[Humas-Maritim] Tokyo - Menko Maritim Luhut Pandjaitan mengatakan dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Shinzo Abe, pihaknya berharap Jepang dapat mengerjakan proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya. "Kami sudah menyampaikan surat resmi kepada Pemerintah Jepang untuk dapat mengerjakan proyek ini. Secara pribadi saya yakin teknologi Jepang tepat untuk proyek ini," kata Menteri Luhut saat diwawancara oleh media Jepang hari Jumat (7/10). Dalam lawatannya selama tiga hari ke Jepang, selain bertemu Perdana Mentri Abe, Menko Luhut mengadakan serangkaian pertemuan dengan Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata, Keiichi Ishii, Wakil Menterli Luar Negeri, Shinsuke Sugiyama dan beberapa anggota muda Liga Parlemen Jepang Indonesia. Kepada media Jepang yang mewawancarainya, Menko Luhut mengatakan bahwa dalam pertemuannya dengan PM Abe, selain kereta cepat ada beberapa hal yang dibahas, antara lain kerjasama ekonomi kemaritiman, peluang investasi di Indonesia, masalah Laut Cina Selatan dan beberapa hal lain. "Kereta ini adalah kereta semi cepat dengan kecepatan 180-200 km/jam, jadi untuk jarak Jakarta-Surabaya diharapkan bisa ditempuh dalam waktu sekitar 3,5 jam. Jalurnya akan berupa rel ganda, yang memungkinkannya untuk dimanfaatkan juga guna membantu operasi angkutan peti kemas dry port antara Jakarta - Semarang - Surabaya," kata Menko Luhut. Menteri Luhut mengatakan ia berharap jika Jepang mengerjakan proyek ini, negara itu bisa melakukan alih teknologi kepada Indonesia dan mematuhi peraturan di Indonesia yang memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri. Kerjasama Ekonomi Kemaritiman Menjawab pertanyaan media tentang apa saja kerjasama di bidang ekonomi kemaritiman yang dibahas dalam kunjungan kali ini, Menteri Luhut menjawab Indonesia mengundang Jepang untuk berinvestasi di wilayah East Natuna yaitu di bidang minyak dan gas dan di sektor maritim lainnya. "Selain itu, kami juga menyampaikan bahwa negara Anda bisa berinvestasi di banyak tempat di Indonesia, termasuk di Kepulauan Natuna, Saumlaki, Nias, Sorong dan Bitung," ujarnya. Pembangunan pelabuhan di beberapa wilayah juga akan dilakukan dengan kerjasama kedua negara. Progres Blok Masela pun turut dibicarakan dengan PM Abe.  Kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan tenaga kerja juga dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Laut Cina Selatan Saat membicarakan isu Laut Cina Selatan, Menteri Luhut mengatakan kepada PM Abe tentang sikap Indonesia. "Indonesia tidak menghendaki ada unjuk kekuatan di wilayah itu, kami juga tidak mengakui 'nine-dash line',  dan semua pihak harus menghormati hukum internasional. Kami terbuka untuk bekerjasama dengan negara mana saja untuk menjaga stabilitas di kawasan tersebut, bisa dengan Cina, Vietnam atau Filipina," katanya. Ia mengatakan Indonesia bukanlah negara pengklaim, tetapi tidak membantah bahwa Indonesia akan memperkuat keberadaan angkatan laut di sekitar wilayah Natuna yang berdekatan dengan wilayah sengketa tersebut. Kerjasama patroli pantai Indonesia-Jepang juga akan dilakukan. Menteri Luhut menawarkan Pelatihan pasukan perdamaian juga ditawarkan Menko Luhut kepada Jepang. "Kita bisa menggunakan fasilitas yang kami punya di Indonesia, yang merupakan salah satu fasilitas pelatihan terbesar di Asia dan diresmikan oleh Sekjen PBB," kata Menko Luhut