Marves - Tangerang Selatan, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rachmat Kaimuddin, menuturkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menetapkan program reformasi birokrasi yang baru tidak hanya menyelesaikan hal hal yang ada di hulu, yaitu masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, tetapi juga isu hilir yaitu masalah masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas pembangunan nasional.

“Arahan Presiden tentang reformasi birokrasi berkaitan dengan 3 hal utama, yaitu Mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, Birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat making deliver, serta Birokrasi yang lincah dan cepat,” ungkapnya pada Jumat, 13 Oktober 2023.

Menurut Deputi Rachmat, arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dari tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret. Presiden mengarahkan bahwa penyelenggaraan program reformasi birokrasi tidak hanya menyelesaikan hal hal yang bersifat umum atau general melainkan juga menyelesaikan permasalahan permasalahan yang nyata yang ada di lapangan.

“Kita di deputi tiga (Deputi Bidang Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves), mengawal jalannya program strategis sesuai arahan presiden tersebut. Misalnya untuk pembangunan infrastruktur, transisi energi, serta hilirisasi,” tutur Deputi Rachmat.

Dirinya kemudian menerangkan bahwa kegiatan e-monev tersebut berbeda dengan sebelumnya. Hal tersebut menurutnya, dikarenakan pada kegiatan tersebut akan dilakukan pula monitoring dan evaluasi secara menyeluruh dari hulu ke hilir.

Pada kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ayodhia G. L. Kalake yang hadir secara virtual turut menerangkan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik di daerahnya.

“Kita melihat kondisi capaian indeks reformasi birokrasi Provinsi NTT tahun 2022, memang, ada beberapa kekurangan dalam capaian, namun kami pasti berusaha keras untuk bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Demikian juga dalam nilai dari RPJMD mulai dari tahun 2018-2023, dalam lima tahun terakhir kita bisa melihat perkembangannya,” tutur Pj. Gubernur NTT.

Dirinya kemudian menjelaskan permasalahan tematik yang dihadapi oleh Provinsi NTT, sementara tema prioritas utama provinsi tersebut adalah mengenai kemiskinan. Pj. Gubernur NTT menambahkan bahwa pihaknya dari perencanaan pelaksanaan kinerja dilakukan melalui birokrasi efektif dan efisien serta koordinasi erat instansi terkait, ada pencapaian target, pengentasan kemiskinan, dan memastikan program kegiatan ini masuk ke dalam proyek anggaran dan orkestrasi program pengentasan kemiskinan.

“Saya harapkan apa yang sudah saya paparkan dapat memberikan gambaran bagaimana kami di provinsi ketiga termiskin di Indonesia ini berupaya keras untuk mengatasi angka kemiskinan, dan cukup khususnya kemiskinan ekstrim, termasuk juga angka stunting, dan juga termasuk angka inflasi, karena harga beras di sini cukup tinggi akibat dari el nino ataupun kemarau yang berkepanjangan,” ucap Pj. Gubernur NTT.

Dalam  kegiatan Penguatan RB Tematik tersebut hadir bersama dalam rapat narasumber  Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Prof. Eko Prasojo dan Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia yang mengangkat topik Penguatan Kepemimpinan untuk Reformasi Birokrasi Tematik Berdampak. Dalam proses transformasi organisasi perlu dilakukan transformasi pada 3 komponen utama yaitu : Transformasi Budaya, Struktural, dan Digital. “Problem besar yang harus kita hadapi adalah mengubah kultur di dalam Birokrasi yaitu budaya kinerja dan incorruptibility. Untuk Transformasi Birokrasi Berbasis Dampak  dapat dilakukan melalui Perubahan Budaya dan Nilai Dasar sebagai indikator Kinerja Organisasi pada tahapan Perencanaan, Penganggaran, Penyusunan organisasi, Manajemen Kinerja SDM, dan Proses Bisnis.

Terkait hal tersebut, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Romi Firman, menyampaikan bahwa Monev tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem good governance  dalam pengawalan reformasi birokrasi yang efektif dengan menetapkan perencanaan dan data kelola RB yang dapat dilaksanakan oleh seluruh pihak untuk menunjukkan pembangunan infrastruktur dan transportasi yang berkualitas dan merata.

“Kemenko Marves akan melakukan akselerasi dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Kami sendiri, kementerian koordinator bisa bertindak sebagai orkesra dalam menyinergikan dan mengelaborasikan pelaksanaan yang telah ditetapkan,” ungkap Sesdep Romi. Pada kesempatan tersebut hadir Kementerian di bawah Koordinasi Kemenko Marves Kedeputian 3 yaitu Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Perindustrian.

“Tentunya kita berharap bahwa kegiatan ini dapat menghasilkan keluaran yang bermanfaat dan kita juga dapat mengambil langkah langkah yang strategis, baik kami dari Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transformasi Kemenko Marves maupun juga dari rekan rekan Kementerian Teknis Mitra Deputi 3,” pungkas Deputi Rachmat.

Biro Komunikasi

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi