Marves - Jakarta, Per November 2022, komitmen belanja produk dalam negeri (PDN) oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan BUMN telah mencapai lebih dari 994,46 Triliun dan E-Katalog telah menyentuh angka 2,18 Juta produk. Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Monitoring dan Evaluasi Inpres 2/2022, Jakarta, Selasa (29-11-2022).

“Per November 2022, komitmen belanja PDN oleh K/L/PD dan BUMN telah mencapai lebih dari 994,46 Triliun dengan realisasi mencapai angka 584,59 Triliun . Hal ini membuktikan keberpihakan pemerintah terhadap produsen dalam negeri. Akan tetapi, diperlukan akselerasi realisasi belanja PDN oleh pemerintah pusat dan daerah yang baru mencapai 343,29 Triliun dari target 400 Triliun tahun ini,” kata Menko Luhut.

Hal tersebut, papar Menko Luhut, sejalan dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2022,  di mana Presiden telah memberikan instruksi kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, dan Kepala Daerah untuk memanfaatkan dan memberdayakan produk dalam negeri dan produk UMK-Koperasi melalui pengadaan barang/jasa. Tujuan dari instruksi ini tidak lain adalah untuk meningkatkan perputaran ekonomi, menciptakan supply-demand produk lokal, dan menciptakan sistem pengadaan pemerintah yang efisien, transparan, dan berkelanjutan.

“Patut kita banggakan bersama bahwa seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah berkomitmen untuk mengimplementasikan Inpres 2/2022 secara aktif. Dan pada hari ini, secara khusus saya menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang telah menginisiasi dan mengawal penerbitan Inpres 2/2022, serta secara aktif mendukung akselerasi implementasinya, baik di lingkungan internal LKPP maupun dengan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta seluruh Menteri, Kepala Lembaga, dan Kepala Daerah atas kerja keras dan kerja samanya dalam merealisasikan belanja PDN dan melaksanakan Instruksi Presiden ini selama tahun 2022,” paparnya.

Selain itu, dalam mendukung PDN ini, Menko Luhut menegaskan bahwa diperlukan komitmen yang kuat dari kita semua untuk mengurangi belanja impor. Tahun depan, seluruh belanja impor maksimal 5%, dengan seluruh 95% untuk belanja PDN, atau berkisar Rp 1002 triliun. Upaya ini akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

“Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), peralihan belanja impor ke belanja PDN senilai Rp 400 Triliun saja dapat memberi dampak ekonomi di kisaran 1,6 hingga 1,7% dengan serapan 2 juta tenaga kerja, apalagi apabila seluruh Rp 1002 Triliun untuk belanja PDN,” ujarnya.

“Hal lain yang patut kita banggakan adalah capaian E-Katalog telah menyentuh angka 2,18 juta produk, jauh melampaui target dari Bapak Presiden, yaitu sebanyak 1 juta produk pada 2022, kita targetkan pada 2023 dapat mencapai 5 juta produk. Apresiasi khusus saya sampaikan kepada LKPP yang telah bekerja keras untuk mengkoordinir program E-Katalog ini, dan seluruh 542 Pemda yang telah menayangkan produk di E-Katalog lokal,” tambahnya.

Dari sisi regulasi, lanjut Menko Luhut, terus dikaji untuk dapat mempermudah dan mengefisiensi sistem pengadaan yang berpihak pada produk dalam negeri. Saat ini, RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik dalam proses penyusunan. Jika nanti sudah disahkan, akan menjadi dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan komitmen belanja produk dalam negeri. Selain itu ke depannya, hal ini juga harus menjadi salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi untuk semua K/L/BUMN dan Pemda.

“Capaian-capaian tersebut tidak terlepas dari konsistensi dan kreatifitas dari seluruh instansi terkait. Tahun ini kita telah menyelenggarakan acara Temu Bisnis sebanyak 4 kali di Bali dan Jakarta. Temu bisnis merupakan sarana yang baik untuk mempertemukan produsen dan konsumen untuk melakukan proses transaksi belanja produk dalam negeri secara langsung. Tahun depan kita konsisten menyelenggarakan acara Temu Bisnis, yang akan diawali pada awal tahun 2023 oleh Kementerian Pertahanan bersama TNI,” ujarnya.

Selain itu, sesuai laporan yang diterima, Tim P3DN internal di berbagai institusi telah dibentuk. Sebanyak sekitar 34 Kementerian/Lembaga, 504 Pemda, dan 67 BUMN telah membentuk Tim P3DN internal. “Saya minta pada 2023, semua institusi sudah membentuk Tim P3DN internal untuk mendukung implementasi Inpres 2/2022 di seluruh instansi,” jelasnya.

“Dapat saya sampaikan bahwa dua diktum telah tuntas dilakukan pada 2022, yakni pencapaian produk tayang di E-Katalog dan pelaksanaan temu bisnis. Pada 2023, marilah kita tuntaskan 41 diktum lainnya. Selain itu, perlu akselerasi tiga critical issues dari progres saat ini, yakni sistem terintegrasi platform pengadaan digital, penggunaan KKPD oleh K/L/PD per 1 Januari 2023 sesuai arahan Presiden. Lalu, per 2023, semua belanja swakelola harus melalui E-Katalog. Upaya-upaya ini sebagai bentuk komitmen kita dalam mewujudnyatakan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Saya kira waktu kita tidak banyak, ayo kita bangun untuk mewujudkan progam ini dan membawa ekonomi kita lebih kuat di tengah-tengah gejolak ekonomi dunia. Saya percaya kalau kita satu, saling bahu membahu, kita bisa sukses,” pungkas Menko Luhut.

Selain Menko Luhut, acara ini dihadiri juga oleh Presiden Joko Widodo (secara online), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, Kepala LKPP Hendrar Prihadi, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kepala BPS Margo Yuwono dan pejabat lainnya.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

No.SP-383/HUM/ROKOM/SET.MARVES/XI/2022