Maritim - Jakarta -  Menko Maritim Luhut Pandjaitan mengatakan pemerintah telah memutuskan untuk melanjutkan proses reklamasi pulau C dan D karena 11 persyaratan yang diminta oleh Kementerian LHK telah dipenuhi, hal ini disampaikannya dalam pertemuan dengan wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Rabu sore (13/09).

"Mengenai Pulau G sedang difinalisasi, kita berharap minggu depan selesai. Sehingga, tidak ada alasan lagi untuk tidak mengeluarkan atau tidak membolehkan proses disana. Konsep secara menyeluruh sudah disajikan. Kalau masalah NJOP itu secara teknis diatur oleh Pemda (DKI) tapi setelah saya dalami ternyata Pemda akan dapat 15% dari reklamasi itu dan nilainya hampir Rp 77,8 triliun. Dana ini akan digunakan untuk membangun giant sea wall,yang mau tidak mau harus dibangun agar Jakarta tidak mendapat masalah nantinya. Kalau ditunda, penurunan Jakarta akan terus berlanjut," katanya.

Ia mengatakan telah berusaha mengundang pihak-pihak yang menentang untuk bertemu dan mendengar apa yang menjadi keberatan mereka. Menko Luhut mengatakan semua proses dijalankan dengan transparan dan tidak ada yang ditutupi. Ia meminta pihak-pihak yang berkeberatan bahkan ada tuduhan pemerintah menerima uang triliunan untuk datang kepadanya sambil membawa bukti-bukti.

"Tidak ada kepentingan kami membela si polan, ada yang bilang terima 10 triliun, coba saja silakan buktikan." tandasnya.

Mengenai isu Indonesia melakukan kesepakatan impor LNG dengan Singapore, Menko Luhut mengatakan isu itu tidak benar. "Menyangkut LNG, kontraknya itu bukan kontrak jual beli gas. Singapura punya infrastruktur mini yang bisa membawa LNG ke powerplant kecil. Ada sembilan, tapi kita baru lihat tiga. Sedangkan gasnya, gas kita sendiri. Akan kita lihat kalau dalam enam bulan _cost_ nya tidak masuk, ya nggak jadi. Jadi ini masih kajian," ujarnya kepada wartawan. Ia mengatakan tidak ada peraturan yang dilanggar dalam hal ini dan skema yang dilakukan adalah pertukaran, bukan impor.

Tujuan dilakukannya kajian ini adalah untuk memenuhi kebutuhan gas dan mendapat harga yang lebih murah dan PLN bisa menurunkan biaya produksi listriknya. Head of Agreement (HoA)  tentang hal ini ditandatangani pekan lalu di Singapura saat Indonesia dan Singapura merayakan 50tahun kerja sama bilateral dua negara.

Menyinggung mengenai Freeport Menko Luhut menegaskan target pemerintah proses divestasi bisa selesai pada tahun 2019. "Kami sepakat landasan hukumnya yang digunakan IUPK, tidak lagi menggunakan KK. Tapi ditandatangan kalau semua sudah selesai. Freeport akan lepas 51% saham, jangka penyelesaian kita harap paling lambat 2019. Setelah expired 2021. Dalam jangka waktu tersebut, maka Freeport harus sudah selesai membangun smelternya," ujar Menko Luhut.

Berapa persen bagian yang akan diterima pemerintah daerah masih dalam pembicaraan tetapi kemungkinan sekitar lima sampai 10 persen.

"Valuation kita serahkan ke market, badan independen yang akan menilai kedua belah pihak. Jadi ada kajian dan formulanya, tapi tidak ikut dengan cadanganannya," katanya,

Menko Luhut mengatakan masalah garam ini sudah bertahun-tahun terbengkalai dan kini pemerintah sedang berusaha membereskan masalah ini.  "Kita lihat dalam dua tahun ke depan kita tidak perlu impor lagi. Garam konsumsi kita berlebihan, pengelolaannya tidak efisien," katanya. Untuk itu kini pihaknya sedang membangun sebuah sistem agar kelangkaan garam tidak terjadi lagi.

"Jadi kita buat koperasi, rakyat yang kerjakan, airnya disiapkan pemerintah. Saya sudah lapor bertahap ke Presiden bahwa ini akan dilakukan. Kita lihat ini di Madura, NTT, Rantepao, Jeneponto. Jadi saya pikir dengan begini semua bisa berjalan," jelasnya Menurutnya lahan yang sedang dikembangkan jadi ladang baru itu ada di Nusa Tenggara Timur, sebesar 400 ha dikerjakan PT Garam dan sudah produksi. Lalu ada sisa 225 ha akan dikembangkan PT Garam.

Menko Luhut menyampaikan, kementeriannya sedang gencar melakukan program pengurangan limbah plastik. "Aneh juga, dunia sudah memposisikan kita sebagai _leader_ tetapi masyarakat kita belum banyak yang mengetahui. Salah satunya  kita sudah testing  pilot project di Udayana, Bali, kita membuat 5-7 meter jalan aspal dari plastik. Plastik ini memberikan kekuatan pada aspal 40%. Costnya lebih rendah," ujarnya.

Pada tanggal 16 nanti uji coba tar plastic road lagi di Bekasi. Jika berhasil Kemenko Maritim bersama dengan Kementerian PUPR berkomitmen pada tahun depan semua jalan di daerah akan menggunakan aspal plastik.

 "Mesin pencacahnya itu buatan dalam negeri semua, harganya 10 juta. Kalau daerah memiliki mesin itu akan bagus, tinggal bagaimana kita bisa mengumpulkan plastik itu," ujarnya. Salah satu opsi yang sedang disiapkan pemerintah untuk menanggulangi masalah sampah adalah project waste to energy. "Prototipe sedang dibangun di TPA Suwung, Bali, bila sukses akan dikembangkan di tujuh kota besar di Indonesia"  tutup Menko Luhut. ***

***