Jakarta - Menko Kemaritiman, Luhut Pandjaitan menyampaikan beberapa kemajuan yang telah dicapai dalam kunjungannya ke Jepang beberapa waktu lalu. Pada media briefing di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Jumat (23/12), ia mengatakan pembicaraan-pembicaraan dalam proyek kerjasama Pelabuhan Patimban dan proyel Masela hampir mencapai kesepakatan. "Finalisasi Pelabuhan Patimban sudah masuk Bluebook (daftar rencana pinjaman/hibah luar negeri) Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Memorandum of Understanding (MoU) antara Kemenhub dan JICA (Japan International Cooperation Agency) untuk detail engineering sudah selesai dilakukan. Dari pihak Indonesia, Kementerian Perhubungan penyusunan DED (Detail Engineering Design) yang akan melibatkan BPPT, Pelindo dan pihak Jepang. Poyek ini nilainya cukup besar, mencapai 3,088 miliyar dolar. Ini akan membuat ekonomi Jawa Barat akan tumbuh dengan bagus," ujar Menko Luhut. Blok Masela Menyinggung Proyek Masela, Menteri Luhut mengatakan proyek ini juga hampir mencapai kesepakatan. Menurut Menko Luhut, nantinya akan ada tiga proyek dalam proyek Masela ini. "Kami masih tunggu perjanjian tertulisnya. Nanti akan ada proyek LNG, Petrokimia dan pabrik pupuk. Petrokimia dan pabrik pupuk belum pernah terpikirkan oleh kami sebelumnya. Ada dua masalah yang sudah bisa diselesaikan dalam kunjungan tersebut, yaitu kompensasi waktu dan peningkatan kapasitas produksi," kata Menko Luhut. Menko Luhut mengatakan pemerintah akan memberi tambahan kontrak kepada Inpex untuk Blok Masela selama 7 tahun, bukan 10 tahun seperti yang diminta oleh Inpex. "Sampai sekarang itu mereka minta 10 tahun tapi kami melihat angka yang realistis 7 tahun," ujarnya. Tentang cost recovery yang diminta Jepang, pada kunjungan itu pihak Jepang menyepakati besarnya mencapai US$1,2 miliar. Namun, angka itu belum bisa diputuskan oleh pemerintah Indonesia, karena untuk menentukan angka tersebut akan dilakukan audit terlebih dahulu. "Ada subject audit. Kami juga harus adil dalam hal ini, tidak bisa langsung tentukan nominal berapa, masih ada beberapa pertimbangan," ungkapnya. Kerjasama Maritim Indonesia-Jepang Kerjasama yang ditandatangani pada kunjungan tersebut, sebenarnya adalah kelanjutan dari pembicaraan Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Shinzo Abe tahun lalu. “Kerjasama ini untuk meningkatkan ekonomi kelautan dan meningkatkan kerjasama antara Indonesia – Jepang dalam industri kelautan. Jepang sudah melihat peluang-peluang untuk melakukan investasi di Pulau Natuna Besar, di Natuna Timur untuk energi, dan di Sabang untuk pelabuhan. Mereka juga akan berinvestasi di Morotai". Kereta Jakarta-Surabaya Dalam pertemuan dengan wartawan tersebut, Menteri Luhut mengatakan bahwa pemerintah Jepang telah sepakat untuk membangun proyek kereta api semi-cepat Jakarta-Surabaya, dimana skema kerjasama pemerintah-swasta (PPP) termasuk salah satu altenatif yang dipertimbangkan. Ia mengatakan, berdasarkan pandangan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, skema PPP dipilih karena nilai proyek tersebut sangat besar tetapi menurut UU jalur kereta api adalah aset milik negara, "Karena itu, kami cari kombinasi itu agar tidak memberatkan APBN. Jepang juga sepakat dengan ini dan kami harap ini tinggal finalisasi," kata Menko Luhut. Ia mengatakan kecepatan kereta api tersebut sekitar 160 km, dimana Jakarta-Surabaya akan ditempuh dalam waktu sekitar 5 jam. "Studi kelayakan (FS) nya dilakukan oleh BPPT, PT KAI dan juga dari pihak Jepang. Mengenai biayanya, kita ikut detailed engineeringnya. Makanya angka yang dikeluarkan Pemerintah Jepang kira-kira 102 trilyun, kami melihat angka itu berkisar di mungkin kurang dari 80 trilyun. Tetap merupakan angka yang sangat besar," jelasnya. Tenaga kerja Cina Kepada wartawan Menteri Luhut juga menyampaikan bahwa Indonesia tidak bermaksud menarik tenaga kerja China, melainkan menarik wisatawan China ke Indonesia. "Presiden Jokowi minta ke Presiden Xi Jinping supaya mengirim 10 juta turis Tiongkok datang ke Indonesia. Kemarin ada 1,3 juta turis datang ke Indonesia dari China. Angka ini masih jauh, tapi angka itu diplesetkan jadi tenaga kerja kasar China yang masuk ke Indonesia," ujar Menko Luhut, Menko Luhut juga membantah berita mengenai 21.000 tenaga kerja China seluruhnya ilegal. Padahal, tenaga kerja dari China yang ilegal hanya tercatat sebanyak 800 orang. "Kita jangan merusak diri sendiri dengan membuat berita tidak benar. Berita yang benar dari data yang kami miliki, tenaga kerja dari Tiongkok yang mungkin ilegal itu hanya 800 orang. Satu angka yang wajar dan tentu bisa terjadi dengan luasnya wilayah Indonesia," katanya. Menteri Luhut menantang penyebar isu tenaga kerja China ilegal tersebut untuk memberi data dan melakukan klarifikasi. "Kalau ada yang bilang 21.000, saya minta datang itu orang kasih lihat datanya ke saya. Jangan manipulasi rakyat kita dengan berita tidak benar. Saya minta, jangan kita ini membohongi rakyat kita," katanya.