Marves - Lampung, Kemenko Marves melalui Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, telah memulai Focus Group Discussion (FGD) mengenai Peningkatan Keamanan dan Ketahanan Maritim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang resmi dimulai hari ini di Bandar Lampung, Jumat (01/08/2024).

FGD ini membahas strategi dan program untuk memperkuat keamanan dan ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta mengidentifikasi solusi komprehensif terhadap tantangan yang dihadapi oleh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, terutama terkait keamanan maritim, ketahanan lingkungan, dan ketahanan ekonomi.

Dalam sambutannya, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Bapak Jodi Mahardi, menyampaikan, “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian penting dari ekosistem dan ekonomi nasional. Namun, kawasan tersebut menghadapi berbagai tantangan serius, termasuk ancaman terhadap keamanan maritim, ketahanan lingkungan, dan ketahanan ekonomi. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah pusat dan daerah serta seluruh pemangku kepentingan, termasuk BUMN, swasta, dan akademisi, untuk bersama-sama menentukan solusi yang komprehensif dan efektif,” tuturnya.

“Kita harus terus memberdayakan potensi maritim, terutama pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir, untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, meningkatkan kesejahteraan dalam ekonomi kerakyatan berbasis maritim, dan mempersatukan negara kita Indonesia,” tegas Deputi Jodi.

Deputi Jodi menambahkan, “Konsep pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir sebagai 'hub' untuk mempermudah mobilitas barang dan orang antar-pulau dalam rangka menjamin pelayanan masyarakat yang lebih baik dan meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal menjadi target bahasan mendalam kita dalam FGD ini.”

FGD yang melibatkan kolaborasi multi-stakeholders ini diharapkan mampu menghasilkan strategi dan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan keamanan maritim dan ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Diskusi ini menargetkan rekomendasi rencana aksi dan program yang mengakomodasi berbagai concerns K/L, terutama pelibatan masyarakat pesisir, generasi muda daerah, dan keluarga nelayan, serta rekomendasi peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.

Hal senada disampaikan oleh Pj Gubernur Lampung, Samsudin, dalam sambutannya yang menekankan bahwa Provinsi Lampung, dengan garis pantai yang luas dan pulau-pulau kecil yang indah, memiliki peran strategis. Namun, wilayah ini menghadapi ancaman serius, mulai dari illegal fishing hingga dampak perubahan iklim.

“Kita perlu berkolaborasi untuk menghadapi tantangan ini dan memastikan keberlanjutan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kita. Kerjasama solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan berbagai pemangku kepentingan sangat penting,” jelas Gubernur Samsudin.

Pemerintah Provinsi Lampung bersama dengan pemerintah kabupaten/kota terus berkolaborasi menyusun kebijakan guna mendukung pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan. Masyarakat lokal telah dilibatkan secara aktif dalam upaya pelestarian lingkungan dan ekonomi berbasis perikanan tangkap dan budidaya.

Beberapa isu strategis yang dibahas dalam FGD ini adalah penanganan ancaman keamanan maritim, strategi adaptasi perubahan iklim untuk wilayah pesisir, penguatan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir, peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan, serta penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal yang merusak lingkungan pesisir.

Dalam konteks implementasi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, FGD mencermati pentingnya upaya penegakan kedaulatan negara di wilayah perairan perbatasan. Dengan demikian, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memerlukan keterpaduan lintas sektoral dengan mengedepankan pentingnya peran daerah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan negara dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

FGD dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Pusat (Bappenas, KKP, Kemenhub, Kemendagri, Kementerian BUMN, Mabes TNI, Bakamla, BNPP, BRIN, Pemerintah Daerah (perwakilan Dinas KKP, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Koperasi, baik dari Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesisir Barat, Tanggamus, Pesawaran), Perwakilan badan PBB (UNDP), Yayasan BUMN, PT. Permodalan Nasional Madani, NGO (Indonesia Ocean Justice Initiative), Yayasan Konservasi Way Seputih, Gajahlah Kebersihan, Wawai Waste Foundation, AIESEC Local Chapter Lampung), serta kalangan akademisi (Universitas Lampung). (IJS)

No.SP-215/HUM/ROKOM/SET.MARVES/VIII/2024 

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi