Maritim - Rapat Koordinasi soal perkembangan tol laut yang dilaksanakan di gedung BPPT, Jakarta. Rakor ini adalah upaya monitoring perkembangan pembangunan tol laut, meliputi pembangunan infrastruktur, efisiensi pemanfaatan anggaran, dan penyediaan kapal barang. Rakor dihadiri oleh Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Dirut Pelni Elfien Goentoro, Dirjen Perhubungan, Dirjen Perindustrian, dan seluruh kedeputian Kemenko Maritim dan Sumber Daya. Rakor perkembangan tol laut sudah berjalan selama beberapa bulan terakhir, Pemerintah tengah fokus pada 3 hal percepatan pembangunan, ada 3 hal yaitu, deregulasi atau penyederhanaan perizinan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM. Dalam jumpa pers Menko Rizal menjelaskan tentang jalur yang dilewati oleh pelabuhan-pelabuhan kapal barang nantinya. Jalur tersebut diantaranya, Jalur pertama dari Tanjung Priok-Natuna-Anambas. Jalur ke 2 terdapat 3 trayek lainnya, yaitu pertama melewati Selatan ke Timur, Surabaya-NTT-Rote-Moa-Saumlaki-Dobu-Merauke. Trayek ke 2, Makassar-Manokwari-Nabire-Biak. Trayek ke 3, Surabaya-Namlea-Fakfak-Timika. Jalur ke 3 ialah, Makassar-Maluku Utara-Taunan-Morotai-Tobelo-Ternate-Babang. “Manfaat tol laut sangat besar salah satunya berhasil menurunkan harga barang-barang khususnya di Indonesia timur,” ujar Menko saat jumpa pers. Pembangunan tol laut bertujuan untuk mewujudkan konektivitas dan menekan kesenjangan harga antara wilayah Barat danTimur Indonesia yang disebabkan tidak adanya kepastian ketersediaan barang. Dengan adanya kapal-kapal regular yang menjadi trayek tol laut, biaya transportasi angkutan turun untuk komoditas. Selain itu harga barang-barang juga turun pada beberapa lokasi tersebut sebanyak 20 persen dibandingkan sebelum adanya tol laut. Penurunan harga komoditas ini baru terjadi di wilayah sekitar pelabuhan, wilayah pedalaman seperti pegunungan harga barang masih terbilang tinggi. “Diharapkan dengan adanya trayek-trayek pelabuhan ini agar ada jembatan laut untuk mendistribusikan barang-barang dan penumpang ke lokasi pulau-pulau kecil yang selama ini tidak ada akses transportasi laut,” tutur Menko Rizal. Untuk itu Kemenko Maritim dan Sumber Daya menginstruksikan kepadaDeputi III Koordinasi Bidang Infrastruktur Ridwan Djamaluddin untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur untuk pedalaman. Kapal Perintis Harus Diperbanyak Kemenko Maritim dan Sumber Daya melalui Kementerian Perdagangan sudah meminta pengadaan kapal yang banyak untuk pemenuhan pengiriman barang. “Pemerintah sudah mengeluarkan cukup banyak uang untuk investasi didalam perbaikan kapal, membangun kapal baru dan mensubsidi lokasi trayek tersebut,” tambah Menko Rizal. Pelni sebagai operator dan penanggung jawab pelabuhan, dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa kapal-kapal Pelni yang tersedia sebanyak 64 kapal perintis yang ada saat ini digunakan untuk kapal barang atau cargo. Menko Rizal menginstruksikan Pelni untuk mendesign kapal yang multi purpose, artinya selain mengurusi kapal penumpang, Pelni diminta untuk mendesign kapal barang. Dilakukan pula pembangunan kapal-kapal yang difungsikan untuk keselamatan dan keamanan pelayaran seperti, pembangunan kapal navigasi antara lain, Kapal Patroli, dan Kapal Rigid Inflatable Boat/RIB. Selain itu, lanjut Rizal, pihaknya juga akan meminta kepada Menteri Perdagangan, Thomas Lembong untuk mengumpulkan para pemain-pemain besar sistem distribusi agar mereka bisa memanfaatkan kapal reguler ini. "Termasuk dalam semen, karena tidak ada kapal, kita bikin kapal sendiri, kan tidak efesien, pulangnya kosong, ini kita bisa kerjamasa dengan Pelni, supaya pakai kapal yang ada aja, tidak usah beli kapal yang baru supaya ada arus baliknya," kata Rizal. (Nn/Arp)