Foto:Humas Kemenpar RI   [Humas Maritim] Yogyakarta-Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengatakan pembangunan 10 destinasi pariwisata Indonesia harus diiringi dengan perhatian kepada kebersihan lingkungan sekitar. Hal ini disampaikannya dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang membahas pembangunan kawasan wisata Borobudur dan pembentukan Badan Otoritas Borobudur, di gedung utama Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Jumat (27/1/2017). Rakor dilaksanakan usai Menko Luhut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kegiatan"Babat Alas Nawung Kridha" pembangunan bandara Jogja Baru di Kulonprogo. "Masalah kebersihan lingkungan ini sangat penting, kita harus memberikan perhatian lebih kepada persoalan ini, karena pembangunan kawasan wisata sebagus apapun, jika lingkungan sekitarnya kotor dan dipenuhi sampah, tidak akan didatangi wisatawan," kata Menko Luhut dihadapan peserta rapat. Rapat dihadiri Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi K Sumadi dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil. Rapat tersebut membahas perkembangan terakhir pembentukan Badan Otoritas Borobudur yang disiapkan untuk menjadi single management kawsan pariwisata Borobudur dan sekitarnya. Kawasan Borobudur  menjadi salah satu dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Adapun 10 KSPN yang dicanangkan pemerintah adalah kawasan Danau Toba (Sumatera Utara), Tanjung Kelayang (Belitung), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Tanjung Lesung (Banten), Borobudur (Yogyakarta dan Jawa Tengah),  Bromo, Tengger, Semeru (Jawa Timur), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Pulau Morotai (Maluku Utara), dan Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur). Menurut Menko Luhut bukan hanya laut dan pantai yang harus dijaga kebersihannya, sungai-sungai yang mengalir dari hulu pun harus bersih."Laut Indonesia masuk di urutan ke dua sebagai laut yang paling tercemar (sampah) di dunia. Ini menjadi pekerjaan kita untuk mengatasinya. Karena negara kita ini negara kepulauan, terkadang sampah-sampah tersebut datang dari negara dan kawasan lain yang dibawa air laut masuk ke Indonesia," ujarnya kepada peserta rakor. Ia juga meminta kepada pejabat terkait untuk menyelesaikan proses AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan) pada setiap kawasan destinasi wisata tersebut. "Ini penting.  Jangan sampai saat pembangunan sudah terlaksana dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita disalahkan karena kawasan tersebut tidak memiliki AMDAL," kata Menko Luhut. Rakor kawasan Borobudur akan dilanjutkan untuk membahas masalah-masalah secara lebih rinci. "Dengan begitu, hingga saat ini pembahasan tentang Danau Toba selesai, Borobudur juga hampir selesai, dan Mandalika kemaren sudah selesai. Kami harapkan bulan depan pembayaran untuk pembebasan tanah bisa tuntas. Hari ini (27 Januari)  pembayaran pertama sebesar 51% telah dibayarkan dan sisanya diharapkan tuntas pada 2-3 minggu ke depan," ujar Menko Luhut dihadapan peserta rapat. Mandalika Menko Luhut berharap pembangunan kawasan wisata Mandalika akan berjalan mulus seiring dengan telah dilakukannya beberapa penandatanganan perjanjian di kawasan ini, "Enam hotel berstandar internasional telah melakukan penandatangan komitmen pembangunan disana, ditambah lagi MoU dengan sebuah pengelola sirkuit motor untuk membangun sirkuit motor berstandar internasional," kata Menteri Luhut pada rapat tersebut. Pada tanggal 20 Januari lalu pengelola  Kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB),  BUMN Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) telah menandatangani perjanjian dengan Roadgrip Motorsports UK Ltd untuk rencana membangun sirkuit jalan raya bertaraf internasional di kawasan Mandalika. ***