Foto:Humas Kemenpar RI

[Humas-Maritim] Yogyakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengatakan Indonesia harus siap menghadapi berubahnya situasi global saat ini. Hal ini disampaikannya  saat berdialog dengan Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada pada hari Jumat (27/1/2017). Menurut Menko Luhut kemenangan Donald Trump pada pemilu Presiden Amerika Serikat bulan lalu telah mengubah peta perekonomian dan politik dunia.

"Donad Trump dengan prinsip proteksinya terhadap produk Amerika bisa membalikkan apa yang telah terjadi selama ini. Trump ini cukup fenomenal dengan inward lookingnya (berorientasi ke dalam), memprioritaskan national interest, bahkan sampai melanggar aturan WTO pun ia tidak peduli," kata Menko Luhut dihadapan para guru besar UGM. Menurutnya Amerika Serikat, yang hingga pertengahan tahun lalu masih menjadi negara pegimpor minyak terbesar di dunia, mulai mengurangi ketergantungannya pada negara lain.  Pada saat yang besamaan negara ini sedang berusaha untuk bisa mengekspor gas.

"Tetapi saat Trump berkuasa, baru dalam hitungan hari,  indeks Dow Jones naik  signifikan.  Ini menunjukkan bahwa prinsip proteksionisme yang diterapkannya mendapat respon (pasar) yang cukup baik," kata Menko Luhut. Ia menyinggung dampak kemenangan Trump ini juga dirasakan di Eropa dan negara-negara Timur Tengah. Oleh karenanya, menurut Menteri Luhut, Indonesia akan mengurangi impor di berbagi sektor. Seperti sektor energi, pemerintah kini sedang menggalakkan peningkatan penggunaan bio fuel dari kelapa sawit hingga 20%.

"(Kewajiban menggunakan) 20% palm oil  (dalam bio diesel) bisa mengurangi impor (solar). Selama 10 tahun terakhir kita lebih senang impor. (Kita juga ingin menaikkan) Imbal hasil dari petani plasma kelapa sawit, yang saat ini berada di kisaran  2-3 ton,  menjadi 8-10 ton (per hektar). Dengan begitu, petani kita juga bisa lebih sejahtera,"  ujarnya.

Freeport

Dalam dialog tersebut para guru besar juga mengajukan pertanyaan kepada Menko Luhut, salah satunya tentang Freeport. Menurut Menteri Luhut divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% itu mutlak dan tidak bisa ditawar lagi, "Freport harus bersedia mengubah statusnya menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). Dengan IUPK maka luas lahannya menjadi 25,000 hektar. Mereka juga harus membangun smelter. Divestasi saham sebesar 51% sudah tidak bisa ditawar lagi, karena ini sebenarnya harus dilakukan sejak dulu," kata Menkio Luhut. Ia mengakui bahwa pemerintah terlambat mengimplementasikan UU Minerba tahun 2009. Tetapi karena pemerintah tidak boleh melanggar UU, akhirnya dicari jalan tengah untuk menyelesaikan masalah ini sambil menunggu selesainya revisi UU Minerba.

"Pemerintah disurati oleh seorang senator Amerika Serikat yang meminta agar kami tidak mempersulit  Freeport. Kami jawab bahwa kami tidak mempersulit Freeport, tapi kami katakan kami tidak bisa melanggar UU. Mereka negara superpower, tapi kita tidak bisa diatur oleh mereka seperti dulu. Kemarin (ketika) saya ketemu Dubes Amerika, saya tanya dia 'apakah kamu mau merubah UU negara anda hanya karena satu tekanan bisnis?'. Tetapi satu hal, kami menghargai kontrak yang sedang berjalan. Setelah kontrak selesai, kontrak yang baru harus dilalukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya pikir kita sangat jelas degan posisi kita mengenai hak dan kewajiban kita," tegasnya.

Sentra-sentra perekonomian

Menko Luhut menyampaikan pemerintah saat ini aktif membangun sentra-sentra perekonomian di beberapa daerah, utamanya di wilayah timur Indonesia. "Toll laut sudah berjalan, dampaknya sudah bisa dirasakan. Harga-harga di Indonesia bagian timur sudah turun, dan masih bisa turun lagi dengan dibangunnya sentra-sentra ekonomi baru," katanya. Ia mencontohkan sentra ekonomi yang akan didirikan di Sumbawa.

"Saya menemukan pulau Sumbawa itu kaya, karena ada gunung Tambora. Tanaman padinya (bisa) dikembangkan, jagung pun tidak perlu impor, gula dan peternakan bisa dikembangkan juga di sana. Kami akan melakukan holistik approach, dengan membangun pelabuhan, (termasuk) membangun jalan Pelabuhan (yang) besar, karena kapal harus bisa mengangkut 30,000 sampai 40,000 TEUs. Kalau diangkut dengan kapal kita bisa kenakan biaya 500-700 rupiah per kilo, bandingkan dengan mobil yang bisa mencapai 200 ribu-250 ribu rupiah," ujarnya. Ia berharap dengan pengembangan wilayah Sumbawa ini, swasembada jagung bisa tercapai.

Penyusunan analisa ekonomi maritim yang sedang dilakukan bersama Badan Pusat Statistik dan Bank Dunia diharapkan dapat memudahkan pembangunan tersebut.

Listrik

Ketika ditanya tentang kemana subsidi listrik yang dulu diberikan kepada pelanggan 900 watt, Menko Luhut mengatakan subsidi itu, antara lain, dialihkan untuk pemasangan panel surya di tempat terpencil yang belum dijangkau listrik. "Satu solar panel untuk tiap dua rumah di 2500 desa terpencil, kebanyakan di Indonesia bagian timur. Perpresnya sedang diproses. Menurut hemat saya ini yang harus kita kejar. Target 20,000 megawatt sedang kita kejar sampai tahun 2019, (agar) kita bisa mencapai target rasio elektrifikasi yang 98,5% pada tahun 2025," katanya. ***