Maritim – Dalam memaksimalkan potensi ekonomi kelautan di Indonesia bagi kesejahteraan rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya sangat mendukung langkah Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memberikan prioritas pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) pendukung produksi kelautan dan perikanan. Dukungan terhadap KKP ini akan memberikan solusi dalam pemanfaatan sumber daya laut yang optimal untuk mendongkrak ekonomi daerah. Saaat ini KKP memberikan dana bantuan untuk membangun enam jenis sarpras, yakni, 'integrated cold storage', 'single cold storage', 'ice flake machine', gudang rumput laut, pabrik rumput laut dan pabrik tepung ikan yang akan tersebar di 86 kabupaten/kota di 25 provinsi. Enam jenis sarpras yang akan dibangun di 86 kabupaten/kota dan 25 provinsi tersebut sebagai berikut; 'Integrated Cold Storage' (skala besar dan skala kecil) 29 unit, 'Single Cold Storage' 29 unit, 'Ice Flake Machine' skala besar 23 unit, Gudang Rumput Laut 7 unit, Pabrik Rumput Laut 10 unit, dan Pabrik Tepung Ikan 3 unit. "Kami akan mengkoordinasikan sejak persiapan sampai terbangunnya sarpras tersebut serta akan terus dimonitor pelaksanannya sampai beroperasinya sarpras itu," ujar Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Maritim Sumber Daya, Agung Kuswandono saat membuka Rapat Koordinasi Pemenuhan Pasokan Daya Listrik Bagi Sarana Prasarana Pendukung Produksi Kelautan dan Perikanan di Hotel Tentrem, Yogyakarta, Rabu (22/6) siang. Dari enam jenis sarpras yang dibangun itu ada satu jenis sarpras yang merupakan proyek strategis nasional yang diamanatkan oleh Perpres No.3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional yaitu 'integrated cold storage'. Menurut Agung, salah satu yang menjadi kendala pembangunan 'cold storage' adalah pemenuhan pasokan daya listrik yang tidak memadai. Oleh karenanya Kemenko Maritim dan Sumber Daya berkoordinasi dengan PLN untuk pasokan listrik. Apalagi mengingat pengadaan sarpras ini akan berlanjut hingga 2019 mendatang. "Kendala ini segera kita cari langkah-langkah penyelesaiannya, khususnya terkait pemenuhan pasokan daya listrik," tandas Agung. (Glh/Arp)