada pimpinan.

“Kita butuh data riil kebutuhan airnya dimasyarakat seperti apa. PT.SMI sebagai konsultan agar mendetilkan datanya, perhitungan dan simulasi juga diselesaikan agar dapat segera diputuskan. Agar kita tahu apakah penting untuk pembangunannya membutuhkan KPBU atau tidak,” arah Asdep Rahman.

Setali tiga uang dengan Asdep Rahman, Ketua PMU TP5 DIY, Rani Sjamsinarsi mengatakan,
“Baiknya PT.SMI dalam kajiannya tidak hanya menyebutkan distribusi hilir tapi dilihat juga dari lokasinya di detailkan agar terlihat masyarakat yang lebih optimal untuk pemetaan distribusinya. Jadi kita bisa lihat untuk lokasi mana yang pendanaannya baik menggunakan APBD dan yang mana menggunakan KPBU,” ungkapnya.

“Hasil rapat ini akan kami laporkan ke pimpinan. Di sini yang penting kita lengkapkan datanya. Akhir kwartal pertama atau 30 April nanti dari Kemenkeu dapat menyelesaikan skema pendanaannya. PRnya juga agar simulasi yang disusun PT SMI bisa lebih membumi, teman-teman dari Kabupaten Bantul dan Kulon Progo agar dapat memberikan data detil  willingness to conect nya dari masyarakat di sana,” pungkas Asdep Rahman.

Sebagai informasi, dalam rapat PSN KPBU SPAM Regional Kamijoro tersebut dihadiri oleh 
KPPIP, Tenaga ahli KSP, PT SMI, perwakilan Kemenkeu, Dir AM Cipta karya, BBWS Serayu Opak SDA, PDAB Tirtatama dan Pemda terkait.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
No.SP-56/HUM/ROKOM/SET.MARVES/III/2023