Maritim, Jakarta - Menko bidang Kemaritiman, Luhut B. Pandjaitan mengatakan masyarakat jangan diberi informasi yang keliru tentang negara Cina, One Belt One Road (OBOR). "Bisnis itu kan gak mengenal invasi, jangan rakyat diberikan informasi yang keliru,"ujarnya kepada wartawan di sela kegiatan Rakornas Maritim di TMII, Jakarta, Kamis (4/5/2017).

Seperti diketahui Cina saat ini sedang gencar melakukan kerja sama dengan negara-negara di Asia untuk menjalin jaringan di wilayah ini yang betujuan untuk membangun jalur sutra.  "One Belt One Road ini Cina memberikan dana proyek beberapa negara seperti ke Pakistan sebesar 47 miliar dolar, Malaysia 27 miliar dolar dan ke Filipina 24 miliar dolar, nah ke Indonesia belum ada. Banyak yang sudah ribut kita digelontorkan uang oleh Cina dan segala macam. Kami berpikir kenapa kita tidak seperti itu juga. Bentuknya bisa kerja sama proyek, tetapi proyek tersebut tetap milik kita, mereka bisa mengelola beberapa tahun. Cina juga akan membeli saham Saudi Aramco hampir sebesar 80 miliar dolar," katanya kepada wartawan. Cina menaruh dana besar di Asia untuk beragam proyek infrastruktur maritim dalam program ini. Dengan rute daratnya yang melalui Eurasia, sehingga proyek ini dinamakan “One Belt One Road".  "Pakistan dan Malaysia itu negara-negara dengan jumlah penduduknya terbanyak beragam Islam, tapi di sana tidak ada yang ribut," kata Menko Luhut.

Menko Luhut mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan sektor mana saja yang cocok untuk investasi negara tersebut jika akhirnya Indonesia ikut OBOR ini.  "Kita mau coba buat outer ringroad Bali dengan lapangan terbangnya, kita minta dia investasi. Tenaga kerja dari sana tidak apa-apa, tapi dalam jangka waktu tertentu jumlah tenaga kerja nya dikurangi. Pakistan dan Malaysia negara-negara Islam tapi di sana tidak ribut," kata Menko Luhut.

Freeport

Saat ditanya tentang kedatangan CEO Freeport McMoRan Inc. Richard C. Adkerson ke Kementerian ESDM, Menko Luhut mengatakan mungkin Adkerson akan melanjutkan pembicaraan dengan Menteri Jonan.  "Semua sudah beres, sepertinya sudah disetujui. Tadi Pak Jonan melaporkan bahwa masalah (divestasi) 51% sudah, masalah smelter sudah, lalu tiap enam bulan akan dievaluasi kalau progresnya jalan tetap diberikan izin ekspor tapi kalau progres pembangunan smelter tidak sesuai dengan target yang dibuat ya diberhentikan (izin ekspornya).  Jadi izin ekspor ini dikaitkan dengan pembangunan smelternya," jawabnya.

Ia menambahkan sudah menjelaskan hal ini kepada Menteri Perdaganngan Amerika Serikat bulan lalu saat berkunjung ke negara tersebut.  "Ini kan kontrak sudah selesai. Jadi kalau selesai, analogi ya, kau nyewa rumah saya 25 tahun selesai kontrakmu 50 tahun, kalau saya tidak mau perpanjang, boleh kan? Tapi Indonesia tidak begitu, kami masih mau kasih perpanjang kontrak, tapi dia harus mau mematuhi ketentuan kita, bukan kita yang nurut sama kita. Dia harus divest sahamnya, kita punya 51%, kemudian dia harus bangun smelter," ujarnya. Ia menambahkan Presiden menyetujui pemerintah setempat akan mendapatkan 5% dari divestasi.

Disinggung tentang ancaman pemerintah terhadap Inpex jika perusahaan itu belum juga menyelesaikan Pra Pelaksanaan Konfigurasi Dasar (pre-Front End Engineering Design/FEED) Menko Luhut mengatakan jika terlalu lama, pemerintah bisa memilih opsi lain. "Inpex minta preFEED dua kali proses, kami minta sekali supaya prosesnya lebih cepat. Ini harus selesai kalau tidak, kita lihat langkahnya apa, kita punya opsi dong," katanya.

Ekonomi Indonesia Diapresiasi

Dalam sambutan pembukaan Rakornas tersebut, Menko Luhut mengatakan Indonesia, terutama Presiden Joko Widodo mendapat apresiasi berkat capaiannya dalam memajukan perekonomian Indonesia.  "Kami laporkan bahwa kami baru kembali dari spring annual meeting di Washington. Dari paparan yang disampaikan petinggi dunia, baik menteri ekonomi, menteri keuangan, dan gubernur sentral bank semua memberikan apresiasi terhadap pencapaian Indonesia," kata Menko Luhut dalam sambutannya di acara yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo.

Direktur IMF, Christine Lagarde memuji fundamental ekonomi Indonesia sejak dipimpin Presiden Joko Widodo. Kepada Menko Luhut, Lagarde mengatakan bahwa Presiden Widodo sebagai pemimpin, lain dari yang lain, Presiden Jokowi mengerti secara makro dan dia bekerja secara detail, dan dia bekerja dengan hati.  "Di dalam G-20, India, Cina, Indonesia meski memang dalam basis data keekonomian kita jauh lebih baik dari India dan Cina. Atas pencapaian tersebut Lagarde meminta untuk bertemu Presiden (Joko Widodo) nanti saat berkunjung ke Beijing," katanya.

Taati Aturan

Dalam sambutan penutupan Rakornas, Menko Luhut menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kemenko Maritim atas kerja tim yang baik, sehingga acara tersebut berlangsung sukses.  "Kita itu harus kompak. Team work itu menurut saya kata kunci, banyak yang bisa kita kerjakan untuk republik ini. Kadang saya sedih melihat bahwa masyarakat kita habis energinya untuk berbicara berbicara terus mengenai yang menurut saya sudah ada aturannya. Kalau ada yang salah dengan pengadilan, ya pengadilan yang menyelesaikan. Kita sekarang melihat apa yang harus kita selesaikan sekarang ini di Republik ini. Jika kita tidak percaya pada sebuah institusi, kita awasi insitusi itu dengan baik, jadi jangan kita membuat kegiatan-kegiatan yang merusak," ujarnya.

Menurut Menko Luhut, masyarakat global malah memuji Indonesia.  "Selama saya satu minggu kemarin saya berkunjung ke luar negeri, apresiasi terhadap Indonesia itu luar biasa.  Apresiasi terhadap leadership Presiden juga luar biasa.  Saya minta supaya kita terus kompak menghadapi segala macam banyak berita-berita tidak benar, yang nyatanya data-data yang betul betul disajikan dengan baik membuat indonesia ini sekarang baik. Untuk jajaran Kemenko Maritim ini, saya minta kita tetap lebih solid lagi ke depannya," ujarnya.